Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Ini Peringkat Negara Suaka Pajak Versi Tax Justice Network

A+
A-
5
A+
A-
5

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Tax Justice Network (TJN) merilis peringkat baru suaka pajak (tax haven). Peringkat ini menunjukkan sejumlah yuridisksi yang memiliki pembatasan dan sistem pajak paling rendah sehingga menarik minat individu dan korporasi yang ingin menghindari tarif pajak tinggi.

Dalam Corporate Tax Haven Index (CTHI) 2019, TJN memasukkan 64 yurisdiksi. Peringkat didasarkan pada keterlibatan yurisdiksi dalam “tax havenry” perusahaan global. Penilaian sistem pajak masing-masing yuridiksi berdasarkan tingkat tertentu yang memungkinkan penghindaran pajak korporasi.

Skor corporate tax haven masing-masing yurisdiksi kemudian digabungkan dengan skala aktivitas perusahaan di negara tersebut untuk menentukan bagian dari aktivitas perusahaan global yang berisiko terhadap penghindaran pajak.

Baca Juga: Indonesia & San Marino Mulai Bertukar Informasi untuk Perpajakan

CTHI telah mengidentifikasi Inggris dan beberapa negara OECD sebagai yurisdiksi yang paling bertanggung jawab atas gangguan sistem pajak perusahaan global. Inggris disebut memiliki bagian terbesar dari tanggung jawab tersebut melalui jaringan yang terkontrol dari yurisdiksi satelitnya.

“Inggris bertanggung jawab atas lebih dari sepertiga risiko penghindaran pajak perusahaan dunia,” kata TJN, seperti dikutip pada Jumat (31/5/2019).

Ada sekitar US$500 miliar pajak yang diperkirakan telah dihindari tiap tahunnya secara global oleh perusahaan multinasional. Sekitar 40% dari investasi langsung lintas batas saat ini – senilai US$18 triliun – ditempatkan hanya di 10 negara yang menawarkan tarif pajak perusahaan sebesar 3% atau kurang.

Baca Juga: Deteksi Penghindaran Pajak, Pemerintah Berencana Telusuri Medsos

CTHI, menurut TJN, menjadi pelengkap Financial Secrecy Index yang memberi peringkat pada negara-negara berdasarkan kontribusi mereka terhadap kerahasiaan keuangan global dengan fokus pada individu, bukan perusahaan multinasional.

Yurisdiksi teratas yang diidentifikasi dalam indeks telah memberikan pukulan ganda. Pertama, rayuan kepada korporasi multinasional telah membuat tarof pajak menurut undang-undang (UU) negara menjadi tidak berarti sehingga memungkinkan pula risiko penghindaran pajak.

Kedua, perlombaan tarif yang lebih rendah “race to the bottom” semakin menipiskan pendapatan pajak. Ini dikarenakan negara-negara yang putus asa untuk menarik kembali investasi asing akan terlibat dalam kerangka “daya saing pajak” dan meningkatkan keterlibatan mereka dalam “corporate tax havenry”.

Baca Juga: Negara Ini Bakal Dihapus dari Daftar Hitam Pajak

TJN juga mengidentifikasi adanya “perampasan yang agresif” terhadap hak pajak negara-negara berpenghasilan rendah. Hal ini biasa dilakukan dengan perjanjian penghindaran pajak berganda. Dari semua perjanjian yang dinegosiasikan oleh yuridiksi dalam CTHI dengan negara-negara berpenghasilan rendah atau menengah ke bawah, ada kencenderungan pemangkasan tarif.

“Sekitar 75% dijamin mengurangi tarif withholding tax dari negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah ke bawah yang berada di bawah rata-rata tarif withholding tax yang negara tawarkan,” ungkap TJN, seperti dilansirBusiness Tech. (kaw)

Berikut peringkat 64 yuridiksi yang masuk dalam Corporate Tax Haven Index (CTHI) 2019:

Baca Juga: Duh, 75% Penyedia Strategis ke Pemerintah Berbasis di Negara Tax Haven
Peringkat Yuridiksi Peringkat Yuridiksi Peringkat Yuridiksi
1 British Virgin Islands 23 Malta 45 Bulgaria
2 Bermuda 24 Germany 46 Macao
3 Cayman Islands 25 USA 47 Slovakia
4 Netherlands 26 Panama 48 Croatia
5 Switzerland 27 Spain 49 Portugal
6 Luxembourg 28 Gibraltar 50 Taiwan
7 Jersey 29 Sweden 51 Andorra
8 Singapore 30 Italy 52 Lithuania
9 Bahamas 31 Czech Republic 53 Poland
10 Hong Kong 32 Turks and Caicos Islands 54 Aruba
11 Ireland 33 Austria 55 Slovenia
12 United Arab Emirates 34 Finland 56 Botswana
13 United Kingdom 35 Anguilla 57 Liberia
14 Mauritius 36 Denmark 58 Kenya
15 Guernsey 37 Liechtenstein 59 San Marino
16 Belgium 38 Lebanon 60 Ghana
17 Isle of Man 39 Estonia 61 Greece
18 Cyprus 40 Monaco 62 Tanzania
19 China 41 Latvia 63 Gambia
20 Hungary 42 South Africa 64 Montserrat
21 Curacao 43 Romania
22 France 44 Seychelles

Skor corporate tax haven masing-masing yurisdiksi kemudian digabungkan dengan skala aktivitas perusahaan di negara tersebut untuk menentukan bagian dari aktivitas perusahaan global yang berisiko terhadap penghindaran pajak.

Baca Juga: Indonesia & San Marino Mulai Bertukar Informasi untuk Perpajakan

CTHI telah mengidentifikasi Inggris dan beberapa negara OECD sebagai yurisdiksi yang paling bertanggung jawab atas gangguan sistem pajak perusahaan global. Inggris disebut memiliki bagian terbesar dari tanggung jawab tersebut melalui jaringan yang terkontrol dari yurisdiksi satelitnya.

“Inggris bertanggung jawab atas lebih dari sepertiga risiko penghindaran pajak perusahaan dunia,” kata TJN, seperti dikutip pada Jumat (31/5/2019).

Ada sekitar US$500 miliar pajak yang diperkirakan telah dihindari tiap tahunnya secara global oleh perusahaan multinasional. Sekitar 40% dari investasi langsung lintas batas saat ini – senilai US$18 triliun – ditempatkan hanya di 10 negara yang menawarkan tarif pajak perusahaan sebesar 3% atau kurang.

Baca Juga: Deteksi Penghindaran Pajak, Pemerintah Berencana Telusuri Medsos

CTHI, menurut TJN, menjadi pelengkap Financial Secrecy Index yang memberi peringkat pada negara-negara berdasarkan kontribusi mereka terhadap kerahasiaan keuangan global dengan fokus pada individu, bukan perusahaan multinasional.

Yurisdiksi teratas yang diidentifikasi dalam indeks telah memberikan pukulan ganda. Pertama, rayuan kepada korporasi multinasional telah membuat tarof pajak menurut undang-undang (UU) negara menjadi tidak berarti sehingga memungkinkan pula risiko penghindaran pajak.

Kedua, perlombaan tarif yang lebih rendah “race to the bottom” semakin menipiskan pendapatan pajak. Ini dikarenakan negara-negara yang putus asa untuk menarik kembali investasi asing akan terlibat dalam kerangka “daya saing pajak” dan meningkatkan keterlibatan mereka dalam “corporate tax havenry”.

Baca Juga: Negara Ini Bakal Dihapus dari Daftar Hitam Pajak

TJN juga mengidentifikasi adanya “perampasan yang agresif” terhadap hak pajak negara-negara berpenghasilan rendah. Hal ini biasa dilakukan dengan perjanjian penghindaran pajak berganda. Dari semua perjanjian yang dinegosiasikan oleh yuridiksi dalam CTHI dengan negara-negara berpenghasilan rendah atau menengah ke bawah, ada kencenderungan pemangkasan tarif.

“Sekitar 75% dijamin mengurangi tarif withholding tax dari negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah ke bawah yang berada di bawah rata-rata tarif withholding tax yang negara tawarkan,” ungkap TJN, seperti dilansirBusiness Tech. (kaw)

Berikut peringkat 64 yuridiksi yang masuk dalam Corporate Tax Haven Index (CTHI) 2019:

Baca Juga: Duh, 75% Penyedia Strategis ke Pemerintah Berbasis di Negara Tax Haven
Peringkat Yuridiksi Peringkat Yuridiksi Peringkat Yuridiksi
1 British Virgin Islands 23 Malta 45 Bulgaria
2 Bermuda 24 Germany 46 Macao
3 Cayman Islands 25 USA 47 Slovakia
4 Netherlands 26 Panama 48 Croatia
5 Switzerland 27 Spain 49 Portugal
6 Luxembourg 28 Gibraltar 50 Taiwan
7 Jersey 29 Sweden 51 Andorra
8 Singapore 30 Italy 52 Lithuania
9 Bahamas 31 Czech Republic 53 Poland
10 Hong Kong 32 Turks and Caicos Islands 54 Aruba
11 Ireland 33 Austria 55 Slovenia
12 United Arab Emirates 34 Finland 56 Botswana
13 United Kingdom 35 Anguilla 57 Liberia
14 Mauritius 36 Denmark 58 Kenya
15 Guernsey 37 Liechtenstein 59 San Marino
16 Belgium 38 Lebanon 60 Ghana
17 Isle of Man 39 Estonia 61 Greece
18 Cyprus 40 Monaco 62 Tanzania
19 China 41 Latvia 63 Gambia
20 Hungary 42 South Africa 64 Montserrat
21 Curacao 43 Romania
22 France 44 Seychelles
Topik : Tax Justice Network, penghindaran pajak, tax haven
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Sabtu, 14 September 2019 | 15:45 WIB
ZONE EURO EROPA
Selasa, 23 April 2019 | 11:16 WIB
ZIMBABWE
Senin, 12 September 2016 | 17:01 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 31 Agustus 2017 | 08:54 WIB
ZIMBABWE
berita pilihan
Senin, 13 Mei 2019 | 13:33 WIB
FILIPINA
Jum'at, 12 April 2019 | 17:02 WIB
JERMAN
Jum'at, 12 April 2019 | 18:16 WIB
BREXIT
Jum'at, 12 April 2019 | 18:45 WIB
AMERIKA SERIKAT
Jum'at, 12 April 2019 | 19:02 WIB
FINLANDIA
Senin, 15 April 2019 | 10:30 WIB
AMERIKA SERIKAT
Senin, 15 April 2019 | 15:22 WIB
AMERIKA SERIKAT
Senin, 15 April 2019 | 18:24 WIB
NIGERIA
Senin, 15 April 2019 | 18:43 WIB
JEPANG