Review
Jum'at, 09 April 2021 | 11:41 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 06 April 2021 | 09:23 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 04 April 2021 | 08:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP JAKARTA BARAT SUPARNO:
Selasa, 30 Maret 2021 | 09:10 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 07 April 2021 | 09:20 WIB
KURS PAJAK 7 APRIL - 13 APRIL 2021
Jum'at, 02 April 2021 | 10:00 WIB
KMK 20/2021
Rabu, 31 Maret 2021 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 31 MARET - 6 APRIL 2021
Rabu, 24 Maret 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 24 MARET - 30 MARET 2021
Komunitas
Senin, 12 April 2021 | 12:59 WIB
UNIVERSITAS SURABAYA
Minggu, 11 April 2021 | 08:01 WIB
KETUA UMUM ASPAKRINDO TEGUH KURNIAWAN HARMANDA
Sabtu, 10 April 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 09 April 2021 | 15:15 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Kerugian Rp8,8 Triliun, Otoritas Diminta Serius Berantas Rokok Ilegal

A+
A-
0
A+
A-
0
Kerugian Rp8,8 Triliun, Otoritas Diminta Serius Berantas Rokok Ilegal

Petugas Bea dan Cukai Filipina sedang memeriksa rokok ilegal yang menggunakan pita cukai palsu di Manila, beberapa waktu lalu. Ketua Komite Keuangan DPR Filipina Joey Salceda meminta Biro Pendapatan Dalam Negeri, Biro Kepabeanan dan Cukai, serta Otoritas Zona Ekonomi Filipina (PEZA) mencari solusi penanganan peredaran rokok ilegal. (Foto: Bea dan Cukai Filipina)

MANILA, DDTCNews - Pemerintah Filipina memperkirakan potensi kerugian negara akibat maraknya rokok ilegal mencapai P30 miliar atau Rp8,8 triliun setiap tahun.

Ketua Komite Keuangan DPR Joey Salceda meminta Biro Pendapatan Dalam Negeri, Biro Kepabeanan dan Cukai, serta Otoritas Zona Ekonomi Filipina (PEZA) mencari solusi penanganan peredaran rokok ilegal. Dia menilai kerugian akan lebih besar jika tidak ada tindakan serius pemerintah.

"Saya berharap ada tindakan tegas pada perdagangan rokok ilegal. Kita kehilangan P30 miliar setiap tahun karena ini, akibat kelalaian penegakan hukum," katanya dalam rapat virtual, dikutip Selasa (2/3/2021).

Baca Juga: Ketentuan Prosedur Pencacahan Barang Kena Cukai

Salceda mengatakan Biro Pendapatan Dalam Negeri bisa mengubah Peraturan Pendapatan No. 9/2015 yang membebaskan rokok untuk kebutuhan ekspor dari stempel pajak. Otoritas pajak juga bisa mewajibkan produsen kode unifikasi mencegah rokok tanpa stempel pajak merembes ke pasar.

Ia kemudian mengingat ketentuan pajak dan cukai pada produk rokok termasuk rawan penyalahgunaan karena menganut prinsip self declaration. Oleh karena itu, otoritas pajak dan kepabeanan dan cukai harus bekerja sama mencegah kecurangan terjadi.

Dia kemudian membandingkan longgarnya pengawasan pada rokok tanpa pita cukai tersebut dengan impor minyak di jalur tikus yang juga marak di Filipina. Menurutnya, pengawasan terhadap impor minyak mentah masih lebih ketat ketimbang pada rokok ilegal.

Baca Juga: Pemerintah Didesak Turunkan Pajak Premi Asuransi Pertanian

Di sisi lain, Salceda mengingatkan pentingnya penegakan hukum di Zona Ekonomi Filipina atau ecozones. Dia menduga ecozones sering menjadi jalur perdagangan gelap, yang ketika barangnya keluar wilayah tetap tidak membayar pajak.

"PEZA tidak cukup hanya bekerja sama dengan Biro Pendapatan Dalam Negeri. Anda memiliki polisi ecozone, sehingga Anda memiliki mandat untuk menegakkan hukum di wilayah itu," ujarnya, dilansir inquirer.net.

Departemen Keuangan mencatat dominasi rokok ilegal dalam barang selundupan yang disita tahun lalu 53,5%. Menurut data tersebut, nilai barang sitaan pada 2020 sebesar P9,75 miliar atau Rp2,8 triliun, yang P5,22 miliar atau Rp1,5 triliun di antaranya berupa tembakau dan rokok ilegal. (Bsi)

Baca Juga: Permudah Layanan Bea Cukai, DJBC Catat Sudah Ada 60 Aplikasi

Topik : rokok ilegal, cukai, filipina
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 17 Maret 2021 | 18:10 WIB
KEPABEANAN
Rabu, 17 Maret 2021 | 15:14 WIB
FILIPINA
Rabu, 17 Maret 2021 | 12:15 WIB
KEPABEANAN DAN CUKAI
Selasa, 16 Maret 2021 | 12:01 WIB
EKONOMI DIGITAL
berita pilihan
Senin, 12 April 2021 | 22:30 WIB
BELGIA
Senin, 12 April 2021 | 18:45 WIB
SEKOLAH KEDINASAN
Senin, 12 April 2021 | 18:45 WIB
PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA
Senin, 12 April 2021 | 18:01 WIB
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Senin, 12 April 2021 | 17:44 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 12 April 2021 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 12 April 2021 | 16:33 WIB
SURVEI PENJUALAN ECERAN
Senin, 12 April 2021 | 16:30 WIB
PELAPORAN SPT TAHUNAN
Senin, 12 April 2021 | 16:19 WIB
CUKAI (9)