AUDIT KEUANGAN NEGARA

Isu Lingkungan Sita Perhatian Auditor di Banyak Negara, Ada Apa?

Redaksi DDTCNews | Jumat, 22 Januari 2021 | 18:30 WIB
Isu Lingkungan Sita Perhatian Auditor di Banyak Negara, Ada Apa?

Ilustrasi. Gedung Badan Pemeriksa Keuangan. (foto: bpk.go.id)

JAKARTA, DDTCNews – Pemeriksaan terkait dengan lingkungan hidup mulai menyita perhatian berbagai lembaga audit di berbagai negara, tak terkecuali oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Indonesia.

Pertemuan rutin auditor internasional The International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) bidang lingkungan hidup yang digelar pada 19-21 Januari 2021 mengangkat tema terkait dengan circular economy.

Dalam pertemuan tersebut, beberapa lembaga auditor menyampaikan pengalaman dalam melakukan pemeriksaan terkait dengan circular economy. BPK Indonesia pun menceritakan pengalamannya saat mengaudit pengendalian polusi Sungai Citarum.

Baca Juga:
Awasi WP Grup, DJP Bakal Reorganisasi Kanwil LTO dan Kanwil Khusus

"Implementasi circular economy melalui pengelolaan sampah berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan atas pengelolaan dan pengendalian polusi di Sungai Citarum, Jawa Barat," kata Kepala Sub Auditorat IV BPK Amri Lewa dalam laman resmi BPK, Jumat (22/1/2021).

Amri menjelaskan temuan BPK atas audit tersebut menunjukan sampah yang mencemari daerah aliran sungai Citarum dapat diolah menjadi beberapa proses seperti kompos, bank sampah, daur ulang sampah plastik dan pengelolaan sampah menjadi sumber energi.

Sementara itu, Joss Bleriot dari Ellen MacArthur Foundation mengatakan ide terkait dengan circular economy tidak hanya sekadar menggunakan kembali, mengurangi dan mendaur ulang suatu nilai barang dalam sistem perekonomian.

Baca Juga:
Urus NTPN Hilang? Ini Beberapa Solusi yang Bisa Dilakukan Wajib Pajak

Menurutnya, circular economy merupakan alat untuk memastikan nilai sebuah produk dapat tinggal dalam sistem ekonomi dalam durasi yang panjang untuk mengurangi eksternalitas negatif pada lingkungan.

"Ide dasar dari circular economy adalah Restore, Regenerate, dan Redefine Value," tuturnya.

Senada, Elisa Tonda dari UNEP PBB menuturkan implementasi circular economy akan makin dibutuhkan berbagai negara pada tahun-tahun mendatang. Hal tersebut harus diantisipasi bagaimana auditor publik melakukan proses bisnis yang ideal dalam pemeriksaan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.

"Jadi penting untuk menjamin keselarasan kebijakan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam memastikan circular economy dapat berjalan dengan lancar," ujarnya. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 24 April 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Awasi WP Grup, DJP Bakal Reorganisasi Kanwil LTO dan Kanwil Khusus

Rabu, 24 April 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Urus NTPN Hilang? Ini Beberapa Solusi yang Bisa Dilakukan Wajib Pajak

Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

DJP Tegaskan Tak Ada Upaya ‘Ijon’ Lewat Skema TER PPh Pasal 21

Rabu, 24 April 2024 | 15:14 WIB KEBIJAKAN MONETER

Antisipasi Risiko Global, BI Naikkan Suku Bunga Acuan Jadi 6,25 Persen

BERITA PILIHAN
Rabu, 24 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Perhotelan di UU HKPD?

Rabu, 24 April 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Awasi WP Grup, DJP Bakal Reorganisasi Kanwil LTO dan Kanwil Khusus

Rabu, 24 April 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Urus NTPN Hilang? Ini Beberapa Solusi yang Bisa Dilakukan Wajib Pajak

Rabu, 24 April 2024 | 16:50 WIB PAJAK PENGHASILAN

DJP Sebut Tiap Perusahaan Bebas Susun Skema Pemberian THR dan Bonus

Rabu, 24 April 2024 | 16:45 WIB PENGADILAN PAJAK

Patuhi MK, Kemenkeu Bersiap Alihkan Pembinaan Pengadilan Pajak ke MA

Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

DJP Tegaskan Tak Ada Upaya ‘Ijon’ Lewat Skema TER PPh Pasal 21

Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB KPP MADYA TANGERANG

Lokasi Usaha dan Administrasi Perpajakan WP Diteliti Gara-Gara Ini

Rabu, 24 April 2024 | 15:30 WIB KEPATUHAN PAJAK

DJP: 13,57 Juta WP Sudah Laporkan SPT Tahunan hingga 23 April 2024

Rabu, 24 April 2024 | 15:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Evaluasi Raperda Pajak Daerah, Ini Rentetan Temuan DJPK Kemenkeu