Berita
Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:30 WIB
UU HPP
Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020
Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Review
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Rabu, 13 Oktober 2021 | 15:30 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)
Senin, 18 Oktober 2021 | 19:04 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Komunitas
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:54 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 14:42 WIB
HASIL SURVEI PAJAK KARBON
Kamis, 14 Oktober 2021 | 12:15 WIB
HASIL DEBAT 23 SEPTEMBER - 11 OKTOBER 2021
Senin, 11 Oktober 2021 | 11:05 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Ini Proses Pengajuan Banding di Pengadilan Pajak

A+
A-
8
A+
A-
8
Ini Proses Pengajuan Banding di Pengadilan Pajak

PENGADILAN Pajak berperan penting sebagai institusi untuk mencari keadilan dan memperoleh hak-hak wajib pajak. Wajib pajak yang tidak setuju dengan hasil keputusan otoritas pajak diberi kesempatan mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Pajak.

Dalam memperoleh keadilan di Pengadilan Pajak, terdapat dua jenis upaya hukum yang dapat ditempuh oleh wajib pajak, yakni banding dan gugatan. Kedua upaya hukum tersebut dapat diajukan berdasarkan syarat dan kriteria tertentu.

Dalam artikel kelas pajak kali ini, akan diulas terlebih dahulu mengenai proses upaya hukum banding di Pengadilan Pajak. Proses upaya hukum yang satunya, yaitu gugatan, akan dibahas di kelas pajak selanjutnya.

Baca Juga: DJP: Tindak Pidana Perpajakan Didominasi Faktur Pajak Fiktif

Upaya hukum banding dapat ditempuh setelah wajib pajak menjalani proses keberatan terlebih dahulu. Apabila wajib pajak masih belum puas dengan surat keputusan keberatan yang dikeluarkan otoritas pajak, wajib pajak dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU No. 14/2002 tentang Pengadilan Pajak, banding didefinisikan sebagai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan banding.

Syarat dan Ketentuan
DALAM mengajukan permohonan banding, wajib pajak harus menyusun surat banding dengan sebaik-baiknya. Wajib pajak harus memastikan surat tersebut telah memenuhi persyaratan formal maupun materiil.

Baca Juga: Pencabutan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Pajak

Pada Pasal 35 juncto Pasal 36 UU No. 14/2002, telah disebutkan beberapa syarat dan ketentuan pengajuan banding. Pertama, banding dilakukan dengan mengajukan surat banding yang ditulis dalam Bahasa Indonesia. Surat banding tersebut kemudian diajukan kepada Pengadilan Pajak.

Kedua, banding diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding. Contohnya, apabila keputusan yang dibanding diterima tanggal 10 Mei 2020 maka batas terakhir pengiriman surat banding adalah 9 Agustus 2020.

Pada prinsipnya, jangka waktu tersebut ditetapkan agar pemohon mempunyai waktu yang memadai untuk mempersiapkan surat banding, alasan-alasan, beserta bukti yang menguatkan alasan hukumnya.

Baca Juga: Sengketa atas Pinjaman Tanpa Bunga yang Dipungut PPh Pasal 23

Jika setelah lewat tiga bulan tidak diajukan banding, wajib pajak dianggap setuju dengan isi keputusan keberatan yang diterimanya. Namun, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang apabila terdapat keadaan di luar kekuasaannya (force majeur) pemohon banding.

Ketiga, dalam satu surat banding hanya dapat diajukan terdapat satu keputusan keberatan saja. Artinya, dalam hal ini tidak dapat dilakukan permohonan banding atas dua keputusan atau lebih. Surat banding juga harus dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding.

Keempat, pada surat banding wajib pajak juga perlu melampirkan keputusan keberatan yang diajukan banding.

Baca Juga: Ikut PPS? Permohonan Keberatan, Banding, hingga PK Harus Dicabut

Surat banding yang dibuat harus mengandung posita dan petitum yang jelas. Posita memuat alasan-alasan mengapa surat banding itu diajukan. Selain itu, dalam posita juga diuraikan mengenai fakta-fakta, seperti pembukuan atau pencatatan, perhitungan pajak, ataupun hal-hal materiil lainnya (Pudyatmoko, 2009).

Uraian tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam mengajukan petitum (hal yang dimohonkan). Pemohon banding dapat melengkapi surat bandingnya untuk memenuhi ketentuan yang berlaku sepanjang masih dalam jangka waktu yang telah disebutkan di atas.

Permohonan banding dapat diajukan oleh wajib pajak, ahli waris, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya. Apabila pemohon banding meninggal selama proses banding berjalan, banding dapat dilanjutkan oleh wahli waris, kuasa hukum, ataupun pengampunya dalam hal pemohon banding pailit.

Baca Juga: Syarat dan Ketentuan Memperoleh Insentif Supertax Deduction Litbang

Dalam hal terdapat proses penggabungan, peleburan, atau likuidasi, pihak yang menerima tanggung jawab hal tersebut dapat melanjutkan proses banding.

Permohonan banding dapat diupayakan pencabutannya dengan mengajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak. Banding yang dicabut nantinya akan dihapus dari daftar sengketa dengan menggunakan penetapan Ketua Pengadilan Pajak atau Putusan Majelis/Hakim Tunggal. Jika permohonan banding telah dicabut, wajib pajak tidak dapat mengajukan kembali permohonan banding atas perkara yang sama.

Demikian penjelasan ringkas mengenai proses pengajuan banding di pengadilan pajak. Nantikan dan ikuti artikel kelas pajak selanjutnya yang akan mengulas mengenai proses pengajuan upaya hukum gugatan di Pengadilan Pajak. (kaw)

Baca Juga: Sengketa Pengkreditan Pajak Masukan atas Jasa Perhotelan

Topik : kelas pajak, pengadilan pajak, sengketa pajak, penegakan hukum, banding, gugatan

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 01 Oktober 2021 | 15:35 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Koreksi Biaya Reimbursement Sebagai Objek PPh Pasal 23

Jum'at, 01 Oktober 2021 | 13:30 WIB
KANWIL DJP JAKARTA SELATAN I

2 Kali Tak Penuhi Panggilan, Pengedar Faktur Pajak Fiktif Ditangkap

Kamis, 30 September 2021 | 17:52 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (5)

Ini Penyebab Supertax Deduction atas Kegiatan Vokasi Tidak Diberikan

Kamis, 30 September 2021 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pegawai Kantor Pajak Terjun Lapangan, Ini yang Masyarakat Perlu Tahu

berita pilihan

Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:30 WIB
UU HPP

Revisi Pasal 43A UU KUP Atur Tugas PPNS dalam Pemeriksaan Bukper

Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

DJP: Tindak Pidana Perpajakan Didominasi Faktur Pajak Fiktif

Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kasus Melandai, Dana Covid di Daerah Boleh Dibelanjakan untuk Hal Lain

Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Airlangga: Anggaran PEN Sudah Terealisasi 57,5%

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:53 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Kembangkan Aplikasi Pajak, DJP Lakukan Digitalisasi SP2DK

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:35 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

Penerimaan Pajak dari Bukper Tembus Rp2 Triliun, Ini Strategi DJP

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)

Pencabutan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Pajak

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Stiker Hologram Road Tax, Kendaraan Tak Taat Pajak Bakal Ketahuan

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK

Omzet UMKM di Bawah Rp500 Juta, Tidak Perlu Bayar Pajak Lagi?

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:00 WIB
BELGIA

Mitigasi Perubahan Iklim, Penerbangan Jarak Pendek Bakal Dipajaki