Review
Rabu, 12 Agustus 2020 | 14:34 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 09:20 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 09 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KEPALA KKP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN IWAN SETYASMOKO:
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:26 WIB
TAJUK
Fokus
Literasi
Rabu, 12 Agustus 2020 | 16:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 12 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 13:37 WIB
TIPS PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 12:09 WIB
ALI SADIKIN:
Data & alat
Rabu, 12 Agustus 2020 | 09:14 WIB
KURS PAJAK 12 AGUSTUS-18 AGUSTUS 2020
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:30 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Komunitas
Rabu, 12 Agustus 2020 | 10:42 WIB
KOMIK PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 11:15 WIB
IPB ACCOUNTING COMPETITION 2020
Reportase

Ken: Kami Sudah Buat Kebijakan Pajak 2017

A+
A-
0
A+
A-
0
Ken: Kami Sudah Buat Kebijakan Pajak 2017

JAKARTA, DDTCNews – Dalam rapat RAPBN 2017 bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR, Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi menyampaikan strategi-strategi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak 2017 mendatang.

Ken mengatakan, kebijakan utama yang akan dilakukan adalah meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak guna memberikan rasa nyaman dalam membayar pajak. Dengan begitu, diharapkan penerimaan negara dapat meningkat pada sektor pajak 2017.

“Untuk meningkatkan tax ratio dan pencapaian penerimaan, maka kami sudah buat kebijakan pajak 2017, hal ini guna memperbaiki sistem dan proses dalam perpajakan nasional, salah satunya guna meningkatkan penerimaan negara,” ucap Ken Dwijugiasteadi dalam rapat Banggar, Rabu (13/7).

Baca Juga: Banggar dan Pemerintah Sepakati Soal Asumsi Makro 2021

Kebijakan perpajakan ini mencakup kemudahan pelaporan, pembayaran dan kemudahan akses info perpajakan. Penyampaian SPT akan bisa dilakukan melalui e-filing untuk seluruh Wajib Pajak (WP), hal ini sudah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya namun sudah diperbaiki prosesnya.

Fitur e-filing akan diadakan di seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) wilayah Jakarta dan kota besar lainnya, hal ini guna membantu para WP yang masih perlu bantuan dalam melakukan e-filing dan meningkatkan interaksi bagi WP yang kurang memahami IT.

“‘Akan ada penyediaan kios komputer e-filing untuk membantu wajib pajak dengan literasi IT yang kurang,” imbuh Ken.

Baca Juga: BKF: Insentif Covid-19 Jadi Stimulus Terbesar Sepanjang Sejarah

Selain itu, pembayaran pajak juga dilakukan secara online e-payment, seperti adanya kewajiban menggunakan e-billing sejak 1 Juli 2016. “Ke depan juga akan ada implementasi e-materai,” jelas Ken.

Kebijakan ini mempermudah proses pembayaran yang bisa dilakukan menggunakan ATM, internet banking, mobile banking, EDC, dan pembayaran elektronik lainnya. Hal ini bisa msenjadikan pengawasan pembayaran pajak yang dilakukan secara massal akan lebih optimal.

Kemudian kebijakan pajak 2017 diharapkan mampu meningkatkan efektifitas call center dan website sebagai sarana pemberi layanan perpajakan, terutama melalui kampanye secara masif terkait tax amnesty dan upaya lainnya.

Baca Juga: Tok! DPR Sahkan Perpu 1/2020 Jadi Undang-Undang

“Tidak hanya call center dan website, media sosial pun akan turut berperan dalam menyebarkan informasi, serta memublikasi secara masal terutama menggunakan email dan sms,” tuturnya.

Ke depan, tambah ken, pemerintah juga akan Mmmperkenalkan hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia (WNI) di bidang perpajakan sejak dini dengan memasukkan materi perpajakan di dalam kurikulum pendidikan.

Inovasi lain setelah e-billing, kini Ditjen Pajak juga akan menggunakan aplikasi geo-tagging untuk meringkus wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya.

Baca Juga: Ketentuan Pajak Tak Disoal, Perpu 1/2020 Siap Dibawa ke Paripurna DPR

Aplikasi tersebut akan sangat membantu petugas pajak di lapangan dalam menyisir dan mengidentifikasi wajib pajak, terutama yang memiliki usaha bebas yang belum pernah membayar pajak atau menyetor pajak secara tidak benar.

Geo-tagging akan berperan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, meningkatkan optimalisasi pengawasan data yang sudah tersedia, meningkatkan efektifitas pemeriksaan dan penagihan pajak, dan meningkatkan kualitas Ditjen Pajak,” pungkas Ken. (Amu)

Baca Juga: Banggar DPR Sampaikan Dukungannya untuk Perpu 1/2020
Topik : kebijakan pajak 2017, banggar DPR, rapbn 2017
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 15 Juli 2016 | 14:43 WIB
KEBIJAKAN PAJAK 2017
Kamis, 14 Juli 2016 | 09:24 WIB
RAPBN 2017
berita pilihan
Rabu, 12 Agustus 2020 | 22:40 WIB
PELAYANAN PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Rabu, 12 Agustus 2020 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 17:10 WIB
INSENTIF PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 16:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 12 Agustus 2020 | 15:51 WIB
RUU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA
Rabu, 12 Agustus 2020 | 15:34 WIB
ARAB SAUDI
Rabu, 12 Agustus 2020 | 15:18 WIB
BANTUAN SOSIAL
Rabu, 12 Agustus 2020 | 15:11 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH