BERITA TERKINI
DALAM menghadapi gelombang penghindaran pajak yang makin kompleks, banyak negara berpaling pada General Anti-Avoidance Rule (GAAR) sebagai mekanisme untuk menjaga integritas sistem perpajakan.
Namun, kekhawatiran utama yang muncul ialah bagaimana menegakkan GAAR tanpa menimbulkan efek negatif terhadap kepastian hukum, iklim usaha, dan investasi.
Dalam konteks tersebut, Singapura menawarkan model yang layak dikaji lebih dalam, yaitu pendekatan GAAR yang efektif dan tidak represif, dengan advance ruling sebagai instrumen penyeimbang antara penegakan hukum dan kepastian bagi wajib pajak.
GAAR Singapura, yang tertuang dalam Section 33 Income Tax Act, memiliki kerangka hukum yang tegas namun tak berlebihan. Aturan ini memberikan wewenang bagi otoritas pajak untuk mengabaikan atau menyesuaikan transaksi yang tujuan utamanya adalah penghindaran pajak.
Penegakannya pun selektif, berbasis analisis substansi ekonomi, bukan semata bentuk hukum formal. Pendekatan ini memberikan ruang interpretasi sehat bagi pelaku usaha sepanjang transaksi memiliki justifikasi komersial yang nyata.
Yang membedakan Singapura dari banyak yurisdiksi lain ialah ketersediaan mekanisme advance ruling. Melalui sistem ini, wajib pajak dapat meminta klarifikasi atau pendapat resmi dari otoritas pajak sebelum melakukan transaksi.
Fasilitas tersebut berfungsi sebagai “jalur aman” yang memberikan kepastian hukum dan mencegah potensi sengketa setelah transaksi. Dalam praktiknya, advance ruling juga memperkuat komunikasi antara fiskus dan wajib pajak, membangun kepercayaan, sekaligus mendorong kepatuhan sukarela.
Model ini tentu memiliki daya tarik tersendiri, terutama bagi negara berkembang yang tengah bergulat antara memperluas basis pajak dan menarik investasi asing langsung.
Sebab, tak jarang, penegakan anti-avoidance yang agresif justru menimbulkan chilling effect terhadap investasi karena menciptakan ketidakpastian hukum dan menambah biaya kepatuhan. Kondisi ini bisa berakibat fatal bagi negara yang sangat bergantung pada arus modal masuk untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Namun, keberhasilan model Singapura tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor institusional yang sulit direplikasi secara instan di negara lain. Pertama, otoritas pajak Singapura (Inland Revenue Authority of Singapore/IRAS) memiliki reputasi administratif yang tinggi, profesional, dan relatif bebas dari tekanan politik.
Kedua, sistem hukum Singapura mendukung kepastian hukum melalui preseden yang kuat, seperti putusan Comptroller of Income Tax v AQQ, yang memperjelas batas antara penghindaran pajak dan perencanaan pajak yang sah.
Ketiga, struktur ekonomi Singapura yang terbuka dan berbasis jasa memungkinkan implementasi kebijakan pajak yang presisi tanpa memberatkan sektor produktif.
Pertanyaannya, apakah pendekatan ini dapat diadaptasi oleh negara-negara lain, termasuk Indonesia? Secara prinsip, jawabannya bisa ya, asalkan dilakukan penyesuaian kelembagaan dan budaya hukum yang tepat.
Penerapan GAAR berbasis substansi dan didukung sistem advance ruling dapat mengurangi risiko overregulasi, sambil tetap menekan skema penghindaran pajak yang agresif. Namun, keberhasilan adaptasi tersebut juga mensyaratkan beberapa hal.
Pertama, kapasitas administratif. Otoritas pajak harus memiliki sumber daya manusia yang cukup, terlatih dalam analisis substansi ekonomi, dan mampu bersikap netral dalam proses ruling.
Kedua, transparansi dan aksesibilitas. Sistem advance ruling harus dirancang terbuka, terstandar, dan tidak diskriminatif, agar semua wajib pajak—termasuk UMKM—dapat memanfaatkannya.
Ketiga, konsistensi hukum. Pengadilan dan pembuat kebijakan harus mendukung interpretasi berbasis substansi, bukan semata bentuk formal transaksi.
Keempat, dialog fiskal yang sehat. Pemerintah perlu membuka ruang komunikasi yang lebih luas dengan pelaku usaha dan asosiasi profesi untuk menyosialisasikan batas-batas perencanaan pajak yang diperbolehkan.
Jika faktor-faktor di atas dapat dipenuhi, maka model GAAR seperti di Singapura justru bisa menjadi penguat kepastian hukum, bukan ancaman.
Dalam jangka panjang, kebijakan anti-avoidance yang kredibel bahkan akan menaikkan daya saing fiskal negara karena menciptakan sistem yang adil, tidak membebani wajib pajak yang patuh, dan menindak yang melanggar secara proporsional.
Di tengah agenda reformasi perpajakan global dan tekanan fiskal pascapandemi, negara tidak lagi bisa bergantung pada tarif tinggi semata untuk mengejar penerimaan. Yang dibutuhkan ialah sistem yang efisien, adil, serta adaptif terhadap praktik bisnis modern.
GAAR yang cerdas dan advance ruling yang dapat diakses publik dapat menjadi 2 komponen kunci dari sistem tersebut.
Singapura telah membuktikan bahwa menegakkan hukum pajak dan mendukung ekonomi bukanlah 2 kutub yang saling meniadakan. Keduanya justru bisa saling memperkuat apabila kebijakan dirancang dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan dialog yang sehat.
Tantangannya kini adalah bagaimana negara-negara lain, termasuk Indonesia, mengambil pelajaran dari model tersebut dan mengadaptasinya sesuai dengan konteks kelembagaan dan ekonomi masing-masing.
*Tulisan ini merupakan salah satu artikel yang dinyatakan layak tayang dalam lomba menulis DDTCNews 2025. Lomba diselenggarakan sebagai bagian dari perayaan HUT ke-18 DDTC. Anda dapat membaca artikel lain yang berhak memperebutkan total hadiah Rp75 juta di sini.
