BERITA TERKINI
Gedung Kementerian Keuangan. (foto: Kemenkeu)
JAKARTA, DDTCNews - Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengaku sudah melakukan pendalaman terhadap 69 pegawai yang sebelumnya dikategorikan memiliki risiko tinggi.
Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh mengatakan dari total 69 pegawai tersebut, 47 di antaranya masuk dalam prioritas pemanggilan. Sebanyak 42 di antaranya telah dipanggil oleh Irjen Kemenkeu.
"Ada yang tidak hadir 5 orang karena sakit karena stroke dan lain sebagainya," ujar Awan, Jumat (31/3/2023).
Dari pemanggilan atas 42 pegawai tersebut, hasil klarifikasi Itjen Kemenkeu menunjukkan tidak ada indikasi dilakukannya pelanggaran disiplin oleh 11 pegawai. Selanjutnya, sebanyak 31 pegawai Kemenkeu tercatat perlu ditindaklanjuti.
"Yang kemarin kita panggil itu baru kita prioritaskan DJP dan DJBC karena dinamika dan kondisi yang ada," ujar Awan.
Dari 31 pegawai yang perlu ditindaklanjuti tersebut, ada 5 pegawai DJP dan 3 pegawai DJBC yang dijatuhi hukuman disiplin berat. Lebih lanjut, ada 3 pegawai DJP dan 1 pegawai DJBC yang dijatuhi hukuman disiplin sedang.
Terakhir, ada 4 pegawai DJP dan 6 pegawai DJBC yang perlu melakukan perbaikan laporan harta kekayaan.
Untuk diketahui, setiap pegawai di Kemenkeu Kemenkeu diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaannya paling lambat pada 28 Februari setiap tahunnya.
Bagi pegawai yang tidak memiliki kewajiban melaporkan LHKPN, pegawai diwajibkan melaporkan harta kekayaan kepada Kemenkeu lewat aplikasi bernama Alpha.
Setelah disampaikan lewat Alpha, Itjen Kemenkeu akan melakukan analisis material guna menguji kewajaran dari harta yang dimiliki pegawai. Kepemilikan harta akan dikaitkan dengan profil pegawai seperti profil jabatan, sumber perolehan, harta kekayaan yang tidak dilaporkan, dan informasi transaksi mencurigakan. (sap)
