Berita
Jum'at, 30 September 2022 | 19:29 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 18:11 WIB
KERJA SAMA PAJAK INTERNASIONAL
Jum'at, 30 September 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Jum'at, 30 September 2022 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Review
Kamis, 29 September 2022 | 16:16 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 27 September 2022 | 11:55 WIB
KONSULTASI UU HPP
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI
Kamis, 22 September 2022 | 13:53 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 30 September 2022 | 19:21 WIB
KESADARAN PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 28 September 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 28 September 2022 | 09:39 WIB
KURS PAJAK 28 SEPTEMBER - 04 OKTOBER 2022
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Rabu, 14 September 2022 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 14 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2022
Rabu, 07 September 2022 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 07 SEPTEMBER - 13 SEPTEMBER
Komunitas
Jum'at, 30 September 2022 | 16:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Jum'at, 30 September 2022 | 11:54 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Kamis, 29 September 2022 | 16:42 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Kamis, 29 September 2022 | 14:09 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Reportase

Ini Hasil Asesmen KSSK Soal Sistem Keuangan 2019

A+
A-
1
A+
A-
1
Ini Hasil Asesmen KSSK Soal Sistem Keuangan 2019

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. 

JAKARTA, DDTCNews – Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) merilis asesmen kondisi keuangan nasional pada kuartal IV/2019. Beberapa catatan diberikan terkait dinamika yang berkembang di penghujung 2019.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan rapat KSSK pada Senin (20/1/2020) menyimpulkan kondisi sistem keuangan pada kuartal terakhir tahun lalu tetap tekendali. Stabilitas yang terjaga tersebut diwarnai dengan dinamika yang terjadi baik secara global dan juga domestik.

“Stabilitas sistem keuangan yang tetap terkendali ini berlangsung di tengah ketidakpastian ekonomi global dan sorotan masyarakat kepada beberapa lembaga jasa keuangan,” katanya di Gedung Djuanda Kemenkeu, Rabu (22/1/2020).

Baca Juga: Hari Oeang ke-76, Sri Mulyani Minta Jajarannya Sigap Hadapi Tantangan

Sri Mulyani menyampaikan dari sisi global, terdapat beberapa perkembangan positif. Salah satu perkembangan itu adalah mulai meredanya ketegangan dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China. Arah keluarnya Inggris dari Uni Eropa yang mulai jelas juga menjadi angin segar.

Dari sisi kebijakan fiskal, Sri Mulyani menuturkan pemerintah telah menjalankan APBN 2019 dengan capaian defisit sebesar 2,2% terhadap PDB. Dengan capaian tersebut, menurutnya, pemerintah berhasil menjaga rasio utang dalam batas aman.

Selain itu, APBN 2019 juga menjadi instrumen pemerintah dalam mengakselerasi perekonomian. Deretan insentif telah diberikan untuk menstimulus dunia usaha untuk terus berekspansi di tengah gejolak perekonomian global.

Baca Juga: Dunia Dibayangi Resesi, Sri Mulyani Yakin Ekonomi RI Tetap Resilien

Insentif perpajakan menjadi andalah otoritas fiskal dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Fasilitas fiskal seperti restitusi dipercepat menjadi salah satu contoh yang diangkat Sri Mulyani sebagai bentuk komitmen pemerintah menjaga dunia usaha tetap bertumbuh.

"APBN sebagai sebagai alat untuk tingkatkan kegiatan investasi dan dunia usaha. Kami sudah berikan fasilitas perpajakan dengan percepatan restitusi sebagai bentuk kebijakan fiskal untuk jaga stabilitas dan pertahankan pertumbuhan ekonomi,” paparnya.

Sementara itu, dari sisi kebijakan moneter, Bank Indonesia (BI) terus memperkuat bauran kebijakan. Kebijakan moneter akomodatif tetap dipertahankan, konsisten dengan perkiraan inflasi yang terkendali pada tahun lalu. Selanjutnya, KSSK akan kembali melakukan rapat pada April 2020 untuk menilai kondisi keuangan nasional pada kuartal I/2020. (kaw)

Baca Juga: Sri Mulyani Akui Kenaikan Tarif PPN Tak Populer Tetapi Sehatkan APBN

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : KSSK, perekonomian Indonesia, Sri Mulyani

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 18 September 2022 | 06:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Efek Perubahan Iklim, Menkeu: Indonesia Bisa Rugi Rp112 T pada 2023

Sabtu, 17 September 2022 | 13:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Pungut Pajak Atas Ekspor Nikel? Begini Kata Sri Mulyani

Rabu, 14 September 2022 | 14:30 WIB
APBN 2023

Asumsi Kurs Naik, Anggaran Subsidi 2023 Juga Ikut Membengkak

Rabu, 14 September 2022 | 14:00 WIB
RAPBN 2023

Disepakati DPR, Target Penerimaan Pajak 2023 Naik Rp2,9 Triliun

berita pilihan

Jum'at, 30 September 2022 | 19:29 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Perseroan Perorangan Bisa Pilih Pakai Tarif PPh Final UMKM PP 23/2018

Jum'at, 30 September 2022 | 19:21 WIB
KESADARAN PAJAK

Pentingnya Masyarakat Melek Pajak, Ulasan Profesional DDTC di ITR

Jum'at, 30 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah?

Jum'at, 30 September 2022 | 18:11 WIB
KERJA SAMA PAJAK INTERNASIONAL

Sekjen PBB Dukung Pembentukan 'UN Tax Convention'

Jum'at, 30 September 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Perbaiki Keseimbangan Primer, Kemenkeu: Setoran Pajak Harus Meningkat

Jum'at, 30 September 2022 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pindah Alamat ke KPP Lain, WP Cabang Harus Ajukan Penghapusan NPWP

Jum'at, 30 September 2022 | 17:19 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Hari Oeang ke-76, Sri Mulyani Minta Jajarannya Sigap Hadapi Tantangan

Jum'at, 30 September 2022 | 17:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Nama Lengkap AR Bisa Dicek di DJP Online, Begini Caranya

Jum'at, 30 September 2022 | 16:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Dashboard DJP Juga Bakal Pantau Realisasi Investasi Peserta PPS

Jum'at, 30 September 2022 | 16:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022

Mengantisipasi Risiko Emigrasi Wajib Pajak Orang Kaya