OMNIBUS LAW

Ketua Kadin Pimpin Task Force Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

Redaksi DDTCNews | Jumat, 22 November 2019 | 19:31 WIB
Ketua Kadin Pimpin Task Force Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

Ketua Kadin Rosan Roeslani.

JAKARTA, DDTCNews – Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) mendapat tugas baru dari Kemenko Perekonomian untuk mengawal rencana omnibus law cipta lapangan kerja.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan mandat diberikan kepada Kadin untuk membentuk satuan kerja atau task force khusus omnibus law. Menurutnya, pemerintah membutuhkan banyak masukan, terutama dari Kadin, terkait rencana terobosan kebijakan tersebut.

“Jadi kita [Kemenko Perekonomian] melibatkan Kadin dalam proses pembahasan omnibus law. Jadi kita minta masukan dari Kadin,” katanya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (22/11/2019).

Baca Juga:
Penerima Tax Holiday IKN Beli Barang Modal Bekas, Insentif Bisa Batal

Mantan Menteri Perindustrian tersebut menyatakan tim khusus dari Kadin akan mengawal setiap jengkal dari kebijakan omnibus law yang dibahas oleh pemerintah. Aspek kerja dari tim dari kalangan dunia usaha tersebut, lanjut Airlangga, akan menyasar area dari awal perumusan kebijakan hingga sosialisasi kebijakan kepada pelaku usaha.

Terdapat 11 kluster area kerja yang akan dilakukan oleh task force omnibus law Kadin. Kesebelas area pembahasan tersebut adalah perizinan tanah, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengendalian lahan, kemudahan proyek pemerintah, dan kawasan ekonomi khusus (KEK).

“Kadin membentuk task force itu untuk ikut menyiapkan omnibus law, termasuk nanti program sosialisasi omnibus law yang terdapat dalam 11 kluster tadi," paparnya.

Baca Juga:
Simak! Ini 4 Kewajiban yang Harus Dipenuhi Penerima Tax Holiday IKN

Pada kesempatan yang sama, Ketua Kadin Rosan Roeslani akan memimpin langsung task force pascabertemu Menko Perekonomian hari ini. Menurutnya tim akan segera bekerja pekan ini untuk ikut mengawal jalannya penyusunan omnibus law yang rencananya akan disetor kepada parlemen pada April 2019 mendatang.

“Kami mau rembukan dulu dan weekend ini sudah langsung kerja [task force]. Ini [omnibus law] akan dibawa ke DPR dan keinginannya April 2019 sudah bisa selesai," imbuh Rosan. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Minggu, 26 Mei 2024 | 14:30 WIB PMK 28/2024

Hunian Mewah di IKN Dikecualikan dari PPnBM, Begini Aturannya

Minggu, 26 Mei 2024 | 14:00 WIB PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Kepatuhan Pajak Mentok di 60 Persen, Pemda Bakal Gencarkan Penagihan

Minggu, 26 Mei 2024 | 13:30 WIB KABUPATEN CIANJUR

Pemkab Tetapkan Pajak Reklame 25%

Minggu, 26 Mei 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Batasan Impor Barang Kiriman Pribadi Dihapus tapi DJBC Ingatkan Ini

Minggu, 26 Mei 2024 | 11:30 WIB BEA CUKAI LANGSA

DJBC Gerebek Gudang Barang Impor Ilegal, Ada Motor Hingga Kosmetik

Minggu, 26 Mei 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Fasilitas PPh Final Nol Persen untuk UMKM di Ibu Kota Nusantara