Review
Selasa, 28 September 2021 | 12:00 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 28 September 2021 | 11:15 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 28 September 2021 | 10:30 WIB
Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rachman:
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Selasa, 28 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Selasa, 28 September 2021 | 17:47 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (4)
Selasa, 28 September 2021 | 11:30 WIB
KAMUS AKUNTANSI PAJAK
Selasa, 28 September 2021 | 11:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

'Kebijakan Pajak Ini akan Membunuh'

A+
A-
0
A+
A-
0
'Kebijakan Pajak Ini akan Membunuh'

Agus Salim

BATAVIA, 14 Juni 1923. Agus Salim berdiri di podium Volksraad. Wakil dari Sarekat Islam ini berpidato menanggapi paket reformasi pajak pemerintah yang sebagian besar agendanya didesakkan Asosiasi Pengusaha di Hindia Belanda (Ondernemersraad voor Nederlands-Indië).

Salim, yang waktu itu masih berumur 39 tahun, mengkritik dengan keras paket kebijakan tersebut. Pasalnya, dalam paket itu pemerintah berencana mengenakan tarif pajak lebih tinggi pada penduduk bumiputera ketimbang warga Eropa di Hindia Belanda.

Pajak yang diskriminatif itu, tegas wartawan, politisi, diplomat, penguasa 9 bahasa sekaligus ahli agama ini, hanya memberikan keuntungan dan manfaat sangat besar bagi para perusahaan besar di Hindia Belanda, tetapi pada saat yang sama, akan kian memiskinkan penduduk bumiputera.

Baca Juga: Tren Reformasi Pajak Di Tengah Pemulihan Ekonomi, Ini 5 Sasarannya

“Meski kekuatan bumiputera membuat mereka bertahan dari kebijakan perpajakan masa lalu yang eksesif, tapi dalam jangka panjang, kebijakan pajak ini akan membunuh ke bawah pada mulanya, membunuh ke atas pada akhirnya, dan membunuh Hindia akan kesudahannya," katanya.

Paket kebijakan reformasi pajak yang dikritisi Salim itu sendiri tidak datang dari ruang hampa. Pada 1918, seiring dengan berakhirnya Perang Dunia I, Pemerintah Hindia Belanda berencana menaikkan tarif pajak ekspor, pajak barang, dan pajak penghasilan (PPh) badan.

PPh badan, seperti dikutip dari disertasi Abdul Wahid: From Revenue Farming to State Monopoly: The Political Economy of Taxation in Colonial Indonesia, Java c. 1816-1942, sudah dipungut sejak 1878, seiring diperkenalkannya hak menjalankan usaha (patentrecht) pada penduduk Eropa.

Baca Juga: Cerita Sri Mulyani Soal Core Tax System: Idenya Sudah Sejak 2008

Pemerintah Hindia Belanda berharap kenaikan tarif pajak ekspor, pajak barang, dan PPh badan itu dapat mengompensasi penurunan penerimaan pajak yang tergerus akibat absennya pajak hasil keuntungan perang yang berasal dari komoditas, terutama gula, karet, dan minyak.

Kontan saja, perusahaan-perusahaan besar Eropa di Hindia Belanda bereaksi negatif dengan rencana tersebut. Tak hanya menggencarkan lobi, mereka juga menyerang dan menggalang protes. Beberapa perusahaan bahkan sampai mengancam akan menyetop operasinya.

Namun, Kementerian Daerah Koloni Belanda bergeming dengan semua protes tersebut. Akhirnya, efektif sejak 1919, tarif PPh badan di Hindia Belanda diputuskan naik dari semula 4% dan 8% untuk tambahan laba bersih sejak 1913 menjadi masing-masing 6% dan 10%.

Baca Juga: Ketimpangan Makin Lebar, Biden Tegaskan Pentingnya Reformasi Pajak

Tak pelak, dengan kebijakan itu, konsolidasi di antara sesama pemilik perusahaan besar di Hindia Belanda pun kian intensif. Akhirnya pada 1921, di The Hague, terbentuklah Asosiasi Pengusaha di Hindia Belanda, yang menghimpun hampir seluruh perusahaan besar Eropa di Hindia Belanda.

Tidak tanggung-tanggung, mantan Menkeu Belanda M. Willem F. Treub pun didapuk para pemilik perusahaan itu sebagai presidennya. Pada saat yang sama, organisasi baru ini juga mendirikan afiliasinya di Batavia, yaitu Asosiasi Pengusaha Hindia Belanda (Indische Ondernemersbond).

Segera setelah asosiasi itu terbentuk, Treub yang dikenal sebagai politisi sayap kanan sejak aktif di parlemen Belanda ini langsung merumuskan usulan paket kebijakan reformasi pajak. Akibat besarnya pengaruh organisasi itu pula, sebagian besar usulan tersebut akhirnya diterima.

Baca Juga: Momentum Reformasi Pajak itu Sekarang, Ini Alasannya

Reformasi pajak usulan Treub yang didukung para pemilik perusahaan di Hindia Belanda inilah yang diprotes keras Agus Salim. Meski, Salim niscaya tahu, Volksraad saat itu belum memiliki hak bujet karena ia masih sebatas lembaga kuasi legislatif. Lalu, berhasilkah Salim?

Sejarah mencatat, berselang 2 tahun setelah pidato Salim di sidang Volksraad itu, Pemerintah Hindia Belanda merilis kebijakan PPh Perseroan (Vennootschapbelasting), disusul PPh orang pribadi (Incomstenbelasting) pada 1932 dan pajak upah (Loonbelasting) pada 1935.

Namun, sejarah juga mencatat, semangat untuk mengkritisi kebijakan pemerintah dari pidato Salim itulah yang menggumpal dan memberikan pengaruh lebih besar ke Volksraad, hingga pada 1928, lembaga itu secara de facto telah memiliki hak bujet yang menentukan kebijakan fiskal.

Baca Juga: Pembahasan RUU KUP antara Pemerintah dan DPR Diprediksi Berjalan Alot

“Indonesia harus menjadi tuan di Tanah Airnya sendiri,” kata Salim, si kurus kecil berjenggot yang dijuluki Orang Tua Besar ini—yang kelak jadi Bapak Bangsa yang namanya diabadikan menjadi nama jalan-jalan di Indonesia—dalam Konferensi Buruh Internasional di Jenewa, 1929. (Bsi)

Topik : kutipan pajak, reformasi pajak, agus salim, pajak di era kolonial, pph perseroan

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 26 Agustus 2021 | 13:57 WIB
REFORMASI PAJAK

Ini Alasan Pemerintah Ingin Perbaiki Kebijakan dan Administrasi Pajak

Rabu, 25 Agustus 2021 | 13:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Perlunya Reformasi Pajak Bukan Hanya Karena Pandemi, Ini Kata Pakar

Senin, 23 Agustus 2021 | 10:48 WIB
AGENDA PAJAK

Ada Webinar Soal Reformasi Pajak di Tengah Pandemi, Tertarik?

Senin, 23 Agustus 2021 | 10:28 WIB
REFORMASI PAJAK

6 Negara Belum Sepakat, Bagaimana Nasib Reformasi Pajak 2 Pilar?

berita pilihan

Rabu, 29 September 2021 | 08:05 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Siap Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Ini Target Penerimaan Pajak 2022

Rabu, 29 September 2021 | 08:00 WIB
KINERJA FISKAL

Menkeu Minta Jajarannya Kerja Keras Kerek Defisit APBN ke Bawah 3%

Rabu, 29 September 2021 | 07:30 WIB
KOREA SELATAN

Dilatari Politik, Korea Bakal Tunda Pengenaan Pajak Kripto

Rabu, 29 September 2021 | 07:00 WIB
LATVIA

Keuangan Negara Stabil, Tak Ada Kenaikan Pajak Tahun Depan

Selasa, 28 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Menyambut Momentum Baru Digitalisasi Sistem Pajak Indonesia

Selasa, 28 September 2021 | 17:47 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (4)

Pengenaan Sanksi Kenaikan Pajak dalam UU KUP, Apa Saja?

Selasa, 28 September 2021 | 17:37 WIB
KINERJA BUMN

Erick Thohir: Setoran Pajak BUMN Masih Stagnan Tahun Ini

Selasa, 28 September 2021 | 17:05 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Lantik 4 Pejabat Eselon II Kemenkeu

Selasa, 28 September 2021 | 17:00 WIB
PRANCIS

Dukung Bisnis Restoran, Penghasilan dari Tip Bakal Bebas Pajak

Selasa, 28 September 2021 | 16:45 WIB
WEBINAR STIE MNC

Berperan Strategis, Tax Center Perlu Memperdalam Riset Pajak