Ketua Kadin Pimpin Task Force Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

JAKARTA, DDTCNews – Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) mendapat tugas baru dari Kemenko Perekonomian untuk mengawal rencana omnibus law cipta lapangan kerja.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan mandat diberikan kepada Kadin untuk membentuk satuan kerja atau task force khusus omnibus law. Menurutnya, pemerintah membutuhkan banyak masukan, terutama dari Kadin, terkait rencana terobosan kebijakan tersebut.

“Jadi kita [Kemenko Perekonomian] melibatkan Kadin dalam proses pembahasan omnibus law. Jadi kita minta masukan dari Kadin,” katanya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (22/11/2019).

Mantan Menteri Perindustrian tersebut menyatakan tim khusus dari Kadin akan mengawal setiap jengkal dari kebijakan omnibus law yang dibahas oleh pemerintah. Aspek kerja dari tim dari kalangan dunia usaha tersebut, lanjut Airlangga, akan menyasar area dari awal perumusan kebijakan hingga sosialisasi kebijakan kepada pelaku usaha.

Terdapat 11 kluster area kerja yang akan dilakukan oleh task force omnibus law Kadin. Kesebelas area pembahasan tersebut adalah perizinan tanah, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengendalian lahan, kemudahan proyek pemerintah, dan kawasan ekonomi khusus (KEK).

“Kadin membentuk task force itu untuk ikut menyiapkan omnibus law, termasuk nanti program sosialisasi omnibus law yang terdapat dalam 11 kluster tadi," paparnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Kadin Rosan Roeslani akan memimpin langsung task force pascabertemu Menko Perekonomian hari ini. Menurutnya tim akan segera bekerja pekan ini untuk ikut mengawal jalannya penyusunan omnibus law yang rencananya akan disetor kepada parlemen pada April 2019 mendatang.

“Kami mau rembukan dulu dan weekend ini sudah langsung kerja [task force]. Ini [omnibus law] akan dibawa ke DPR dan keinginannya April 2019 sudah bisa selesai," imbuh Rosan. (kaw)