SEWINDU DDTCNEWS
PENGADILAN PAJAK (6)

Ini Proses Pengajuan Banding di Pengadilan Pajak

Hamida Amri Safarina
Senin, 13 April 2020 | 17.16 WIB
Ini Proses Pengajuan Banding di Pengadilan Pajak

PENGADILAN Pajak berperan penting sebagai institusi untuk mencari keadilan dan memperoleh hak-hak wajib pajak. Wajib pajak yang tidak setuju dengan hasil keputusan otoritas pajak diberi kesempatan mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Pajak.

Dalam memperoleh keadilan di Pengadilan Pajak, terdapat dua jenis upaya hukum yang dapat ditempuh oleh wajib pajak, yakni banding dan gugatan. Kedua upaya hukum tersebut dapat diajukan berdasarkan syarat dan kriteria tertentu.

Dalam artikel kelas pajak kali ini, akan diulas terlebih dahulu mengenai proses upaya hukum banding di Pengadilan Pajak. Proses upaya hukum yang satunya, yaitu gugatan, akan dibahas di kelas pajak selanjutnya.

Upaya hukum banding dapat ditempuh setelah wajib pajak menjalani proses keberatan terlebih dahulu.  Apabila wajib pajak masih belum puas dengan surat keputusan keberatan yang dikeluarkan otoritas pajak, wajib pajak dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU No. 14/2002 tentang Pengadilan Pajak, banding didefinisikan sebagai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan banding.

Syarat dan Ketentuan
DALAM mengajukan permohonan banding, wajib pajak harus menyusun surat banding dengan sebaik-baiknya. Wajib pajak harus memastikan surat tersebut telah memenuhi persyaratan formal maupun materiil.

Pada Pasal 35 juncto Pasal 36 UU No. 14/2002, telah disebutkan beberapa syarat dan ketentuan pengajuan banding. Pertama, banding dilakukan dengan mengajukan surat banding yang ditulis dalam Bahasa Indonesia. Surat banding tersebut kemudian diajukan kepada Pengadilan Pajak.

Kedua, banding diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding. Contohnya, apabila keputusan yang dibanding diterima tanggal 10 Mei 2020 maka batas terakhir pengiriman surat banding adalah 9 Agustus 2020.

Pada prinsipnya, jangka waktu tersebut ditetapkan agar pemohon mempunyai waktu yang memadai untuk mempersiapkan surat banding, alasan-alasan, beserta bukti yang menguatkan alasan hukumnya.

Jika setelah lewat tiga bulan tidak diajukan banding, wajib pajak dianggap setuju dengan isi keputusan keberatan yang diterimanya. Namun, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang apabila terdapat keadaan di luar kekuasaannya (force majeur) pemohon banding.

Ketiga, dalam satu surat banding hanya dapat diajukan terdapat satu keputusan keberatan saja. Artinya, dalam hal ini tidak dapat dilakukan permohonan banding atas dua keputusan atau lebih. Surat banding juga harus dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding.

Keempat, pada surat banding wajib pajak juga perlu melampirkan keputusan keberatan yang diajukan banding.

Surat banding yang dibuat harus mengandung posita dan petitum yang jelas. Posita memuat alasan-alasan mengapa surat banding itu diajukan. Selain itu, dalam posita juga diuraikan mengenai fakta-fakta, seperti pembukuan atau pencatatan, perhitungan pajak, ataupun hal-hal materiil lainnya (Pudyatmoko, 2009).

Uraian tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam mengajukan petitum (hal yang dimohonkan). Pemohon banding dapat melengkapi surat bandingnya untuk memenuhi ketentuan yang berlaku sepanjang masih dalam jangka waktu yang telah disebutkan di atas.

Permohonan banding dapat diajukan oleh wajib pajak, ahli waris, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya. Apabila pemohon banding meninggal selama proses banding berjalan, banding dapat dilanjutkan oleh wahli waris, kuasa hukum, ataupun pengampunya dalam hal pemohon banding pailit.

Dalam hal terdapat proses penggabungan, peleburan, atau likuidasi, pihak yang menerima tanggung jawab hal tersebut dapat melanjutkan proses banding.

Permohonan banding dapat diupayakan pencabutannya dengan mengajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak. Banding yang dicabut nantinya akan dihapus dari daftar sengketa dengan menggunakan penetapan Ketua Pengadilan Pajak atau Putusan Majelis/Hakim Tunggal. Jika permohonan banding telah dicabut, wajib pajak tidak dapat mengajukan kembali permohonan banding atas perkara yang sama.

Demikian penjelasan ringkas mengenai proses pengajuan banding di pengadilan pajak. Nantikan dan ikuti artikel kelas pajak selanjutnya yang akan mengulas mengenai proses pengajuan upaya hukum gugatan di Pengadilan Pajak. (kaw)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Bagikan:
Facebook DDTC
Twitter DDTC
Line DDTC
WhatsApp DDTC
LinkedIn DDTC
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.