Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

'Kebijakan Pajak Ini akan Membunuh'

A+
A-
0
A+
A-
0

Agus Salim

BATAVIA, 14 Juni 1923. Agus Salim berdiri di podium Volksraad. Wakil dari Sarekat Islam ini berpidato menanggapi paket reformasi pajak pemerintah yang sebagian besar agendanya didesakkan Asosiasi Pengusaha di Hindia Belanda (Ondernemersraad voor Nederlands-Indië).

Salim, yang waktu itu masih berumur 39 tahun, mengkritik dengan keras paket kebijakan tersebut. Pasalnya, dalam paket itu pemerintah berencana mengenakan tarif pajak lebih tinggi pada penduduk bumiputera ketimbang warga Eropa di Hindia Belanda.

Pajak yang diskriminatif itu, tegas wartawan, politisi, diplomat, penguasa 9 bahasa sekaligus ahli agama ini, hanya memberikan keuntungan dan manfaat sangat besar bagi para perusahaan besar di Hindia Belanda, tetapi pada saat yang sama, akan kian memiskinkan penduduk bumiputera.

Baca Juga: Pemerintah Luncurkan Asesmen Pajak Tanpa Tatap Muka

“Meski kekuatan bumiputera membuat mereka bertahan dari kebijakan perpajakan masa lalu yang eksesif, tapi dalam jangka panjang, kebijakan pajak ini akan membunuh ke bawah pada mulanya, membunuh ke atas pada akhirnya, dan membunuh Hindia akan kesudahannya," katanya.

Paket kebijakan reformasi pajak yang dikritisi Salim itu sendiri tidak datang dari ruang hampa. Pada 1918, seiring dengan berakhirnya Perang Dunia I, Pemerintah Hindia Belanda berencana menaikkan tarif pajak ekspor, pajak barang, dan pajak penghasilan (PPh) badan.

PPh badan, seperti dikutip dari disertasi Abdul Wahid: From Revenue Farming to State Monopoly: The Political Economy of Taxation in Colonial Indonesia, Java c. 1816-1942, sudah dipungut sejak 1878, seiring diperkenalkannya hak menjalankan usaha (patentrecht) pada penduduk Eropa.

Baca Juga: Kelompok Bisnis Dukung Penurunan Tarif & Rasionalisasi Insentif

Pemerintah Hindia Belanda berharap kenaikan tarif pajak ekspor, pajak barang, dan PPh badan itu dapat mengompensasi penurunan penerimaan pajak yang tergerus akibat absennya pajak hasil keuntungan perang yang berasal dari komoditas, terutama gula, karet, dan minyak.

Kontan saja, perusahaan-perusahaan besar Eropa di Hindia Belanda bereaksi negatif dengan rencana tersebut. Tak hanya menggencarkan lobi, mereka juga menyerang dan menggalang protes. Beberapa perusahaan bahkan sampai mengancam akan menyetop operasinya.

Namun, Kementerian Daerah Koloni Belanda bergeming dengan semua protes tersebut. Akhirnya, efektif sejak 1919, tarif PPh badan di Hindia Belanda diputuskan naik dari semula 4% dan 8% untuk tambahan laba bersih sejak 1913 menjadi masing-masing 6% dan 10%.

Baca Juga: Otoritas Zona Ekonomi Bakal Serahkan Masukan Soal Reformasi Pajak

Tak pelak, dengan kebijakan itu, konsolidasi di antara sesama pemilik perusahaan besar di Hindia Belanda pun kian intensif. Akhirnya pada 1921, di The Hague, terbentuklah Asosiasi Pengusaha di Hindia Belanda, yang menghimpun hampir seluruh perusahaan besar Eropa di Hindia Belanda.

Tidak tanggung-tanggung, mantan Menkeu Belanda M. Willem F. Treub pun didapuk para pemilik perusahaan itu sebagai presidennya. Pada saat yang sama, organisasi baru ini juga mendirikan afiliasinya di Batavia, yaitu Asosiasi Pengusaha Hindia Belanda (Indische Ondernemersbond).

Segera setelah asosiasi itu terbentuk, Treub yang dikenal sebagai politisi sayap kanan sejak aktif di parlemen Belanda ini langsung merumuskan usulan paket kebijakan reformasi pajak. Akibat besarnya pengaruh organisasi itu pula, sebagian besar usulan tersebut akhirnya diterima.

Baca Juga: Otoritas Zona Ekonomi Setujui Paket Reformasi Pajak Penghasilan Badan

Reformasi pajak usulan Treub yang didukung para pemilik perusahaan di Hindia Belanda inilah yang diprotes keras Agus Salim. Meski, Salim niscaya tahu, Volksraad saat itu belum memiliki hak bujet karena ia masih sebatas lembaga kuasi legislatif. Lalu, berhasilkah Salim?

Sejarah mencatat, berselang 2 tahun setelah pidato Salim di sidang Volksraad itu, Pemerintah Hindia Belanda merilis kebijakan PPh Perseroan (Vennootschapbelasting), disusul PPh orang pribadi (Incomstenbelasting) pada 1932 dan pajak upah (Loonbelasting) pada 1935.

Namun, sejarah juga mencatat, semangat untuk mengkritisi kebijakan pemerintah dari pidato Salim itulah yang menggumpal dan memberikan pengaruh lebih besar ke Volksraad, hingga pada 1928, lembaga itu secara de facto telah memiliki hak bujet yang menentukan kebijakan fiskal.

Baca Juga: Gandeng DDTC, Untag Surabaya Gelar Seminar Era Baru Kepatuhan Pajak

“Indonesia harus menjadi tuan di Tanah Airnya sendiri,” kata Salim, si kurus kecil berjenggot yang dijuluki Orang Tua Besar ini—yang kelak jadi Bapak Bangsa yang namanya diabadikan menjadi nama jalan-jalan di Indonesia—dalam Konferensi Buruh Internasional di Jenewa, 1929. (Bsi)

Pajak yang diskriminatif itu, tegas wartawan, politisi, diplomat, penguasa 9 bahasa sekaligus ahli agama ini, hanya memberikan keuntungan dan manfaat sangat besar bagi para perusahaan besar di Hindia Belanda, tetapi pada saat yang sama, akan kian memiskinkan penduduk bumiputera.

Baca Juga: Pemerintah Luncurkan Asesmen Pajak Tanpa Tatap Muka

“Meski kekuatan bumiputera membuat mereka bertahan dari kebijakan perpajakan masa lalu yang eksesif, tapi dalam jangka panjang, kebijakan pajak ini akan membunuh ke bawah pada mulanya, membunuh ke atas pada akhirnya, dan membunuh Hindia akan kesudahannya," katanya.

Paket kebijakan reformasi pajak yang dikritisi Salim itu sendiri tidak datang dari ruang hampa. Pada 1918, seiring dengan berakhirnya Perang Dunia I, Pemerintah Hindia Belanda berencana menaikkan tarif pajak ekspor, pajak barang, dan pajak penghasilan (PPh) badan.

PPh badan, seperti dikutip dari disertasi Abdul Wahid: From Revenue Farming to State Monopoly: The Political Economy of Taxation in Colonial Indonesia, Java c. 1816-1942, sudah dipungut sejak 1878, seiring diperkenalkannya hak menjalankan usaha (patentrecht) pada penduduk Eropa.

Baca Juga: Kelompok Bisnis Dukung Penurunan Tarif & Rasionalisasi Insentif

Pemerintah Hindia Belanda berharap kenaikan tarif pajak ekspor, pajak barang, dan PPh badan itu dapat mengompensasi penurunan penerimaan pajak yang tergerus akibat absennya pajak hasil keuntungan perang yang berasal dari komoditas, terutama gula, karet, dan minyak.

Kontan saja, perusahaan-perusahaan besar Eropa di Hindia Belanda bereaksi negatif dengan rencana tersebut. Tak hanya menggencarkan lobi, mereka juga menyerang dan menggalang protes. Beberapa perusahaan bahkan sampai mengancam akan menyetop operasinya.

Namun, Kementerian Daerah Koloni Belanda bergeming dengan semua protes tersebut. Akhirnya, efektif sejak 1919, tarif PPh badan di Hindia Belanda diputuskan naik dari semula 4% dan 8% untuk tambahan laba bersih sejak 1913 menjadi masing-masing 6% dan 10%.

Baca Juga: Otoritas Zona Ekonomi Bakal Serahkan Masukan Soal Reformasi Pajak

Tak pelak, dengan kebijakan itu, konsolidasi di antara sesama pemilik perusahaan besar di Hindia Belanda pun kian intensif. Akhirnya pada 1921, di The Hague, terbentuklah Asosiasi Pengusaha di Hindia Belanda, yang menghimpun hampir seluruh perusahaan besar Eropa di Hindia Belanda.

Tidak tanggung-tanggung, mantan Menkeu Belanda M. Willem F. Treub pun didapuk para pemilik perusahaan itu sebagai presidennya. Pada saat yang sama, organisasi baru ini juga mendirikan afiliasinya di Batavia, yaitu Asosiasi Pengusaha Hindia Belanda (Indische Ondernemersbond).

Segera setelah asosiasi itu terbentuk, Treub yang dikenal sebagai politisi sayap kanan sejak aktif di parlemen Belanda ini langsung merumuskan usulan paket kebijakan reformasi pajak. Akibat besarnya pengaruh organisasi itu pula, sebagian besar usulan tersebut akhirnya diterima.

Baca Juga: Otoritas Zona Ekonomi Setujui Paket Reformasi Pajak Penghasilan Badan

Reformasi pajak usulan Treub yang didukung para pemilik perusahaan di Hindia Belanda inilah yang diprotes keras Agus Salim. Meski, Salim niscaya tahu, Volksraad saat itu belum memiliki hak bujet karena ia masih sebatas lembaga kuasi legislatif. Lalu, berhasilkah Salim?

Sejarah mencatat, berselang 2 tahun setelah pidato Salim di sidang Volksraad itu, Pemerintah Hindia Belanda merilis kebijakan PPh Perseroan (Vennootschapbelasting), disusul PPh orang pribadi (Incomstenbelasting) pada 1932 dan pajak upah (Loonbelasting) pada 1935.

Namun, sejarah juga mencatat, semangat untuk mengkritisi kebijakan pemerintah dari pidato Salim itulah yang menggumpal dan memberikan pengaruh lebih besar ke Volksraad, hingga pada 1928, lembaga itu secara de facto telah memiliki hak bujet yang menentukan kebijakan fiskal.

Baca Juga: Gandeng DDTC, Untag Surabaya Gelar Seminar Era Baru Kepatuhan Pajak

“Indonesia harus menjadi tuan di Tanah Airnya sendiri,” kata Salim, si kurus kecil berjenggot yang dijuluki Orang Tua Besar ini—yang kelak jadi Bapak Bangsa yang namanya diabadikan menjadi nama jalan-jalan di Indonesia—dalam Konferensi Buruh Internasional di Jenewa, 1929. (Bsi)

Topik : kutipan pajak, reformasi pajak, agus salim, pajak di era kolonial, pph perseroan
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 11 Desember 2017 | 06:05 WIB
GIFTY AGYEIWAA BADU
Senin, 13 Mei 2019 | 16:57 WIB
WINSTON CHURCHILL:
Kamis, 15 Februari 2018 | 21:57 WIB
ARTHUR LAFFER:
Selasa, 16 Oktober 2018 | 11:46 WIB
PANGERAN DIPONEGORO:
berita pilihan
Kamis, 16 Maret 2017 | 17:17 WIB
JAMES OTIS JR:
Kamis, 13 Juni 2019 | 16:22 WIB
TAN MALAKA:
Kamis, 13 April 2017 | 19:15 WIB
PRESIDEN SOEHARTO:
Rabu, 14 November 2018 | 19:13 WIB
PRESIDEN SOEKARNO:
Jum'at, 25 Oktober 2019 | 15:58 WIB
BOEDIONO:
Selasa, 12 Februari 2019 | 14:32 WIB
HAJI WASID:
Senin, 13 Mei 2019 | 16:57 WIB
WINSTON CHURCHILL:
Jum'at, 12 Juli 2019 | 15:43 WIB
RADJIMAN WEDYODININGRAT:
Selasa, 30 Oktober 2018 | 18:11 WIB
HJALMAR SCHACHT:
Rabu, 11 September 2019 | 15:44 WIB
ALI IBN ABI TALIB: