Fokus
Komunitas
Minggu, 03 Juli 2022 | 11:30 WIB
Dir. Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri
Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 29 Juni 2022 | 16:01 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Reportase

Kata DJP, Pakar, & Akademisi Soal Pajak Dana Abadi Pendidikan

A+
A-
1
A+
A-
1
Kata DJP, Pakar, & Akademisi Soal Pajak Dana Abadi Pendidikan

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama dalam webinar bertajuk Kebijakan Perpajakan Perguruan Tinggi: Arah Optimalisasi Ketentuan Endowment Fund Perguruan Tinggi Swasta, Selasa (8/12/2020).

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) memastikan adanya pengecualian dari objek pajak penghasilan (PPh) atas sisa lebih yang diterima oleh badan atau lembaga nirlaba bidang pendidikan dan/atau litbang.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan PMK 68/2020 yang dirilis pada pertengahan tahun ini untuk menyelaraskan ketentuan perpajakan bagi perguruan tinggi atau lembaga pendidikan dengan UU 12/2012 tentang pendidikan tinggi.

Menurutnya, otoritas tidak akan mengenakan pajak jika dana yang diperoleh dari lembaga pendidikan berupa sisa lebih hasil operasional digunakan untuk kepentingan nirlaba dan untuk pengembangan kualitas pendidikan.

Baca Juga: Ingatkan WP Soal Repatriasi Harta, DJP Pertimbangkan Kirim Email Blast

“Sisa lebih dikecualikan dari objek PPh selama digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan,” katanya dalam webinar yang digelar Universitas Kristen Petra bertajuk Kebijakan Perpajakan Perguruan Tinggi: Arah Optimalisasi Ketentuan Endowment Fund Perguruan Tinggi Swasta, Selasa (8/12/2020).

Sisa lebih, sambungnya, dikecualikan sebagai objek pajak bila ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana pendidikan dan/atau litbang dalam jangka waktu 4 tahun sejak sisa lebih diperoleh.

Sisa lebih yang dimaksud adalah selisih lebih dari penghitungan seluruh penghasilan yang diterima selain penghasilan yang dikenai PPh yang bersifat final dan/atau yang bukan objek PPh dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tersebut.

Baca Juga: PPS Sudah Berakhir, DJP Ingatkan WP Peserta Segera Repatriasi Harta

Hestu menyebutkan komitmen DJP untuk mendukung pengembangan kegiatan pendidikan berlanjut dengan memperkenalkan skema dana abadi. Sisa lebih yang dialokasikan untuk dana abadi juga ikut dikecualikan dari pungutan pajak sepanjang berada koridor pengembangan pendidikan.

Dalam PMK 68/2020, ada 4 syarat penggunaan sisa lebih dapat dialokasikan dalam bentuk dana abadi. Pertama, badan atau lembaga telah ditetapkan dengan peringkat akreditasi tertinggi oleh instansi yang berwenang menetapkan akreditasi.

Kedua, disetujui oleh pimpinan perguruan tinggi atau badan/lembaga pendidikan. Ketiga, untuk badan atau lembaga penelitian dan pengembangan, harus ada persetujuan dari pimpinan badan atau lembaga penelitian dan pengembangan, dan pejabat instansi pemerintah terkait di tingkat pusat.

Baca Juga: Catat! PPh Final yang Dibayar dalam PPS Bukan Biaya Pengurang Pajak

Keempat, telah terdapat pengaturan terkait dana abadi di badan atau lembaga dalam bentuk peraturan presiden dan/atau peraturan menteri yang membidangi pendidikan dan/atau litbang.

Hestu menyebutkan syarat keempat ini belum dibuat oleh kementerian/lembaga terkait. Oleh karena itu, DJP mendorong seluruh pemangku kepentingan di dunia pendidikan tinggi dan lembaga penelitian untuk merampungkan regulasi teknis tersebut. Otoritas pajak, lanjutnya, akan menggunakan regulasi teknis tersebut sebagai basis perlakukan perpajakan atas penggunaan dana abadi.

"Kami di Kemenkeu dan DJP mendorong pengaturan dana abadi yang belum ada. Jadi, sepanjang berjalan dalam koridor UU 12/2012 tidak menjadi objek PPh," terangnya.

Baca Juga: Simak Lagi Cara Gabung NPWP Suami-Istri, Siapkan Dokumen Pendukungnya

Dalam acara ini, Partner of Tax Research & Training Services DDTC B. Bawono Kristiaji memaparkan komparasi kebijakan dana abadi dengan negara lain. Menurutnya, PMK 68/2020 sejalan dengan penerapan dana abadi perguruan tinggi di sebagian besar negara. Dia menyebutkan basis regulasi perpajakan dana abadi dilakukan dengan pemberian fasilitas secara parsial.

Salah satu contohnya adalah ketentuan dalam PMK 68/2020 yang mengecualikan sisa lebih hasil operasional perguruan tinggi dari pungutan pajak jika dibelanjakan untuk pengembangan pendidikan seperti pembangunan sarana dan prasarana. Fasilitas tersebut juga berlaku untuk periode waktu tertentu.

"Jadi ada tiga bagian sistem pemajakan PPh organisasi nirlaba seperti perguruan tinggi, yakni kebijakan sepenuhnya berdasarkan rezim normal PPh, memberikan pengecualian secara parsial, dan memberlakukan pengecualian pajak secara penuh. Sebagian besar dari data 90 negara, sebanyak 70 menganut partial taxation, termasuk Indonesia lewat PMK 68/2020,” katanya.

Baca Juga: Basisnya Tinggi, Penerimaan Pajak Semester II/2022 Diprediksi Rp889 T

Kemudian diperkenalkannya dana abadi juga turut merefleksikan adanya dorongan dari pemerintah untuk mendukung pengembangan aktivitas perguruan tinggi yang berorientasi jangka panjang dan stabil. Hal tersebut merupakan salah satu aspek positif dari PMK 68/2020, jika dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya.

Dosen Universitas Kristen Petra Agus Arianto Toly mengatakan dengan diperkenalkannya dana abadi perguruan tinggi dalam PMK 68/2020 membuka kesempatan untuk peningkatan kualitas lembaga pendidikan swasta. Dia mengusulkan regulasi terkait dana abadi dapat dilakukan secara fleksibel dengan tetap memperhatikan peningkatan kualitas pendidikan.

"Untuk pengelolaan dana abadi perguruan tinggi ini, yang saya harapkan juga bisa ikut mengakomodasi beberapa pengaturan, salah satunya dengan mengakomodasi penggunaan dana abadi seperti pengelolaan dana pensiun," imbuhnya.

Baca Juga: Sudah Ada PPS, Pemerintah Pilih Pangkas Target Penerimaan PPh Final

Dekan FEB Universitas Kristen Petra Ricky Wang menuturkan mulai diperkenalkannya skema dana abadi bagi perguruan tinggi lewat PMK 68/2020 merupakan momentum meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan tinggi swasta agar mampu bersaing secara internasional. Menurutnya, perguruan tinggi menjadi lebih responsif terhadap perubahan.

"Dana abadi merupakan aspek penting dari pengembangan perguruan tinggi swasta agar bisa cepat bergerak dan responsif terhadap berbagai macam perubahan yang ada di sekitar," katanya. (kaw)

Baca Juga: Hindari PPh Final Tambahan, DJP Ingatkan Lagi Soal Repatriasi Harta
Topik : PMK 68/2020, pajak penghasilan, PPh, sisa lebih, dana abadi, Universitas Kristen Petra

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 01 Juli 2022 | 19:01 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Pasca-PPS, Sri Mulyani Mulai Fokus ke Pengawasan dan Penegakan Hukum

Jum'at, 01 Juli 2022 | 18:35 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Wajib Pajak Peserta Tax Amnesty Ungkap Harta Rp399 Triliun Lewat PPS

Jum'at, 01 Juli 2022 | 10:30 WIB
PERPRES 98/2022

Revisi APBN 2022, Target Penerimaan PPh Badan Naik 39 Persen

berita pilihan

Rabu, 06 Juli 2022 | 18:21 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa atas Transaksi Contract Manufacturing yang Tidak Wajar

Rabu, 06 Juli 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Gudang Berikat?

Rabu, 06 Juli 2022 | 17:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Kembangkan Aplikasi untuk Unduh Surat Keterangan PPS

Rabu, 06 Juli 2022 | 17:00 WIB
KP2KP REMBANG

Door to Door Lagi, Petugas Pajak Incar Pelaku UMKM Cek Pelaporan SPT

Rabu, 06 Juli 2022 | 16:30 WIB
KOREA SELATAN

Inflasi Tertinggi Sejak 1998, Korea Siap-Siap Naikkan Suku Bunga

Rabu, 06 Juli 2022 | 16:00 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK

Tren Penggunaan Teknologi dalam Peningkatan Kepatuhan Pajak di Dunia

Rabu, 06 Juli 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP BENGKULU DAN LAMPUNG

Ajak UMKM Naik Kelas, Penyuluh DJP Singgung Omzet Tak Kena Pajak

Rabu, 06 Juli 2022 | 14:43 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Hingga Juni 2022, Pemerintah Kumpulkan Rp7,1 Triliun dari PPN PMSE