Review
Sabtu, 26 September 2020 | 08:20 WIB
PERSPEKTIF
Kamis, 24 September 2020 | 09:50 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 14:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 20:22 WIB
REPORTASE DARI TILBURG BELANDA
Fokus
Literasi
Jum'at, 25 September 2020 | 19:00 WIB
MARGARET THATCHER:
Jum'at, 25 September 2020 | 17:44 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 25 September 2020 | 16:44 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 25 September 2020 | 15:49 WIB
TIPS PAJAK
Data & alat
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Komunitas
Sabtu, 26 September 2020 | 13:58 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sabtu, 26 September 2020 | 10:01 WIB
DEDDY CORBUZIER:
Sabtu, 26 September 2020 | 07:51 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 25 September 2020 | 16:00 WIB
LOMBA MENULIS ARTIKEL PAJAK 2020
Kolaborasi
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 13:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI
Reportase

Kemenkeu Rilis Aturan Baru Soal Impor Kendaraan Bermotor CBU

A+
A-
6
A+
A-
6
Kemenkeu Rilis Aturan Baru Soal Impor Kendaraan Bermotor CBU

Ilustrasi. (foto: customsnews.vn)

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian keuangan merilis aturan baru tentang pengeluaran barang impor berupa kendaraan bermotor dalam bentuk jadi (completely built up/CBU). CBU impor hanya dapat dikeluarkan setelah memenuhi kewajiban pabean dan pajak dalam rangka impor (PDRI).

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.202/PMK.06/2019. Beleid yang ditetapkan pada 27 Desember 2019 ini diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum dan efektivitas dalam pelayanan dengan menerbitkan beleid tersendiri.

“Pengeluaran barang impor untuk dipakai berupa kendaraan bermotor CBU dari kawasan pabean atau tempat lain yang dipersamakan, dilakukan dengan menggunakan pemberitahuan pabean impor,” demikian kutipan Pasal 2 ayat (1) beleid tersebut, Kamis (23/1/2020)

Baca Juga: Ada Pemutihan, Pembayaran Pokok Pajak Kendaraan Bermotor Naik 172%

Adapun terdapat 6 jenis kendaraan bermotor yang tercakup dalam beleid ini. Pertama, tractor head atau kendaraan bermotor dalam sub pos. 8701.20 (traktor jalan untuk semi trailer). Kedua, mobil bus atau kendaraan bermotor roda empat/lebih untuk penumpang 10 orang/lebih termasuk pengemudi.

Ketiga, mobil penumpang atau kendaraan bermotor roda empat/lebih untuk penumpang kurang dari 10 orang termasuk pengemudi. Keempat, mobil barang atau kendaraan bermotor roda empat atau lebih untuk pengangkutan barang.

Kelima, kendaraan bermotor untuk keperluan khusus (selain yang dirancang untuk pengangkutan orang atau barang). Contoh kendaraan jenis ini antara lain lori derek, lori crane, kendaraan pemadam kebakaran, lori pencampur beton, lori penyapu jalan, dan lori penyemprot.

Baca Juga: Izin Pengoperasian KIHT Kudus Keluar

Keenam, sepeda motor atau kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pos. 87.11. Merujuk pada buku tarif, kendaraan jenis ini adalah sepeda motor (termasuk moped) dan sepeda yang dilengkapi dengan motor bantu dengan atau tanpa kereta samping.

Lebih lanjut, kewajiban menyerahkan pemberitahuan pabean impor ini berlaku baik untuk kendaraan bermotor CBU yang wajib membayar bea masuk dan/atau PDRI maupun yang mendapat pembebasan, keringanan, penangguha, atau pembebasan PDRI.

Adapun data yang perlu dituliskan oleh importir dalam aplikasi pemberitahuan pabean impor meliputi jenis, tipe, merek, tahun pembuatan, nomor rangka, nomor, mesin, dan kapasitas silinder. Tata cara pengisian uraian pemberitahuan pabean telah dijelaskan pada lampiran dalam beleid tersebut.

Baca Juga: Simak, Restitusi atas Kelebihan Pajak Dalam Rangka Impor

Lebih lanjut, beleid yang diundangkan pada 27 Desember 2019 ini mulai berlaku 60 hari setelah tanggal diundangkan. Hal ini berarti ketentuan dalam beleid ini berlaku secara efektif sekitar 25 Februari 2020. (kaw)

Topik : CBU, kendaraan bermotor, impor, Kemenkeu, DJBC, Sri Mulyani
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 23 September 2020 | 10:30 WIB
PENGADILAN PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 16:22 WIB
INSENTIF FISKAL
Selasa, 22 September 2020 | 15:11 WIB
KINERJA FISKAL
Selasa, 22 September 2020 | 14:58 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
berita pilihan
Minggu, 27 September 2020 | 13:01 WIB
APBN 2021
Minggu, 27 September 2020 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Minggu, 27 September 2020 | 11:01 WIB
UNI EROPA
Minggu, 27 September 2020 | 10:01 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 27 September 2020 | 09:06 WIB
KOREA SELATAN
Minggu, 27 September 2020 | 08:01 WIB
RUU PAJAK ATAS BARANG & JASA
Minggu, 27 September 2020 | 07:01 WIB
KOTA PALEMBANG
Minggu, 27 September 2020 | 06:01 WIB
APBN 2021
Sabtu, 26 September 2020 | 15:01 WIB
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Sabtu, 26 September 2020 | 14:55 WIB
KEBIJAKAN PAJAK