Review
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:26 WIB
TAJUK
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:19 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 30 Juli 2020 | 11:01 WIB
OPINI EKONOMI
Selasa, 28 Juli 2020 | 10:27 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 18:15 WIB
PERPAJAKAN INTERNASIONAL
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 18:01 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 16:11 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 14:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & alat
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 16:12 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PERPAJAKAN
Minggu, 02 Agustus 2020 | 16:00 WIB
STATISTIK PAJAK KEKAYAAN
Komunitas
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 11:15 WIB
IPB ACCOUNTING COMPETITION 2020
Kamis, 06 Agustus 2020 | 18:46 WIB
UNIVERSITAS MULIA
Reportase

Jika Dialokasikan Sebagai Dana Abadi, Sisa Lebih Bukan Objek PPh

A+
A-
3
A+
A-
3
Jika Dialokasikan Sebagai Dana Abadi, Sisa Lebih Bukan Objek PPh

Ilustrasi. Salah satu sudut kawasan Kemenkeu. (Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba pada bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan (litbang) yang dialokasikan dalam bentuk dana abadi bisa dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan (PPh).

Dalam PMK 68/2020 disebutkan sisa lebih yang diterima dikecualikan sebagai objek PPh apabila digunakan untuk pembangunan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau litbang serta dilakukan paling lama 4 tahun sejak sisa lebih itu diterima atau diperoleh.

Pengadaan yang dimaksud salah satunya adalah pembangunan dan pengadaan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan termasuk, gedung, tanah, laboratorium, perpustakaan, ruang komputer, kantor, asrama mahasiswa, rumah dinas guru, dosen atau karyawan,

Baca Juga: Tarif Pajak Tinggi Picu Selebriti Hollywood Hengkang dari California

“Termasuk dalam pembangunan dan pengadaan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan … merupakan penggunaan sisa lebih yang dialokasikan dalam bentuk dana abadi,” demikian penggalan bunyi Pasal 5 ayat (2) beleid tersebut, seperti dikutip pada Kamis (25/6/2020).

Dana abadi, sesuai Pasal 1 beleid ini, adalah adalah dana yang bersifat abadi untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan dan/atau litbang yang tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional.

Dalam PMK 68/2020, ada 4 syarat penggunaan sisa lebih dapat dialokasikan dalam bentuk dana abadi. Pertama, badan atau lembaga telah ditetapkan dengan peringkat akreditasi tertinggi oleh instansi yang berwenang menetapkan akreditasi.

Baca Juga: Sengketa Biaya Remburs Sewa Gedung Sebagai Objek PPh Pasal 4 ayat (2)

Kedua, disetujui oleh pimpinan perguruan tinggi atau badan/lembaga pendidikan. Bagi perguruan tinggi negeri badan hukum, persetujuan dari pimpinan perguruan tinggi, majelis wali amanat, dan pejabat instansi pemerintah terkait di tingkat pusat.

Bagi perguruan tinggi swasta, persetujuan berasal dari pimpinan perguruan tinggi, badan penyelenggara, dan pejabat instansi pemerintah terkait di tingkat pusat.

Sementara, bagi badan/atau lembaga pendidikan selain perguruan tinggi negeri/swasta, pesetujuan dari pimpinan badan atau lembaga pendidikan, badan penyelenggara, dan pejabat instansi pemerintah terkait di tingkat provinsi atau kabupaten/kota.

Baca Juga: Naikkan Kontribusi PPN dalam Penerimaan, Pengecualian Pajak Dikurangi

Ketiga, untuk badan atau lembaga penelitian dan pengembangan, harus ada persetujuan dari pimpinan badan atau lembaga penelitian dan pengembangan, dan pejabat instansi pemerintah terkait di tingkat pusat.

Keempat, telah terdapat pengaturan terkait dana abadi di badan atau lembaga dalam bentuk peraturan presiden dan/atau peraturan menteri yang membidangi pendidikan dan/atau litbang.

Dana abadi dapat dikembangkan berdasarkan praktik bisnis yang sehat dan risiko yang terkelola. Namun, pengembangan dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga: Fasilitas PPh Pasal 21 untuk Pegawai RS Selama Pandemi Covid-19

Hasil pengembangan dana abadi dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan serta dapat digunakan untuk kegiatan operasional terutama untuk pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dan/atau litbang.

Jika penggunaan dana abadi yang berasal dari sisa lebih tidak sesuai ketentuan tersebut, atas dana abadi itu menjadi objek pajak penghasilan pada tahun pajak ditemukan dan diperlakukan sebagai koreksi fiskal.

Penggunaan sisa lebih dalam bentuk pembangunan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana, selain yang dialokasikan dalam bentuk dana abadi, dapat diberikan kepada badan atau lembaga lain sepanjang berada di dalam wilayah NKRI. Namun, penggunaannya tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto bagi badan atau lembaga pemberi. (kaw)

Baca Juga: Dapat PPh Pasal 21 DTP, Apakah Boleh Diakui Jadi Milik Perusahaan?

Topik : PMK 68/2020, pajak penghasilan, PPh, beasiswa, pendidikan, litbang, dana abadi
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 29 Juli 2020 | 16:42 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 29 Juli 2020 | 15:29 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 29 Juli 2020 | 13:49 WIB
KOREA SELATAN
berita pilihan
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 15:01 WIB
RUU OMNIBUS LAW
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 14:19 WIB
PMK 106/2020
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 13:53 WIB
PMK 106/2020
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 13:01 WIB
PMK 89/2020
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 12:01 WIB
KAMBOJA
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 11:01 WIB
KOREA SELATAN
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 10:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 09:01 WIB
PROVINSI RIAU
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN