BERITA TERKINI
Gedung Kementerian Keuangan. (foto: Kemenkeu)
JAKARTA, DDTCNews - Anggaran belanja Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dipangkas hingga Rp8,99 triliun guna menindaklanjuti efisiensi belanja yang diperintahkan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Inpres 1/2025.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemangkasan belanja dilakukan utamanya atas belanja operasional perkantoran, perjalanan dinas, belanja pemeliharaan, serta belanja pengadaan peralatan dan mesin.
"Sesuai dengan Inpres 1/2025, belanja gaji tidak dilakukan efisiensi. Namun, belanja barang dan modal dilakukan penelitian sangat tajam untuk dilakukan efisiensi," ujar Sri Mulyani dalam rapat bersama Komisi XI DPR, Kamis (13/2/2025).
Dengan pemangkasan tersebut, anggaran Kemenkeu pada tahun ini turun dari Rp53,19 triliun menjadi Rp44,2 triliun.
Secara terperinci, pagu belanja program kebijakan fiskal turun dari Rp59,1 miliar menjadi tinggal Rp11,84 miliar. Pagu belanja untuk program pengelolaan penerimaan negara dipangkas dari Rp2,38 triliun menjadi Rp1,67 triliun.
Efisiensi atas pagu belanja untuk program pengelolaan negara tergolong minim mengingat di dalamnya terdapat anggaran yang terkait dengan enforcement.
"Kemenkeu memiliki peran penting mengumpulkan penerimaan negara sehingga anggaran kebutuhan dalam menjalankan tugas-tugas penting seperti penerimaan negara dan patroli itu tetap kami dukung, tetapi tetap dihitung secara sangat presisi dan efisien," ujar Sri Mulyani.
Selanjutnya, pagu belanja untuk program pengelolaan belanja negara turun dari Rp45,45 miliar menjadi Rp8,27 miliar. Pagu belanja untuk program pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko dipangkas dari Rp238,13 miliar menjadi Rp100,35 miliar.
Terakhir, pagu belanja untuk program dukungan manajemen diturunkan dari Rp50,46 triliun menjadi Rp42,41 triliun. "Ini mayoritas adalah gaji dan berbagai program yang tidak terkena efisiensi, tetapi alat tulis kantor dan yang lain-lain masuk sini," ujar Sri Mulyani. (rig)
