Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Ini Sekolah Piloting Inklusi Kesadaran Pajak Pertama di Indonesia

A+
A-
1
A+
A-
1
Ini Sekolah Piloting Inklusi Kesadaran Pajak Pertama di Indonesia

Penandatanganan perjanjian kerja sama. (foto: DJP)

SEMARANG, DDTCNews – Sekolah Nasima menjadi sekolah piloting (uji coba) inklusi kesadaran pajak pertama secara nasional.

Hal ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) pelaksanaan program inklusi kesadaran pajak tingkat pendidikan dasar dan menengah oleh Kepala Bidang P2Humas Kanwil DJP Jawa Tengah I Mulyanto Budi Santoso dan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Nasima Indarti.

PKS ini menjadikan Sekolah Nasima sebagai sekolah piloting inklusi kesadaran pajak pertama secara nasional. Yayasan Pendidikan Islam Nasima merupakan penyelenggara lembaga-lembaga pendidikan yang terdiri dari dari jenjang pendidikan anak usia dini, SD Nasima, SMP Nasima, dan SMA Nasima.

Baca Juga: Simak, Ini Penjelasan Terbaru dari DJP Soal Ketentuan Tax Allowance

Melalui kerja sama tersebut, Indarti berharap Sekolah Nasima dapat menginisiasi atau mengedukasi anak-anak generasi muda agar sadar pajak. Apalagi, pajak menjadi salah satu penopang pendapatan negara.

“Jadi, kalau sudah mulai sejak dini dilakukan kesadaran pajak bagi anak-anak, Insyaallah pada saat nanti dia menjadi pelaku usaha atau menjadi anggota masyarakat, mereka juga akan taat pada pajak,” ujarnya di SMA Nasima Semarang, dikutip dari laman resmi DJP, Jumat (14/2/2020).

PKS ini terwujud melalui serangkaian pembahasan dan rapat koordinasi yang panjang antara Kanwil DJP Jawa Tengah I dengan jajaran pengurus Yayasan Pendidikan Islam Nasima. Selain itu, untuk mendukung hal tersebut, Kanwil DJP Jawa Tengah I bersama tenaga pendidik/guru, dan bidang pengajaran melakukan diskusi kelompok terpumpun (DKT) penyusunan silabus.

Baca Juga: Cerita AR DJP, Juara II Lomba Menulis Artikel Pajak DDTCNews

Sekolah Nasima telah menerapkan beberapa mata pelajaran yang bermuatan kesadaran pajak seperti Ekonomi SMA, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan bahasa Indonesia dengan panduan silabus yang disusun oleh dewan guru.

Secara berkala, guru akan merekam proses pembelajaran muatan kesadaran pajak yang disampaikan di kelas sebagai bentuk monitoring dan evaluasi.

Penandatangan PKS tersebut menjadi pencapaian baru Kanwil DJP Jawa Tengah I. Sebelumnya, Kanwil DJP Jawa Tengah I bersama Kanwil DJP Jawa Tengah II berhasil menggandeng Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) dan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah VI yang membawahi 263 perguruan tinggi swasta (PTS) di Jawa Tengah untuk bergabung dalam program inklusi kesadaran pajak.

Baca Juga: DJP Janji Masalah Kode Verifikasi E-Filing DJP Online Selesai Hari Ini

Inklusi Kesadaran Pajak merupakan salah satu inisiatif strategis DJP pada 2020. Sejak resmi digalakkan pada akhir 2017, berbagai pendekatan dan kegiatan telah dilaksanakan untuk pengintegrasian muatan kesadaran pajak dalam pendidikan.

Inklusi kesadaran pajak melalui pendidikan merupakan salah satu upaya yang dilakukan DJP untuk meningkatkan kepatuhan sukarela (voluntary compliance) bagi calon wajib pajak masa depan. Simak, Ternyata Ini 5 Bidang Prioritas Ditjen Pajak pada 2020. (kaw)

Baca Juga: Kata DJP, Google Anggap ‘Spam’ Kode Verifikasi E-Filing DJP Online

PKS ini menjadikan Sekolah Nasima sebagai sekolah piloting inklusi kesadaran pajak pertama secara nasional. Yayasan Pendidikan Islam Nasima merupakan penyelenggara lembaga-lembaga pendidikan yang terdiri dari dari jenjang pendidikan anak usia dini, SD Nasima, SMP Nasima, dan SMA Nasima.

Baca Juga: Simak, Ini Penjelasan Terbaru dari DJP Soal Ketentuan Tax Allowance

Melalui kerja sama tersebut, Indarti berharap Sekolah Nasima dapat menginisiasi atau mengedukasi anak-anak generasi muda agar sadar pajak. Apalagi, pajak menjadi salah satu penopang pendapatan negara.

“Jadi, kalau sudah mulai sejak dini dilakukan kesadaran pajak bagi anak-anak, Insyaallah pada saat nanti dia menjadi pelaku usaha atau menjadi anggota masyarakat, mereka juga akan taat pada pajak,” ujarnya di SMA Nasima Semarang, dikutip dari laman resmi DJP, Jumat (14/2/2020).

PKS ini terwujud melalui serangkaian pembahasan dan rapat koordinasi yang panjang antara Kanwil DJP Jawa Tengah I dengan jajaran pengurus Yayasan Pendidikan Islam Nasima. Selain itu, untuk mendukung hal tersebut, Kanwil DJP Jawa Tengah I bersama tenaga pendidik/guru, dan bidang pengajaran melakukan diskusi kelompok terpumpun (DKT) penyusunan silabus.

Baca Juga: Cerita AR DJP, Juara II Lomba Menulis Artikel Pajak DDTCNews

Sekolah Nasima telah menerapkan beberapa mata pelajaran yang bermuatan kesadaran pajak seperti Ekonomi SMA, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan bahasa Indonesia dengan panduan silabus yang disusun oleh dewan guru.

Secara berkala, guru akan merekam proses pembelajaran muatan kesadaran pajak yang disampaikan di kelas sebagai bentuk monitoring dan evaluasi.

Penandatangan PKS tersebut menjadi pencapaian baru Kanwil DJP Jawa Tengah I. Sebelumnya, Kanwil DJP Jawa Tengah I bersama Kanwil DJP Jawa Tengah II berhasil menggandeng Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) dan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah VI yang membawahi 263 perguruan tinggi swasta (PTS) di Jawa Tengah untuk bergabung dalam program inklusi kesadaran pajak.

Baca Juga: DJP Janji Masalah Kode Verifikasi E-Filing DJP Online Selesai Hari Ini

Inklusi Kesadaran Pajak merupakan salah satu inisiatif strategis DJP pada 2020. Sejak resmi digalakkan pada akhir 2017, berbagai pendekatan dan kegiatan telah dilaksanakan untuk pengintegrasian muatan kesadaran pajak dalam pendidikan.

Inklusi kesadaran pajak melalui pendidikan merupakan salah satu upaya yang dilakukan DJP untuk meningkatkan kepatuhan sukarela (voluntary compliance) bagi calon wajib pajak masa depan. Simak, Ternyata Ini 5 Bidang Prioritas Ditjen Pajak pada 2020. (kaw)

Baca Juga: Kata DJP, Google Anggap ‘Spam’ Kode Verifikasi E-Filing DJP Online
Topik : edukasi pajak, inklusi kesadaran pajak, inklusi pajak, DJP
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Rabu, 13 November 2019 | 10:44 WIB
EDUKASI PAJAK
Kamis, 19 Januari 2017 | 15:39 WIB
PENGABADIAN SOSOK MENKEU
Rabu, 19 Juni 2019 | 14:25 WIB
EDUKASI PAJAK
Kamis, 17 Oktober 2019 | 18:11 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
berita pilihan
Jum'at, 21 Februari 2020 | 21:00 WIB
DAMPAK VIRUS CORONA
Jum'at, 21 Februari 2020 | 19:12 WIB
PMK 11/2020
Jum'at, 21 Februari 2020 | 19:11 WIB
PROVINSI JAWA TIMUR
Jum'at, 21 Februari 2020 | 18:40 WIB
BARANG KENA CUKAI
Jum'at, 21 Februari 2020 | 18:16 WIB
LOMBA MENULIS ARTIKEL PAJAK
Jum'at, 21 Februari 2020 | 18:05 WIB
KABUPATEN CIREBON
Jum'at, 21 Februari 2020 | 17:39 WIB
BARANG KENA CUKAI
Jum'at, 21 Februari 2020 | 17:11 WIB
PELAPORAN SPT
Jum'at, 21 Februari 2020 | 16:23 WIB
PELAPORAN SPT
Jum'at, 21 Februari 2020 | 16:20 WIB
JEPANG