Review
Sabtu, 30 Mei 2020 | 14:47 WIB
PERSPEKTIF
Jum'at, 29 Mei 2020 | 05:58 WIB
Seri Tax Control Framework (11)
Kamis, 28 Mei 2020 | 05:22 WIB
Seri Tax Control Framework (10)
Rabu, 27 Mei 2020 | 06:06 WIB
Seri Tax Control Framework (9)
Fokus
Literasi
Jum'at, 29 Mei 2020 | 17:56 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 29 Mei 2020 | 17:43 WIB
TIPS E-FAKTUR
Jum'at, 29 Mei 2020 | 16:29 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 29 Mei 2020 | 13:30 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN BANYUWANGI
Data & alat
Rabu, 27 Mei 2020 | 15:03 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase

Ini Daftar Lengkap UMP Jawa Barat, Karawang Tertinggi Rp4,23 Juta

A+
A-
1
A+
A-
1
Ini Daftar Lengkap UMP Jawa Barat, Karawang Tertinggi Rp4,23 Juta

Aktivitas pekerja pabrik tekstil di Jawa Barat. (Ilustrasi)

BANDUNG, DDTCNews—Pemprov Jawa Barat akhirnya menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2019 sebesar rata-rata 8,03%. Kenaikan upah di 27 kabupaten dan kota di seluruh Jawa Barat ini berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/kep1220-yanbangsos/2008.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil resmi menandatangani SK tersebut, Rabu (21/11/2018). Dalam SK itu, semua daerah naik 8,03%, kecuali Kabupaten Pangandaran yang naik 10%. Adapun, UMK tertinggi dipegang Kabupaten Karawang, Rp4.234.010, sementara terendah Kabupaten Banjar Rp1.688.217.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat Ferry Sofwan Arief mengatakan penetapan UMK Tahun 2019 Jawa Barat tersebut telah sesuai dengan Pasal 44 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Baca Juga: Formula Perhitungan Upah Khusus Industri Padat Karya Mulai Disiapkan

Adapun, pengecualian kenaikan UMK 10% untuk Kabupaten Pangandaran adalah diskresi Gubernur. Alasannya, daerah tersebut akan menjadi kawasan ekonomi khusus. “Pangandaran ke depan menjadi kawasan ekonomi khusus. Aktivitas industri pariwisata menggeliat,” katanya.

Ferry mengatakan bagi perusahaan yang sudah memberikan upah kepada karyawannya lebih dari UMK, dilarang mengurangi atau menurunkan upah pekerjanya. Sebaliknya, jika perusahaan tidak mampu membayarkan UMK, maka dapat mengajukan penangguhan kepada Gubernur.

Selama penangguhan diselesaikan, pengusaha tetap membayar upah yang biasa diterima pekerja. Jika penangguhan ditolak, pengusaha harus membayar upah sesuai dengan UMK mulai 1 Januari 2019. Namun, bila penangguhan disetujui, pengusaha membayar upah sesuai dengan pengajuan.

Baca Juga: Dari UMK Se-Indonesia, Adakah yang Kena Potong Pajak?

Disinggung besarnya ketimpangan UMK di Jawa Barat bagian timur, Ferry mengklaim besaran itu masih lebih baik dibandingkan dengan daerah di provinsi lain. Selain itu, ia mendorong kepala daerah di kawasan tersebut mendorong kawasan industri dengan tata ruang yang sudah ditentukan.

Adapun daftar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

  1. Kabupaten Karawang Rp4.234.010,27
  2. Kota Bekasi Rp4.229.756,61
  3. Kabupaten Bekasi Rp4.146.126,18
  4. Kota Depok Rp3.872.551,72
  5. Kota Bogor Rp3.842.785,54
  6. Kabupaten Bogor Rp3.763.405,88
  7. Kabupaten Purwakarta Rp3.722.299,94
  8. Kota Bandung Rp3.339.580,61
  9. Kabupaten Bandung Barat Rp2.898.744,63
  10. Kabupaten Sumedang Rp2.893.074,72
  11. Kabupaten Bandung Rp2.893.074,71
  12. Kota Cimahi Rp2.893.074,71
  13. Kabupaten Sukabumi Rp2.791.016,23
  14. Kabupaten Subang Rp2.732.899,70
  15. Kabupaten Cianjur Rp2.336.004,97
  16. Kota Sukabumi Rp2.331.752,50
  17. Kabupaten Indramayu Rp2.117.713,61
  18. Kota Tasikmalaya Rp2.086.529,61
  19. Kabupaten Tasikmalaya Rp2.075.189,31
  20. Kota Cirebon Rp2.045.422,24
  21. Kabupaten Cirebon Rp2.024.160,07
  22. Kabupaten Garut Rp1.807.285,69
  23. Kabupaten Majalengka Rp1.791.693,26
  24. Kabupaten Kuningan Rp1.734.994,34
  25. Kabupaten Ciamis Rp1.733.162,42
  26. Kabupaten Pangandaran Rp1.714.673,33
  27. Kota Banjar Rp1.688.217,52 (Bsi)
Baca Juga: Ini Daftar Terbaru UMK di DKI, Banten, Jabar, Jateng, DIY, dan Jatim
Topik : upah minimum, UMP Jawa Barat, ekonomi Jawa Barat
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
berita pilihan
Minggu, 31 Mei 2020 | 10:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 31 Mei 2020 | 09:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA
Minggu, 31 Mei 2020 | 08:00 WIB
AUDIT BPK
Minggu, 31 Mei 2020 | 07:00 WIB
RESTITUSI PAJAK
Sabtu, 30 Mei 2020 | 14:47 WIB
PERSPEKTIF
Sabtu, 30 Mei 2020 | 10:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 30 Mei 2020 | 09:00 WIB
PMK 56/2020
Sabtu, 30 Mei 2020 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Sabtu, 30 Mei 2020 | 07:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN