KERJA SAMA ANTARINSTANSI

Kemenkeu Genjot Pajak Kelautan & Perikanan

Redaksi DDTCNews | Rabu, 26 Oktober 2016 | 23:13 WIB
Kemenkeu Genjot Pajak Kelautan & Perikanan

JAKARTA, DDTCNews - Tingginya kegiatan ekspor membuat pemerintah semakin menggencarkan penerimaan negara dari sektor kelautan dan perikanan. Anehnya, penerimaan pajak dari sektor tersebut masih sangat rendah, kas negara bocor.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sebenarnya sektor kelautan dan perikanan mampu memberikan kontribusi tinggi terhadap penerimaan pajak. Maka dari itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bekerja sama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menutupi kebocoran ini.

"Kerja sama ini akan mencari informasi perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor perikanan, terutama mutiara. Karena, statistik penerimaannya tidak muncul, padahal ekspornya besar," ujarnya di Jakarta, Rabu (26/10).

Baca Juga:
Indonesia Minta IMF Beri Asistensi untuk Kejar Peningkatan Tax Ratio

Sri Mulyani mengaku selama ini ia tidak melihat statistik penerimaan yang berasal dari sektor ini. Perusahaan tersebut menjadi incaran KKP dan Kemenkeu, lalu pengelolaan usaha dan pelaporan pajaknya akan diawasi.

Menurutnya, potensi yang besar terhadap penerimaan negara harus tercermin pada pencatatannya. Ia sangat menginginkan sektor kelautan dan perikanan mampu berkontribusi tinggi terhadap penerimaan negara pada masa mendatang.

"Seperti, pencatatannya sudah benar atau belum, lalu pelaporan pajaknya bagaimana. Lalu kita tingkatkan tata kelola kelautan dan perikanan sehingga tentu penerimaan pajaknya akan meningkat," pungkas Sri Mulyani.*


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 09 Mei 2024 | 08:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani: Penyesuaian Pajak Hiburan untuk Dorong Wisata Daerah

Senin, 06 Mei 2024 | 12:51 WIB MUSRENBANGNAS 2024

Kepala Bappenas Soroti Tax Ratio Daerah yang Masih Rendah

BERITA PILIHAN
Sabtu, 11 Mei 2024 | 15:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Wamenkeu: Bea Cukai Tidak Kejar Penerimaan dari Barang Kiriman

Sabtu, 11 Mei 2024 | 12:30 WIB KOMITE PENGAWAS PERPAJAKAN

RI Punya Komite Pengawas Perpajakan, Apa Tugas dan Fungsinya?

Sabtu, 11 Mei 2024 | 12:00 WIB KABUPATEN BANGKA SELATAN

Pemkab Bangka Selatan Tetapkan Tarif 9 Jenis Pajak Daerah

Sabtu, 11 Mei 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Rangkaian Penagihan Jika Utang Pajak Tak Dilunasi Lewat Jatuh Tempo

Sabtu, 11 Mei 2024 | 10:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Kriteria Barang yang Kena Pajak Dalam Rangka Impor, Begini Detailnya

Sabtu, 11 Mei 2024 | 09:37 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Sengketa Pajak akan Mengarah Soal Pandangan Kebijakan, Bukan Uji Bukti

Sabtu, 11 Mei 2024 | 09:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Telat Lapor SPT Tahunan dan Lebih Bayar, Begini Setoran PPh 25-nya