JAKARTA, DDTCNews – Selain membentuk empat tim reformasi, Tim Reformasi Perpajakan yang dibentuk pemerintah juga mencakup tiga kelompok kerja (Pokja), yakni Pokja Bidang Organisasi dan SDM; Pokja Bidang Teknologi lnformasi, Basis Data, dan Proses Bisnis; dan Pokja Bidang Peraturan Perundang-undangan.
(Baca: Ini Tugas Tim Reformasi yang Dibentuk SMI)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku melibatkan banyak stakeholder agar reformasi mendapatkan dukungan semua pihak, bukan hanya dari internal. Untuk itu, tim memasukkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dunia usaha, akademisi, praktisi, tenaga ahli, pengamat, termasuk lembaga-lembaga internasional.
“Kita mengundang dunia internasional untuk mendapatkan benchmarking dan sekaligus untuk memanfaatkan pengalaman dari institusi di negara lain sehingga kita bisa memperbaiki dari sisi design, reform, maupun menentukan kemajuan di dalam reformasi ini,” ujarnya, Selasa (20/12).
Adapun Pokja Bidan Organisasi dan SDM bertugas melakukan penataan organisasi yang ideal (best fit), memformulasikan kebutuhan SDM, menyusun penerapan code of conduct, memformulasikan sistem remunerasi yang sesuai, melakukan perencanaan revitalisasi infrastruktur.
Pokja Bidang Teknologi lnformasi, Basis Data, dan Proses Bisnis bertugas memformulasikan sistem informasi yang reliabel dan handal serta membangun proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi institusi perpajakan.
Sementara Pokja Bidang Peraturan Perundang-undangan bertugas melakukan kajian terhadap kebijakan perpajakan ke depan yang diformulasikan dalam RUU perpajakan, melakukan evaluasi kebijakan yang saat ini berlaku agar lebih efektif, efisien, dan adil, serta melakukan kajian insentif fiskal untuk memperkuat struktur perekonomian lndonesia.
Untuk selengkapnya, berikut susunan keanggotaan Tim Reformasi Perpajakan yang dibentuk (nama, jabatan, dan posisi dalam tim).
I. TIM PENGARAH
- Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan), Ketua I
- Darmin Nasution (Menko Perekonomian), Ketua II
- Mardiasmo (Wakil Menteri Keuangan), Anggota
- Laode Muhammad Syarif (Wakil Ketua KPK), Anggota
- Hadiyanto (Sekretaris Jenderal), Anggota
- Inspektur Jenderal Kemenkeu, Anggota
- Ken Dwijugiasteadi (Dirjen Pajak), Anggota
- Suahasil Nazara (Kepala Badan Kebijakan Fiskal), Anggota
- Robert Pakpahan (Dirjen Pengelolaan, Pembiayaan, dan Risiko), Anggota
II. TIM ADVISOR
- Romli Atmasasmita
- Yustinus Prastowo
- Darussalam
III. TIM OBSERVER
- Teddy P. Rahmat (Pelaku Usaha)
- Haryadi B. Sukamdani (Pelaku Usaha)
- Rosan Perkasa Roeslani (Pelaku Usaha)
- John G. Nelmes (Perwakilan IMF)
- Rodrigo Chaves (Perwakilan World Bank)
- Ndiame Diop (Perwakilan World Bank)
- Melinda Brown (Perwakilan OECD)
- Suryo Pratomo (Perwakilan Wartawan)
- Arif Budi Susilo (Perwakilan Wartawan)
IV. TIM PELAKSANA
- Suryo Utomo (Staf Ahli Menkeu Bid. Kepatuhan Pajak), Ketua Tim
- Astera Primanto Bhakti (Staf Ahli Menkeu Bid. Kebijakan Penerimaan Negara), Wakil Ketua Tim
- Yunirwansyah (Direktur Peraturan Perpajakan II DJP), Sekretaris
- Puspita Wulandari (Staf Ahli Menkeu Bid. Pengawasan Pajak), Anggota
- Awan Nurmawan Nuh (Staf Ahli Menkeu Bid. Peraturan dan penegakan Hukum Pajak), Anggota
- Hestu Yoga Saksama (Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, DJP), Anggota
- Peni Hirjanto (Direktur Intelijen Perpajakan, DJP), Anggota
- Yudi Asmara Jaka Lelana (Kasubdit Pengembangan Penegakan Hukum, DJP), Anggota
- Sigit Danang Joyo (Kasubdit Bantuan Hukum, DJP), Anggota
- Ardiyanto Basuki (Kasubdit Harmonisasi Peraturan Perpajakan, DJP), Anggota
- Ngadenan (Kepala Bagian Keuangan, DJP), Anggota
- Kelompok Kerja (Pokja)
A. Pokja Bidang Organisasi dan Sumber Daya Manusia
- Puspita Wulandari (Staf Ahli Menkeu Bidang Pengawasan Pajak), Koordinator
- Susiwijono (Staf Ahli Menkeu Bidang OBTI), Wakil Koordinator
- Arfan (Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak), Anggota
- Hatta (Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Setjen), Anggota
- Humaniati (Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Setjen), anggota
- Harry Gumeral (Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur, DJP), Anggota
- Dini Kusumawati (Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Setjen), Anggota
- Nufransa Wira Sakti (Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Setjen), Anggota
- Muhammad Haniv (Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus), Anggota
- Lusiani (Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah II), Anggota
- Adjat Djatnika (Kepala Kanwil DJP Jawa Barat II), Anggota
- Oding Rifaldi (Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, DJP), Anggota
- Riana Budiyanti (Kepala Bagian Perencanaan, Pengembangan, dan Pemberhentian Pegawai, DJP), Anggota
- Petrus Martono (Kasubdit Pemantauan Sistem dan Infrastruktur, DJP), Anggota
- Anggrah Warsono (Kasubdit Transformasi Organisasi, DJP), Anggota
- Ika Kartini Aulia (Kasubdit Kepatuhan Internal, DJP), Anggota
- Djamhari (Kasubdit Manajemen Transformasi, DJP), Anggota
- Wijayanti Kemala (Kasubdit Pengembangan Manajemen Kepegawaian, DJP), Anggota
- Aan Almaidah Anwar (Kasubdit Penyuluhan Perpajakan, DJP), Anggota
- Arif Mahmudin Zuhri (Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong), Anggota
- Nany Nur Aini (Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Satu), Anggota
- Ihsan Priyawibawa (Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu), Anggota
- Paryan (Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong), Anggota
B. Pokja Bidang Teknologi Informasi, Basis Data, dan Proses Bisnis
- Awan Nurmawan Nuh (Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak), Koordinator
- Bobby Achirul Awal Nazief (Staf Khusus Bidang Informasi Teknologi Kementerian Keuangan), Anggota
- Yon Arsal Direktur (Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan, DJP), Anggota
- Dasto Ledyanto (Direktur Ekstenfikasi dan Penilaian, DJP), Anggota
- Angin Prayitno Adji (Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, DJP), Anggota
- Iwan Djuniardi (Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi, DJP), Anggota
- Direktur Teknologi dan Informasi Perpajakan, DJP, Anggota
- Direktur Keberatan dan Banding, DJP, Anggota
- Hantriono Joko Susilo (Direktur Transformasi Proses Bisnis, DJP Herry Siswanto), Anggota
- Herry Siswanto (Kepala Pusat Sistem Infomasi dan Teknologi Keuangan, Setjen), Anggota
- Farid Bachtiar (Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan, DJP), Anggota
- Elman Ritonga (Inspektur Bidang I, Itjen), Anggota
- Yoyok Satiotomo (Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I), Anggota
- Mekar Satria Utama (Kepala Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar), Anggota
- Abdul Azis (Kasubdit Penyidikan, DJP), Anggota
- Kasubdit Pemeriksaan Bukti Permulaan, DJP, Anggota
- Eka Darmayanti (Kasubdit Analisis dan Evaluasi Sistem Informasi, DJP), Anggota
- Tunjung Nugroho (Kasubdit Perencanaan Pemeriksaan, DJP), Anggota
- Lindawaty (Kasubdit Penagihan, DJP), Anggota
- Untung Supardi (Kasubdit Pengmbangan Ekstensifikasi dan Penilaian, DJP), Anggota
- Dading Handoko W. (Kasubdit Banding dan Gugatan II, DJP), Anggota
- Leli Listianawati (Kasubdit Pertukaran Informasi Perpajakan Internasional, DJP), Anggota
- Sonny Zuliyanto (Kepala Kantor Pengolahan Data Eksternal, DJP), Anggota
- Arvin Krissandi (Kepala Bidang Penerimaan dan Penyimpanan Dokumen, DJP), Anggota
- Sunoto (Kasubdit Penilaian ll, DJP), Anggota
- Agus Budi Prasetyo (Kasubdit Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemantauan, DJP), Anggota
- Anita Widiati (Kasubdit Pelayanan Perpajakan, DJP), Anggota
- Rizaldi Kurniawan Ridwan (Kasubdit Pendukung Operasional, DJP), Anggota
- Jon Suryayuda Soedarso (Kasubdit Pengembangan Aplikasi, DJP), Anggota
- Ferliandi Yusuf (Kasubdit Pengembangan Pelayanan, DJP), Anggota
- Sigit Haryoko (Kasubdit Intelijen Stratejik, DJP), Anggota
- Dody Herawan (Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat), Anggota
- Eddi Wahyudi (Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren), Anggota
- Budi Prasetya (Kepala Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing), Anggota
C. Pokja Bidang Peraturan Perundang-undangan
- Astera Primanto Bhakti (Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kebijakan Penerimaan Negara), Koordinator
- Arif Yanuar (Direktur Peraturan Perpajakan I, DJP), Wakil Koordinator
- Rina Widiyani Wahyuningdyah (Kepala Biro Hukum, Setjen), Anggota
- Goro Ekanto (Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, BKF), Anggota
- Rahmat Subagyo (Direktur Keberatan, Banding dan Peraturan, DJBC), Anggota
- Catur Rini Widosari (Kepala Kantor Wilayah DJP Banten), Anggota
- Irawan (Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur ll), Anggota
- Toto Hari Saputra (Kepala Bagian Hukum Pajak dan Kepabeanan, Setjen), Anggota
- Purwitohadi (Kepala Bidang Kebijakan Pajak dan PNBP ll, BKF), Anggota
- Dodik Samsu Hidayat (Kasubdit Peraturan KUP dan PPSP, DJP), Anggota
- Oktria Hendrarji (Kasubdit Peraturan PPN Perdagangan, Jasa, dan PTLL, DJP), Anggota
- Wahyu Winardi (Kasubdit Peraturan PPN industri, DJP), Anggota
- Sulistiyo Wibowo (Kasubdit Peraturan Pemotongan dan Pemungutan PPh dan PPh Orang Pribadi, DJP), Anggota
- Wahyu Santosa (Kasubdit Peraturan PPh Badan, DJP), Anggota
- Achmad Amin (Kasubdit Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpajakan internasional, DJP), Anggota
- Romadhaniah (Kasubdit Dampak Kebijakan, DJP), Anggota
- Raden Setyadi Aris Handono (Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Wajib Pajak Besar), Anggota
