Fokus
Data & Alat
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Rabu, 09 November 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 09 NOVEMBER - 15 NOVEMBER 2022
Rabu, 02 November 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 02 NOVEMBER - 08 NOVEMBER 2022
Reportase

Jokowi: Tumbuhnya Penerimaan Pajak Bukti Pemulihan Ekonomi Cukup Kuat

A+
A-
0
A+
A-
0
Jokowi: Tumbuhnya Penerimaan Pajak Bukti Pemulihan Ekonomi Cukup Kuat

Presiden Jokowi bersama beberapa menterinya. (foto: BPMI)

JAKARTA, DDTCNews - Pemulihan ekonomi nasional diyakini berjalan lebih cepat dan kuat. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pemulihan yang kuat ini terlihat dari berbagai indikator perekonomian yang mencatatkan pertumbuhan positif.

Pendapatan negara misalnya, tercatat sudah mencapai Rp1.764 triliun per Agustus 2022, tumbuh 49% (year on year/yoy). Kemudian, penerimaan pajak juga sanggup tembus angka Rp1.171,8 triliun, tumbuh 58,1% yoy. Indeks kepercayaan konsumen juga tercatat naik dari 123 pada Juli 2022 menjadi 124,7 pada Agustus 2022.

"Kredit perbankan tumbuh 10,7%. Neraca dagang kita surplus 28 bulan berturut-turut. PMI manufaktur juga terus menguat. Perkiraan saya, ekonomi Indonesia tumbuh 5,4%-6% pada kuartal III/2022 ini," kata Jokowi dalam unggahannya di media sosial, dikutip Jumat (30/9/2022).

Baca Juga: Pajak Korporasi Tumbuh Tertinggi, Kemenkeu: Angsuran PPh Badan Solid

Jokowi mengakui tantangan perekonomian Indonesia memang tidak mudah. Namun, ujarnya, pemerintah berupaya membenahi berbagai hal fundamental yang menunjang kinerja perekonomian nasional, yakni infrastruktur, hilirisasi industri, dan ketahanan energi serta pangan.

"Pembangunan infrastruktur dilakukan untuk mendongkrak daya saing Indonesia di dunia internasional," kata presiden.

Sementara itu, hilirisasi industri dilakukan agar Indonesia tidak lagi sekadar mengekspor produk mentah saja, tetapi mampu memproduksi produk jadi atau setengah jadi. Peningkatan nilai tambah ini diyakini bisa memberikan lebih banyak keuntungan bagi industri dalam negeri.

Baca Juga: Jokowi Bakal Bentuk Satgas Khusus untuk Tindaklanjuti Hasil KTT G-20

"Contoh, penghentian ekspor bahan mentah nikel berhasil mendongkrak nilai ekspornya menjadi berkali-kali lipat," kata Jokowi.

Menariknya, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah akan melanjutkan kebijakan 'setop ekspor bahan mentah' ini. Setelah larangan ekspor bijih nikel, Jokowi akan melanjutkan pelarangan ekspor produk mentah dari timah, tembaga, dan produk tambang lainnya.

"Hal fundamental selanjutnya adalah ketahanan pangan dan energi. Untuk energi, kita sudah menggunakan biosolar B30. Sementara untuk ketahanan pangan, kita sudah swasembada beras sejak 2019," kata Jokowi.

Baca Juga: Kalah di WTO, Presiden Jokowi Kukuh Lanjutkan Hilirisasi Nikel

Pada prinsipnya, Jokowi melanjutkan, dunia sedang menghadapi ketidakpastian ekonomi. Tak cuma pandemi Covid-19 yang menyisakan banyak urusan, perang Ukraina-Rusia juga memberikan dampak yang cukup signifikan.

"Karena itu, kita perlu berhati-hati dalam mengelola APBN," kata presiden. (sap)

Baca Juga: Jangan Sampai Data STNK Dihapus! Manfaatkan Pemutihan Pajak Kendaraan

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : perekonomian nasional, pertumbuhan ekonomi, penerimaan pajak, Jokowi

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 21 November 2022 | 12:40 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Ekonomi Hadapi Ketidakpastian, Jokowi Minta Ini ke Capres dan Cawapres

Senin, 21 November 2022 | 12:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

BPS Beri Warning Potensi Kenaikan Harga Pangan di Akhir Tahun

Senin, 21 November 2022 | 10:45 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Cek Pasar, Temui Kenaikan Harga Minyak Goreng dan Tempe

Jum'at, 18 November 2022 | 18:00 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI

Ekonomi Kuartal IV Diprediksi Tumbuh 5,3%, Ini Faktor Pendorongnya

berita pilihan

Senin, 28 November 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Big Data dan Big Data Analytic?

Senin, 28 November 2022 | 18:03 WIB
PER-13/BC/2021

Ingat! Daftar IMEI di Bea Cukai Maksimal 60 Hari Sejak Kedatangan

Senin, 28 November 2022 | 18:01 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pajak Korporasi Tumbuh Tertinggi, Kemenkeu: Angsuran PPh Badan Solid

Senin, 28 November 2022 | 18:00 WIB
KPP MADYA JAKARTA BARAT

Surat Setoran Pajak Tak Perlu Dibuat untuk Setiap Transaksi

Senin, 28 November 2022 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Pemindahbukuan Tidak Ada Batas Waktu, Simak Penjelasan DJP

Senin, 28 November 2022 | 17:00 WIB
KABUPATEN BANYUWANGI

459 Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pejabat Daerah Ungkap Sebabnya

Senin, 28 November 2022 | 16:37 WIB
KTT G-20

Jokowi Bakal Bentuk Satgas Khusus untuk Tindaklanjuti Hasil KTT G-20

Senin, 28 November 2022 | 16:30 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI

Catat! Hari Ini Batas Akhir Pengumuman Upah Minimum Provinsi 2023

Senin, 28 November 2022 | 16:00 WIB
PAJAK DAERAH

Kemenkeu Bidik Setoran Pajak Rokok 2023 Capai Rp22,79 Triliun

Senin, 28 November 2022 | 15:45 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Sederet Insentif Pajak untuk Financial Center IKN, Ini Daftarnya