Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Senin, 24 Januari 2022 | 19:00 WIB
KAMUS CUKAI
Senin, 24 Januari 2022 | 16:30 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 21 Januari 2022 | 19:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Komunitas
Selasa, 25 Januari 2022 | 16:40 WIB
HASIL SURVEI PERSIDANGAN ONLINE
Senin, 24 Januari 2022 | 15:31 WIB
HASIL SURVEI PERSIDANGAN ONLINE
Jum'at, 21 Januari 2022 | 16:11 WIB
HASIL DEBAT 30 Desember 2021—19 Januari 2022
Kamis, 20 Januari 2022 | 13:38 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Reportase
Perpajakan.id

Kenaikan Tarif Cukai Rokok Diputuskan Minggu Depan

A+
A-
3
A+
A-
3
Kenaikan Tarif Cukai Rokok Diputuskan Minggu Depan

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah masih mengkaji kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok yang berlaku pada tahun depan. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (2/12/2021).

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan mengumumkan besaran kenaikan tarif cukai rokok pada pekan depan. Pada saat ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tengah melakukan harmonisasi aturan.

“Nanti kita lihat. Sesudah diharmonisasi, [kenaikan tarif] cukai rokok akan diputus sesudah rapat terbatas (ratas). Ratas di minggu depan,” ujarnya.

Baca Juga: Pembetulan Bukti Pot/Put Unifikasi, Wajib Pajak Perlu Syarat Ini

Terkait dengan cukai rokok, DDTCNews juga tengah menyelenggarakan Debat berhadiah. Untuk mengikutinya, Anda bisa langsung mengunjungi artikel ‘Peta Jalan Cukai Rokok, Perlukah? Tulis Komentar Anda, Rebut Hadiahnya’.

Selain mengenai cukai rokok, ada pula bahasan tentang keberlanjutan insentif fiskal akibat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan UU Cipta Kerja cacat formil dan inkonstitusional secara bersyarat. Kemudian, masih ada pula bahasan tentang ketentuan pinjaman yang dapat dibebankan.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Kenaikan Tarif Cukai Rokok

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kenaikan tarif cukai rokok pada tahun depan variatif. Dia menyebut ada jenis rokok yang mengalami kenaikan tarif cukai single digit dan double digit. Adapun pada tahun ini, rata-rata tarif CHT naik 12,5%

Baca Juga: Ingat, Wajib Lapor Berkala di DJP Online Agar Dividen Bebas Pajak

“Masih dikaji. Berdasarkan berbagai usulan mixed. Ada yang double, ada yang single digit,” ujarnya.

Dirjen Bea dan Cukai Askolani mengatakan terdapat sejumlah aspek yang perlu dikaji lebih matang. Menurutnya, penetapan kebijakan tarif cukai rokok harus dilakukan secara komprehensif. Dalam pembahasannya, ada sejumlah lembaga dan kementerian teknis yang terlibat. (Kontan/DDTCNews)

Tidak Ada Aturan Turunan yang Dibatalkan

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan seluruh aspek dari UU Cipta Kerja masih tetap berlaku dan bisa diimplementasikan. Untuk itu, dia berharap investor tidak ragu untuk menanamkan modalnya.

Baca Juga: Ingat, Pelayanan Pajak Gratis! Laporkan Kalau Temui Pelanggaran

"Dalam proses mengurus investasi, tidak ada 1 hal pun yang menjadi kendala karena tidak ada 1 pasal dan aturan turunan yang dibatalkan. Semua jalan, termasuk OSS dan insentif fiskal," katanya. Simak pula ‘Putusan MK Soal UU Cipta Kerja Berpotensi Tekan Kinerja Investasi 2022’. (DDTCNews/Bisnis Indonesia)

Penggunaan EBITDA Lebih Adil

UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) memperluas cakupan Pasal 18 ayat (1) UU PPh dengan memberikan kewenangan kepada menteri keuangan untuk mengatur batas jumlah biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk keperluan penghitungan pajak.

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menentukan batasan jumlah biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk tujuan perpajakan adalah melalui persentase tertentu dari biaya pinjaman dibandingkan dengan earning before interest, taxes, depreciation, and amortization (EBITDA).

Baca Juga: Terapkan Pajak Karbon, Indonesia Amankan 'Leadership' di Level Global

"DER (debt to equity ratio) sudah tidak terlalu digunakan di banyak negara, yang dianggap lebih fair adalah menggunakan EBITDA," ujar Direktur Perpajakan Internasional DJP Mekar Satria Utama. (DDTCNews)

Presidensi G-20

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut ada 3 fokus yang diusung Indonesia dalam perannya di Presidensi G-20. Ketiga fokus tersebut meliputi penanganan kesehatan yang inklusif, transformasi berbasis digital, serta transisi menuju energi berkelanjutan.

"Indonesia akan terus mendorong negara-negara G-20 membangun kolaborasi dan menggalang kekuatan untuk memastikan masyarakat dunia dapat merasakan dampak positif dari kerja sama ini," katanya dalam G-20 Indonesia Presidency 2022 Opening Ceremony. (DDTCNews)

Baca Juga: Insentif dari Kawasan Berikat dan KITE Sudah Terserap Rp47 Triliun

Insentif Pajak

Assistant Manager DDTC Fiscal Research Awwaliatul Mukarromah mengatakan insentif pajak masih memiliki peran penting dan dibutuhkan masyarakat. Pemulihan kondisi ekonomi tidak serta merta membuat pemberian insentif pajak harus dihentikan.

“Insentif pajak tetap perlu untuk diberikan, tetapi dengan tujuan yang berbeda. Jika sebelumnya fokus insentif pajak adalah untuk menyelamatkan basis pajak, kini fokus insentif pajak juga harus mendorong gairah ekonomi ke depannya,” jelasnya. Simak Fokus Pilih-Pilih Sektor Penerima Insentif Pajak. (kaw)

Baca Juga: Pembuktian Data di Sidang Online Pengadilan Pajak, Ini Hasil Surveinya
Topik : berita perpajakan hari ini, perpajakan, pajak, cukai, cukai rokok, cukai hasil tembakau, CHT

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 25 Januari 2022 | 11:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis Pajak Penghasilan yang Dilaporkan dengan SPT Masa Unifikasi

Selasa, 25 Januari 2022 | 11:00 WIB
SE-52/PJ/2021

Ditjen Pajak Terbitkan Surat Edaran Soal Tafsir dan Penerapan P3B

Selasa, 25 Januari 2022 | 10:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Biar Restitusi Lancar, IRS Minta SPT Disampaikan Secara Elektronik

Selasa, 25 Januari 2022 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani & Menkeu Singapura Tanda Tangani MoU, Termasuk Soal Pajak

berita pilihan

Selasa, 25 Januari 2022 | 19:24 WIB
PER-24/PJ/2021

Pembetulan Bukti Pot/Put Unifikasi, Wajib Pajak Perlu Syarat Ini

Selasa, 25 Januari 2022 | 18:26 WIB
PAJAK PENGHASILAN

Ingat, Wajib Lapor Berkala di DJP Online Agar Dividen Bebas Pajak

Selasa, 25 Januari 2022 | 18:05 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ingat, Pelayanan Pajak Gratis! Laporkan Kalau Temui Pelanggaran

Selasa, 25 Januari 2022 | 17:30 WIB
FASILITAS PERPAJAKAN

Insentif dari Kawasan Berikat dan KITE Sudah Terserap Rp47 Triliun

Selasa, 25 Januari 2022 | 17:00 WIB
PP 3/2022

Konfirmasi Transaksi Saham Hingga Rp10 Juta Kini Bebas Bea Meterai

Selasa, 25 Januari 2022 | 16:40 WIB
HASIL SURVEI PERSIDANGAN ONLINE

Pembuktian Data di Sidang Online Pengadilan Pajak, Ini Hasil Surveinya

Selasa, 25 Januari 2022 | 16:30 WIB
SELEBRITAS

Setelah Kunjungi Kantor Pajak, Ghozali 'NFT' Pamer Kartu NPWP Barunya

Selasa, 25 Januari 2022 | 16:00 WIB
INDIA

Pengusaha Minta Kredit Pajak Masukan Segera Dipulihkan

Selasa, 25 Januari 2022 | 15:53 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Wamenkeu Ungkap Alasan Diskon PPnBM Mobil & PPN Rumah DTP Diperpanjang