Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Ini Alasan Bos IMF Lihat Perlunya Pendekatan Baru Pajak Internasional

1
1

Managing Director IMF Christine Lagarde saat berbicara di Peterson Institute for International Economics, Washington D.C., Senin (25/3/2019). (foto: Twitter IMF News)

JAKARTA, DDTCNews – Internasional Monetary Fund (IMF) memaparkan beberapa alasan yang melatarbelakangi krusialnya pendekatan baru dalam merumuskan kembali sistem pajak korporasi internasional. IMF menilai sistem pajak harus lebih mencerminkan perubahan ekonomi global.

Managing Director IMF Christine Lagarde mengatakan persepsi publik bahwa perusahaan multinasional besar membayar pajak dalam jumlah yang sedikit telah mendorong tuntutan politik untuk segera bertindak. Salah satu permasalahan dunia saat ini adalah perpajakan dari perusahaan internasional.

“Saya percaya kita perlu aturan baru di bidang ini. Tidak sulit melihat alasannya,” jelas Lagarde di Peterson Institute for International Economics, Washington D.C., Senin (25/3/2019).

Baca Juga: Contoh Pengenaan Tarif PPh Badan

Lagarde menyoroti tiga alasan pentingnya pendekatan baru untuk menciptakan sistem pajak internasional. Pertama, adanya kemudahan yang membuat perusahaan multinasional dapat menghindari pajak. Pada saat yang bersamaan, terjadi penurunan tarif pajak perusahaan selama tiga dekade. Hal ini diikuti dengan melemahnya kepercayaan terhadap sistem pajak secara keseluruhan.

Kedua, situasi saat ini sangat berbahaya bagi negara-negara berpenghasilan rendah. Penghindaran pajak ini telah merampas potensi pendapatan negara yang sangat dibutuhkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, mengurangi kemiskinan dan memenuhi tujuan SDGs pada 2030.

“Ekonomi maju telah lama membentuk aturan pajak perusahaan internasional, tanpa mempertimbangkan bagaimana mereka akan mempengaruhi negara-negara berpenghasilan rendah,” tegasnya.

Baca Juga: World Bank Puji Reformasi Pajak Duterte

Analisis IMF, paparnya, menunjukkan bahwa negara-negara non-OECD telah kehilangan sekitar US$200 miliar pendapatan per tahun karena perusahaan telah menggeser laba mereka ke wilayah-wilayah dengan tarif pajak rendah. Nilai tersebut setara dengan 1,3% dari produk domestik bruto (PDB).

Negara-negara tersebut, sambung Lagarde, membutuhkan tempat. Platform untuk kolaborasi terkait pajak (Collaboration on Tax) akan dapat membantu. Kolaborasi ini, sebutnya, antara IMF, Bank Dunia, OECD, dan PBB.

Ketiga, dorongan untuk memikirkan kembali sistem perpajakan perusahaan internasional karena munculnya model bisnis yang sangat menguntungkan. Kondisi ini lebih digerakkan oleh teknologi dan digital-heavy business models.

Baca Juga: Batasan Pembebasan Pajak Penghasilan Tidak Bakal Naik

Model bisnis ini, lanjut dia, sangat bergantung pada aset tidak berwujud (intangible assets) seperti paten atau perangkat lunak yang sulit dinilai. Ini menunjukkan asumsi hubungan antara pendapatan, laba, dan kehadiran fisik telah usang.

Kondisi tersebut pada gilirannya telah memicu kekhawatiran terkait keadilan. Negara-negara dengan banyak pengguna atau konsumen layanan digital menyadari bahwa mereka menerima sedikit atau tidak ada sama sekali pajak dari perusahaan-perusahaan tersebut.

“Mengapa? Karena mereka tidak memiliki kehadiran fisik di sana,” imbuh Lagarde.

Baca Juga: Perdana Menteri Kini Boleh Hapus Utang Pajak

Dia pun percaya diri bahwa IMF memiliki peran dalam membantu negara-negara untuk menciptakan solusi yang menawarkan stabilitas. IMF, sambungnya, sepenuhnya memadukan kepentingan negara-negara berkembang. (kaw)

“Saya percaya kita perlu aturan baru di bidang ini. Tidak sulit melihat alasannya,” jelas Lagarde di Peterson Institute for International Economics, Washington D.C., Senin (25/3/2019).

Baca Juga: Contoh Pengenaan Tarif PPh Badan

Lagarde menyoroti tiga alasan pentingnya pendekatan baru untuk menciptakan sistem pajak internasional. Pertama, adanya kemudahan yang membuat perusahaan multinasional dapat menghindari pajak. Pada saat yang bersamaan, terjadi penurunan tarif pajak perusahaan selama tiga dekade. Hal ini diikuti dengan melemahnya kepercayaan terhadap sistem pajak secara keseluruhan.

Kedua, situasi saat ini sangat berbahaya bagi negara-negara berpenghasilan rendah. Penghindaran pajak ini telah merampas potensi pendapatan negara yang sangat dibutuhkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, mengurangi kemiskinan dan memenuhi tujuan SDGs pada 2030.

“Ekonomi maju telah lama membentuk aturan pajak perusahaan internasional, tanpa mempertimbangkan bagaimana mereka akan mempengaruhi negara-negara berpenghasilan rendah,” tegasnya.

Baca Juga: World Bank Puji Reformasi Pajak Duterte

Analisis IMF, paparnya, menunjukkan bahwa negara-negara non-OECD telah kehilangan sekitar US$200 miliar pendapatan per tahun karena perusahaan telah menggeser laba mereka ke wilayah-wilayah dengan tarif pajak rendah. Nilai tersebut setara dengan 1,3% dari produk domestik bruto (PDB).

Negara-negara tersebut, sambung Lagarde, membutuhkan tempat. Platform untuk kolaborasi terkait pajak (Collaboration on Tax) akan dapat membantu. Kolaborasi ini, sebutnya, antara IMF, Bank Dunia, OECD, dan PBB.

Ketiga, dorongan untuk memikirkan kembali sistem perpajakan perusahaan internasional karena munculnya model bisnis yang sangat menguntungkan. Kondisi ini lebih digerakkan oleh teknologi dan digital-heavy business models.

Baca Juga: Batasan Pembebasan Pajak Penghasilan Tidak Bakal Naik

Model bisnis ini, lanjut dia, sangat bergantung pada aset tidak berwujud (intangible assets) seperti paten atau perangkat lunak yang sulit dinilai. Ini menunjukkan asumsi hubungan antara pendapatan, laba, dan kehadiran fisik telah usang.

Kondisi tersebut pada gilirannya telah memicu kekhawatiran terkait keadilan. Negara-negara dengan banyak pengguna atau konsumen layanan digital menyadari bahwa mereka menerima sedikit atau tidak ada sama sekali pajak dari perusahaan-perusahaan tersebut.

“Mengapa? Karena mereka tidak memiliki kehadiran fisik di sana,” imbuh Lagarde.

Baca Juga: Perdana Menteri Kini Boleh Hapus Utang Pajak

Dia pun percaya diri bahwa IMF memiliki peran dalam membantu negara-negara untuk menciptakan solusi yang menawarkan stabilitas. IMF, sambungnya, sepenuhnya memadukan kepentingan negara-negara berkembang. (kaw)

Topik : IMF, pajak penghasilan, pajak internasional, BEPS, OECD
artikel terkait
Jum'at, 11 November 2016 | 17:27 WIB
BRASIL
Kamis, 08 Juni 2017 | 14:18 WIB
ARAB SAUDI
Rabu, 05 Oktober 2016 | 12:33 WIB
AFRIKA SELATAN
Jum'at, 21 Oktober 2016 | 10:03 WIB
SUDAN SELATAN
berita pilihan
Jum'at, 21 Juni 2019 | 16:16 WIB
AMERIKA SERIKAT
Jum'at, 26 April 2019 | 15:54 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 15 September 2016 | 06:02 WIB
ZIMBABWE
Senin, 31 Desember 2018 | 14:35 WIB
ZIMBABWE
Senin, 12 September 2016 | 17:01 WIB
ZIMBABWE
Jum'at, 10 Mei 2019 | 16:37 WIB
ZAMBIA
Rabu, 15 Agustus 2018 | 12:10 WIB
ZAMBIA
Senin, 10 September 2018 | 09:45 WIB
YUNANI
Jum'at, 15 Juni 2018 | 17:42 WIB
ARAB SAUDI
Jum'at, 27 Juli 2018 | 16:21 WIB
JEPANG