Review
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Desember 2021 | 12:38 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 30 November 2021 | 08:13 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Minggu, 28 November 2021 | 10:07 WIB
Kepala KPP Pratama Gianyar Moch. Luqman Hakim
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Peta Jalan Cukai Rokok, Perlukah? Tulis Komentar Anda, Rebut Hadiahnya

A+
A-
12
A+
A-
12
Peta Jalan Cukai Rokok, Perlukah? Tulis Komentar Anda, Rebut Hadiahnya

JAKARTA, DDTCNews – Kepastian mengenai kebijakan cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok selalu dinanti menjelang akhir tahun. Biasanya, ada kenaikan tarif yang berlaku mulai awal tahun setelah akhir tahun pengumuman kebijakan.

Namun, pemerintah juga sempat memutuskan untuk tidak menaikan tarif CHT, seperti pada 2019. Selama ini, kenaikan tarif cukai rokok juga tergantung pada target penerimaan cukai yang ditetapkan dalam APBN.

Selain mengenai penentuan besaran tarif cukai rokok dan harga jual eceran (HJE), kepastian mengenai simplifikasi layer tarif CHT juga menjadi salah satu kebijakan yang terus dinantikan. Apalagi, simplifikasi struktur tarif CHT telah disusun dalam Perpres 18/2020 dan PMK 77/2020.

Baca Juga: Telusuri Aset WP yang Tunggak Pajak, DJP Gandeng Pemda

Hingga saat ini, pemerintah belum menerbitkan payung hukum setingkat peraturan menteri keuangan (PMK) yang berisi detail kebijakan CHT pada 2022. Dirjen Bea dan Cukai Askolani mengatakan terdapat sejumlah aspek yang masih dikaji dalam penetapan tarif cukai rokok tahun depan.

“Saat ini masih kami review di internal pemerintah,” ujarnya belum lama ini.

Askolani mengatakan pemerintah ingin memastikan kebijakan mengenai kenaikan tarif cukai rokok sejalan dengan semua kebijakan pada tahun depan. Selain itu, arah kebijakan tarif cukai rokok juga tetap memperhatikan UU APBN 2022 yang telah disepakati pemerintah bersama DPR.

Baca Juga: Dana Pemda yang Mengendap di Bank Segera Susut, Ini Alasan Pemerintah

Adapun target penerimaan cukai pada UU APBN 2022 mencapai Rp203,92 triliun. Angka tersebut naik 13,2% dari target tahun ini yang senilai Rp180,0 triliun. Adapun pada 2021, pemerintah menetapkan kenaikan tarif cukai rokok rata-rata 12,5%, lebih rendah dari tahun sebelumnya 23%.

Beberapa dimensi yang dipertimbangkan dalam merumuskan kebijakan tarif cukai rokok yakni kesehatan, petani, industri, tenaga kerja, dan penerimaan negara. Dalam pembahasannya, kajian mengenai kebijakan tarif cukai tersebut juga melibatkan sejumlah kementerian teknis dan lembaga.

Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) meminta pemerintah untuk tidak menaikkan tarif CHT. Ketua Umum Gappri Henry Najoan mengatakan pabrik rokok membutuhkan dukungan pemerintah agar keberlanjutan industri hasil tembakau tetap terjaga di tengah pandemi Covid-19.

Baca Juga: Curhat Komunitas Difabel ke DJP: Literasi Pajak Masih Minim

Henry menilai industri hasil tembakau merupakan salah satu industri yang strategis bagi Indonesia. Oleh karena itu, sambungnya, industri hasil tembakau juga layak mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah sebagaimana sektor lainnya.

“Selayaknya perlakuan pemerintah terhadap IHT (industri hasil tembakau) itu sama sebagaimana perlakuan pemerintah terhadap industri lainnya," katanya.

Gappri juga meminta kepada pemerintah untuk menyusun peta jalan (roadmap) industri hasil tembakau dengan melihat produksi dan peredaran rokok ilegal di lapangan. Dengan peta jalan, pelaku industri juga bisa mendapat kepastian berusaha.

Baca Juga: Pajak Ikut Danai Program Ramah Penyandang Disabilitas, Apa Saja?

Pemerintah sebenarnya sudah pernah menyatakan penyusunan peta jalan menjadi kunci kebijakan CHT dalam jangka panjang. Peta jalan bukan hanya untuk kepentingan otoritas berupa tarif, melainkan juga menyangkut aspek yang lebih luas seperti masalah kesehatan dan keberlangsungan usaha.

Selama ini, tidak adanya peta jalan kebijakan cukai telah menciptakan dinamika tersendiri setiap kali tarif cukai disesuaikan. Setiap elemen mempunyai argumentasi yang tersendiri melihat kebijakan yang dilakukan pemerintah.

Lantas, bagaimana menurut Anda? Menurut Anda, apakah diperlukan peta jalan kebijakan CHT jangka menengah? Berikan pendapat Anda dalam kolom komentar.

Baca Juga: Serapan Insentif Perpajakan Sudah Lampaui Pagu, Ini Kata Airlangga

Sebanyak 2 pembaca DDTCNews yang memberikan pendapat pada kolom komentar artikel ini dan telah menjawab beberapa pertanyaan dalam survei akan berkesempatan terpilih untuk mendapatkan uang tunai senilai total Rp1 juta (masing-masing pemenang Rp500.000).

Debat ini hanya bisa diikuti oleh warga negara Indonesia dan tidak berlaku untuk karyawan DDTC. Pemenang dipilih berdasarkan pada pengisian survei dan kolom komentar yang konstruktif, berdasarkan fakta, dan tidak mengandung unsur SARA.

Keputusan pemenang ditentukan oleh tim DDTCNews dan bersifat mutlak serta tidak dapat diganggu gugat. Pajak hadiah ditanggung penyelenggara. Penilaian akan diberikan atas komentar dan jawaban yang masuk sampai dengan Senin, 13 Desember 2021 pukul 15.00 WIB. Pengumuman pemenang akan disampaikan pada Kamis, 16 Desember 2021. (kaw)

Baca Juga: Pengenaan Pajak Keuntungan Modal atas Cryptocurrency Akhirnya Ditunda

Topik : debat, debat perpajakan, pajak, cukai, cukai
X

Edit Komentar

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
Komentar
Pilih Perlu atau Tidak Perlu lalu tuliskan komentar Anda
Perlu
Tidak Perlu
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Perlu  
68
86.08%
Tidak Perlu 
11
13.92%

fajarizki galuh syahbana yunus

Senin, 06 Desember 2021 | 14:35 WIB
Peta jalan cukai untuk jangka menengah sangat diperlukan untuk beberapa peruntukan. Pertama, peta jalan cukai diperlukan sebagai gambaran mengenai arah dan visi pemerintah mengenai masa depan rokok ke depannya. Kedua, keberadaan peta jalan cukai dapat memberikan kepastian bagi berbagai pihak yang be ... Baca lebih lanjut

Novenria

Senin, 06 Desember 2021 | 14:27 WIB
menurut pendapat saya kenaikan CHT diperlukan, demi kesejahteraan petani tembakau apalagi di musim pandemi sekarang, yang apa apa serba sulit #maribicara

Aini

Senin, 06 Desember 2021 | 12:31 WIB
menurut saya hal itu perlu di lakukan karena dengan adanya peta jalan tersebut, masalah kesehatan dan keberlangsungan usaha juga lebih kondusif,, selain itu juga meminimalisir adanya rokok2 ilegal, apalagi dengan zaman modern ini banyaknya hal2 ilegal yang masuk jadi harus lebih di tekankan lagii ... Baca lebih lanjut

Luthfi

Senin, 06 Desember 2021 | 12:14 WIB
menurut saya kenaikan CHT perlu karna demi kesejahteraan petani tembakau di masa pandemi seperti ini. dan bisa juga utk penambah pendapatan devisa negara

Nanda Marisa

Senin, 06 Desember 2021 | 10:20 WIB
kenaikan CHT bener-bener diperlukan terutama untuk kesejahteraan para petani tembakau yang mungkin terdampak dengan adanya pandemi yang terjadi akhir-akhir ini dan masalah-masalah lainnya

Calista

Senin, 06 Desember 2021 | 10:05 WIB
menurut saya biaya CHT perlu dinaikan karna utk menambah pendapatan devisa negara di masa pandemi seperti ini

Hanik

Senin, 06 Desember 2021 | 09:48 WIB
menurut saya diperlukan peta jalan CTH jangka menengah untuk keseimbangan kepentingan berbagai aspek, seperti kesehatan , bidang usaha dll. Agar tidak ada yg lebih dirugikan di salah satu pihak

Deborah

Senin, 06 Desember 2021 | 08:59 WIB
Menurut say sangat perlu, karena cukai rokok itu bisa digunakan oleh petani2 tembakau di Indonesia untuk mensejahterakan petani2 itu. Selain itu, dgn adanya cukai rokok, para perokok akan memikirkan untuk berhenti merokok yang tentunya berdampak baik bagi kesehatan.

Billy

Senin, 06 Desember 2021 | 07:57 WIB
Peta jalan mutlak perlu karena industri tembakau merupakan industri padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja. Selain itu, peta jalan dapat memberikan kepastian yang dapat melindungi seluruh pihak. Tentunya dengan tetap mempertimbangkan faktor-faktor di luar industri. Sehingga sudah tepat rasany ... Baca lebih lanjut

Taufiqoh

Senin, 06 Desember 2021 | 07:44 WIB
kenaikan CHT ini akan membuat para petani tembakau senang. terlebih lagi pada kondisi pandemi ini. karena tingkat kosumsi tembakau di indonesia juga cukup tinggi. jadi kenaikan CHT juga bisa membatu pendapatan negara agar bisa keluar dari krisis pandemi ini.
1 2 3 4 >

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 06 Desember 2021 | 08:28 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Soal Rencana WP UMKM Diwajibkan Lapor Omzet, Ini Kata DJP

Minggu, 05 Desember 2021 | 15:00 WIB
TAIWAN

Nilai Denda Bagi Pelaku Pengelakan Pajak Dinaikkan

Minggu, 05 Desember 2021 | 14:30 WIB
KABUPATEN KATINGAN

Dapat Surat dari Menteri Keuangan, Pemda Datangi KP2KP

Minggu, 05 Desember 2021 | 14:00 WIB
KOTA SEMARANG

Sudah Bayar PBB-P2, Ratusan Wajib Pajak Ikut Undian Berhadiah

berita pilihan

Senin, 06 Desember 2021 | 16:37 WIB
KPP PRATAMA KUBU RAYA

Telusuri Aset WP yang Tunggak Pajak, DJP Gandeng Pemda

Senin, 06 Desember 2021 | 16:30 WIB
KINERJA FISKAL

Dana Pemda yang Mengendap di Bank Segera Susut, Ini Alasan Pemerintah

Senin, 06 Desember 2021 | 16:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Curhat Komunitas Difabel ke DJP: Literasi Pajak Masih Minim

Senin, 06 Desember 2021 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Ikut Danai Program Ramah Penyandang Disabilitas, Apa Saja?

Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
PENANGANAN COVID-19

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Daerah Vaksinasi Rendah Naik 1 Level

Senin, 06 Desember 2021 | 15:27 WIB
INSENTIF PAJAK

Serapan Insentif Perpajakan Sudah Lampaui Pagu, Ini Kata Airlangga

Senin, 06 Desember 2021 | 15:00 WIB
KOREA SELATAN

Pengenaan Pajak Keuntungan Modal atas Cryptocurrency Akhirnya Ditunda

Senin, 06 Desember 2021 | 14:30 WIB
TAIWAN

Tegas! Denda Maksimum Bagi Pengelak Pajak Dinaikkan 10 Kali Lipat

Senin, 06 Desember 2021 | 14:00 WIB
INGGRIS

Tarif PPh Badan Naik di 2023, Pengusaha Beri Warning Soal Ini

Senin, 06 Desember 2021 | 13:33 WIB
PENEGAKAN HUKUM

KPP Pratama Boyolali Lelang 2 Unit Apartemen Wajib Pajak