APBN 2023

Kinerja Penerimaan Perpajakan Positif, Pembiayaan Utang Bisa Ditekan

Muhamad Wildan | Senin, 14 Agustus 2023 | 12:00 WIB
Kinerja Penerimaan Perpajakan Positif, Pembiayaan Utang Bisa Ditekan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat memberikan paparan.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi pembiayaan utang hingga Juli 2023 baru senilai Rp194,9 triliun atau 28% dari target utang pada APBN 2023 senilai Rp696,3 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penarikan utang yang rendah disebabkan oleh kinerja penerimaan perpajakan yang positif. Alhasil, kebutuhan pembiayaan melalui utang menjadi berkurang.

"Dengan penerimaan negara yang masih baik dan belanja yang terjaga maka kami bisa menurunkan penerbitan surat berharga negara (SBN)," katanya, dikutip pada Senin (14/8/2023).

Baca Juga:
AS Bakal Naikkan Bea Masuk Mobil Listrik China hingga 4 Kali Lipat

Pembiayaan SBN secara neto baru mencapai Rp184,1 triliun atau 25,8% dari target pembiayaan SBN neto senilai Rp712,9 triliun. Menurut Sri Mulyani, hal itu menyebabkan peringkat kredit dari SBN dan APBN dinilai dengan outlook yang stabil atau positif.

"Ini juga menggambarkan bahwa asesmen risiko terhadap APBN dan pengelolaan utang Indonesia dianggap baik, stabil, dan bahkan positif. Prospeknya akan makin membaik," tuturnya.

Surplus Anggaran

Realisasi pendapatan negara hingga Juli 2023 mencapai Rp1.614,8 triliun dan realisasi belanja negara mencapai Rp1.461,2 triliun. Dengan demikian, APBN 2023 mencatatkan surplus anggaran senilai Rp153,5 triliun.

Baca Juga:
Ajukan Keberatan Lewat e-Objection DJP Online? Ada Validasinya Dulu

Dengan realisasi pembiayaan anggaran secara keseluruhan mencapai Rp163,9 triliun, pemerintah memiliki sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) senilai Rp317,4 triliun.

"Ini memberikan sinyal bahwa APBN kita terjaga kesehatannya untuk bisa menopang dan melindungi rakyat, mendukung pemulihan ekonomi, serta untuk menjaga agenda penting nasional seperti pemilu tetap berjalan sesuai dengan jadwal," ujar Sri Mulyani. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 13 Mei 2024 | 18:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Bakal Naikkan Bea Masuk Mobil Listrik China hingga 4 Kali Lipat

Senin, 13 Mei 2024 | 18:17 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan Keberatan Lewat e-Objection DJP Online? Ada Validasinya Dulu

Senin, 13 Mei 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Update 2024: Apa Itu Retribusi Daerah dan Jenis-Jenisnya?

Senin, 13 Mei 2024 | 17:00 WIB PENGAWASAN PAJAK

Alokasi WP Berbasis Kewilayahan, KPP Harus Tentukan Zona Pengawasan

BERITA PILIHAN
Senin, 13 Mei 2024 | 18:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Bakal Naikkan Bea Masuk Mobil Listrik China hingga 4 Kali Lipat

Senin, 13 Mei 2024 | 18:17 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan Keberatan Lewat e-Objection DJP Online? Ada Validasinya Dulu

Senin, 13 Mei 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Update 2024: Apa Itu Retribusi Daerah dan Jenis-Jenisnya?

Senin, 13 Mei 2024 | 17:30 WIB PENGAWASAN KEPABEANAN

Waduh, Yacht Asal Australia di Banda Neira Diamankan Bea Cukai 

Senin, 13 Mei 2024 | 17:00 WIB PENGAWASAN PAJAK

Alokasi WP Berbasis Kewilayahan, KPP Harus Tentukan Zona Pengawasan

Senin, 13 Mei 2024 | 15:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Faktur Pajak Kena Reject Berhari-hari, Pastikan e-Faktur Versi Terkini

Senin, 13 Mei 2024 | 15:00 WIB APLIKASI PAJAK

DJP Jamin Taxpayer Account Management Bakal Mudah Digunakan