Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Jika Dialokasikan Sebagai Dana Abadi, Sisa Lebih Bukan Objek PPh

A+
A-
3
A+
A-
3
Jika Dialokasikan Sebagai Dana Abadi, Sisa Lebih Bukan Objek PPh

Ilustrasi. Salah satu sudut kawasan Kemenkeu. (Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba pada bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan (litbang) yang dialokasikan dalam bentuk dana abadi bisa dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan (PPh).

Dalam PMK 68/2020 disebutkan sisa lebih yang diterima dikecualikan sebagai objek PPh apabila digunakan untuk pembangunan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau litbang serta dilakukan paling lama 4 tahun sejak sisa lebih itu diterima atau diperoleh.

Pengadaan yang dimaksud salah satunya adalah pembangunan dan pengadaan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan termasuk, gedung, tanah, laboratorium, perpustakaan, ruang komputer, kantor, asrama mahasiswa, rumah dinas guru, dosen atau karyawan,

Baca Juga: WP Ungkap Harta Tak Sesuai Sebenarnya Bisa Kena Pembatalan Suket PPS

“Termasuk dalam pembangunan dan pengadaan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan … merupakan penggunaan sisa lebih yang dialokasikan dalam bentuk dana abadi,” demikian penggalan bunyi Pasal 5 ayat (2) beleid tersebut, seperti dikutip pada Kamis (25/6/2020).

Dana abadi, sesuai Pasal 1 beleid ini, adalah adalah dana yang bersifat abadi untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan dan/atau litbang yang tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional.

Dalam PMK 68/2020, ada 4 syarat penggunaan sisa lebih dapat dialokasikan dalam bentuk dana abadi. Pertama, badan atau lembaga telah ditetapkan dengan peringkat akreditasi tertinggi oleh instansi yang berwenang menetapkan akreditasi.

Baca Juga: Lewat Jaran Goyang, Nella Kharisma Ajak Wajib Pajak Ikut PPS

Kedua, disetujui oleh pimpinan perguruan tinggi atau badan/lembaga pendidikan. Bagi perguruan tinggi negeri badan hukum, persetujuan dari pimpinan perguruan tinggi, majelis wali amanat, dan pejabat instansi pemerintah terkait di tingkat pusat.

Bagi perguruan tinggi swasta, persetujuan berasal dari pimpinan perguruan tinggi, badan penyelenggara, dan pejabat instansi pemerintah terkait di tingkat pusat.

Sementara, bagi badan/atau lembaga pendidikan selain perguruan tinggi negeri/swasta, pesetujuan dari pimpinan badan atau lembaga pendidikan, badan penyelenggara, dan pejabat instansi pemerintah terkait di tingkat provinsi atau kabupaten/kota.

Baca Juga: Sebelum Teliti Suket PPS Milik WP, KPP Wajib Setor Data Temuan ke DJP

Ketiga, untuk badan atau lembaga penelitian dan pengembangan, harus ada persetujuan dari pimpinan badan atau lembaga penelitian dan pengembangan, dan pejabat instansi pemerintah terkait di tingkat pusat.

Keempat, telah terdapat pengaturan terkait dana abadi di badan atau lembaga dalam bentuk peraturan presiden dan/atau peraturan menteri yang membidangi pendidikan dan/atau litbang.

Dana abadi dapat dikembangkan berdasarkan praktik bisnis yang sehat dan risiko yang terkelola. Namun, pengembangan dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga: Contoh Kasus Hibah Antar-Perusahaan yang Dikecualikan dari Objek PPh

Hasil pengembangan dana abadi dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan serta dapat digunakan untuk kegiatan operasional terutama untuk pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dan/atau litbang.

Jika penggunaan dana abadi yang berasal dari sisa lebih tidak sesuai ketentuan tersebut, atas dana abadi itu menjadi objek pajak penghasilan pada tahun pajak ditemukan dan diperlakukan sebagai koreksi fiskal.

Penggunaan sisa lebih dalam bentuk pembangunan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana, selain yang dialokasikan dalam bentuk dana abadi, dapat diberikan kepada badan atau lembaga lain sepanjang berada di dalam wilayah NKRI. Namun, penggunaannya tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto bagi badan atau lembaga pemberi. (kaw)

Baca Juga: Sengketa Perbedaan Waktu Pemotongan PPh Pasal 23

Topik : PMK 68/2020, pajak penghasilan, PPh, beasiswa, pendidikan, litbang, dana abadi

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 22 Juni 2022 | 12:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Sistem DJP yang Makin Canggih Jadi Alasan Wajib Pajak Perlu Ikut PPS

Rabu, 22 Juni 2022 | 10:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ingat! Setelah PPS, DJP Intensifkan Lagi Pengawasan dan Pemeriksaan

Selasa, 21 Juni 2022 | 16:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Masih Bingung Soal PPS? WP Bisa Kunjungi Lokasi Ini untuk Konsultasi

berita pilihan

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:01 WIB
LAPORAN DARI BELANDA

Lagi, Profesional DDTC Lulus S-2 di Tilburg University Belanda

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS KEPABEANAN

Ketentuan Bea Masuk Pembalasan

Sabtu, 25 Juni 2022 | 10:45 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Tarif Bea Keluar Atas CPO Naik, Penerimaan Diyakini Ikut Melesat

Sabtu, 25 Juni 2022 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Tarif Cukai Rokok Bakal Naik Lagi Tahun Depan? Begini Kata Kemenkeu

Sabtu, 25 Juni 2022 | 09:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

WP Ungkap Harta Tak Sesuai Sebenarnya Bisa Kena Pembatalan Suket PPS

Sabtu, 25 Juni 2022 | 08:15 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Pengawasan akan Makin Kencang Pasca-PPS! WP Badan UMKM Perlu Ingat Ini

Sabtu, 25 Juni 2022 | 07:45 WIB
SELEBRITAS

Lewat Jaran Goyang, Nella Kharisma Ajak Wajib Pajak Ikut PPS

Sabtu, 25 Juni 2022 | 07:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pertumbuhan Penerimaan Pajak Double Digit Belum Tentu Lanjut Terus

Jum'at, 24 Juni 2022 | 20:56 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Wajib Pajak Penuhi Kebijakan II tapi Tak Ikut PPS? Simak Risikonya