SE-34/2020

Ini Cara Kirim Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak di Era New Normal

Nora Galuh Candra Asmarani | Kamis, 18 Juni 2020 | 16:54 WIB
Ini Cara Kirim Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak di Era New Normal

Ilustrasi. (DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews—Cara atau media yang digunakan untuk menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan (SPHP) di era kenormalan baru ini akan tergantung pada kesepakatan antara pemeriksa dengan wajib pajak.

Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-34/PJ/2020. Melalui beleid yang berlaku mulai 15 Juni 2020 ini, DJP memberikan panduan penyesuaian pelaksanaan tugas dalam tatanan kenormalan baru termasuk untuk pemeriksaan.

“Penyampaian SPHP dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan… Pembahasan akhir hasil pemeriksaan (PAHP) dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan,” demikian kutipan bagian B dari lampiran beleid tersebut, Kamis (18/6/2020)

Baca Juga:
Momen Lapor SPT Tahunan, Dirjen Pajak Imbau WP Waspadai Email Palsu

Lebih terperinci, beleid itu menyatakan penyampaian SPHP dan PAHP dilakukan dengan memperhatikan enam ketentuan. Pertama, penyampaian SPHP dapat dilakukan melalui faksimili atau posel (email) kedinasan DJP sesuai dengan kesepakatan.

Kedua, wajib pajak (WP) dapat menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP melalui jasa pos/kurir atau email. Pemeriksa akan berkomunikasi dengan WP/wakil WP dan/atau contact person untuk memastikan WP menyampaikan tanggapan atau tidak.

Ketiga, undangan PAHP disampaikan melalui jasa pos/kurir, atau email. Namun, sebelum mengirimkan undangan, pemeriksa harus berkomunikasi dengan WP untuk menyepakati tanggal, waktu, tempat dan media/cara untuk melakukan pembahasan.

Baca Juga:
Penyerapan Tenaga Kerja Meningkat, Setoran PPh Pasal 21 Tumbuh 27%

Keempat, PAHP dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan dengan WP baik secara tatap muka langsung maupun tatap muka daring (video call/conference). Pembahasan akhir ini akan direkam oleh pemeriksa dan dibuatkan risalah pembahasan serta dilampiri dengan dokumen pendukung.

Namun, apabila berdasarkan kesepakatan PAHP dilakukan di kantor DJP, pertemuan harus dilaksanakan dengan protokol pencegahan penyebaran Covid-19. Dalam hal WP tidak hadir sesuai jadwal dan tanpa konfirmasi, WP dianggap tidak hadir.

Kelima, apabila WP ingin melakukan permohonan pembahasan dengan tim quality assurance (QA), maka WP dapat mengajukan surat permohonan melalui jasa pos/kurir, atau melalui email. Pembahasan dengan tim QA tersebut dilakukan sesuai dengan kesepakatan baik secara tatap muka maupun video call/conference.

Baca Juga:
Tax Administration 3.0 di Indonesia: Tantangan Pajak Pasca-CTAS

Keenam, berdasarkan risalah pembahasan dan risalah tim QA, pemeriksa membuat konsep Berita Acara (BA) PAHP dan ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir (IHPA).

Nanti, pemeriksa juga harus berkomunikasi dengan WP untuk menyepakati mekanisme penandatanganan dan penyampaian BA PAHP dan lHPA. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 23 Februari 2024 | 13:45 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Momen Lapor SPT Tahunan, Dirjen Pajak Imbau WP Waspadai Email Palsu

Jumat, 23 Februari 2024 | 13:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Penyerapan Tenaga Kerja Meningkat, Setoran PPh Pasal 21 Tumbuh 27%

Jumat, 23 Februari 2024 | 11:32 WIB OPINI PAJAK

Tax Administration 3.0 di Indonesia: Tantangan Pajak Pasca-CTAS

Jumat, 23 Februari 2024 | 11:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Aturan Pemberian THR dan Gaji ke-13 ASN Bakal Terbit pada Awal Ramadan

BERITA PILIHAN
Jumat, 23 Februari 2024 | 15:10 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan PPN Mobil Listrik Ditanggung Pemerintah 2024, Download di Sini

Jumat, 23 Februari 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN MONETER

Penyaluran Kredit di Awal Tahun Naik, Uang Beredar Ikut Tumbuh

Jumat, 23 Februari 2024 | 14:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Wajib Pajak Meninggal Dunia Tetap Perlu Lapor SPT? DJP Ungkap Hal Ini

Jumat, 23 Februari 2024 | 14:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

10 Jenis Pajak Daerah di DKI Jakarta beserta Tarif Barunya

Jumat, 23 Februari 2024 | 13:45 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Momen Lapor SPT Tahunan, Dirjen Pajak Imbau WP Waspadai Email Palsu

Jumat, 23 Februari 2024 | 13:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Penyerapan Tenaga Kerja Meningkat, Setoran PPh Pasal 21 Tumbuh 27%

Jumat, 23 Februari 2024 | 13:00 WIB SE-1/PJ/2024

Sebelum Pemeriksaan Bukper, DJP Harus Lakukan Penelaahan

Jumat, 23 Februari 2024 | 12:00 WIB KEBIJAKAN ENERGI

ESDM: Perlu Insentif Pajak Agar Harga Listrik EBT Lebih Kompetitif