Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Ini Alasan Bos IMF Lihat Perlunya Pendekatan Baru Pajak Internasional

1
1

Managing Director IMF Christine Lagarde saat berbicara di Peterson Institute for International Economics, Washington D.C., Senin (25/3/2019). (foto: Twitter IMF News)

JAKARTA, DDTCNews – Internasional Monetary Fund (IMF) memaparkan beberapa alasan yang melatarbelakangi krusialnya pendekatan baru dalam merumuskan kembali sistem pajak korporasi internasional. IMF menilai sistem pajak harus lebih mencerminkan perubahan ekonomi global.

Managing Director IMF Christine Lagarde mengatakan persepsi publik bahwa perusahaan multinasional besar membayar pajak dalam jumlah yang sedikit telah mendorong tuntutan politik untuk segera bertindak. Salah satu permasalahan dunia saat ini adalah perpajakan dari perusahaan internasional.

“Saya percaya kita perlu aturan baru di bidang ini. Tidak sulit melihat alasannya,” jelas Lagarde di Peterson Institute for International Economics, Washington D.C., Senin (25/3/2019).

Baca Juga: Minimalkan Sengketa Transfer Pricing, WP Perlu Lihat 2 Pendekatan Ini

Lagarde menyoroti tiga alasan pentingnya pendekatan baru untuk menciptakan sistem pajak internasional. Pertama, adanya kemudahan yang membuat perusahaan multinasional dapat menghindari pajak. Pada saat yang bersamaan, terjadi penurunan tarif pajak perusahaan selama tiga dekade. Hal ini diikuti dengan melemahnya kepercayaan terhadap sistem pajak secara keseluruhan.

Kedua, situasi saat ini sangat berbahaya bagi negara-negara berpenghasilan rendah. Penghindaran pajak ini telah merampas potensi pendapatan negara yang sangat dibutuhkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, mengurangi kemiskinan dan memenuhi tujuan SDGs pada 2030.

“Ekonomi maju telah lama membentuk aturan pajak perusahaan internasional, tanpa mempertimbangkan bagaimana mereka akan mempengaruhi negara-negara berpenghasilan rendah,” tegasnya.

Baca Juga: OECD Rilis Statistik MAP 2018, Kasus Baru Transfer Pricing Terus Naik

Analisis IMF, paparnya, menunjukkan bahwa negara-negara non-OECD telah kehilangan sekitar US$200 miliar pendapatan per tahun karena perusahaan telah menggeser laba mereka ke wilayah-wilayah dengan tarif pajak rendah. Nilai tersebut setara dengan 1,3% dari produk domestik bruto (PDB).

Negara-negara tersebut, sambung Lagarde, membutuhkan tempat. Platform untuk kolaborasi terkait pajak (Collaboration on Tax) akan dapat membantu. Kolaborasi ini, sebutnya, antara IMF, Bank Dunia, OECD, dan PBB.

Ketiga, dorongan untuk memikirkan kembali sistem perpajakan perusahaan internasional karena munculnya model bisnis yang sangat menguntungkan. Kondisi ini lebih digerakkan oleh teknologi dan digital-heavy business models.

Baca Juga: Biaya Bunga Pinjaman yang Boleh Dibebankan Secara Fiskal

Model bisnis ini, lanjut dia, sangat bergantung pada aset tidak berwujud (intangible assets) seperti paten atau perangkat lunak yang sulit dinilai. Ini menunjukkan asumsi hubungan antara pendapatan, laba, dan kehadiran fisik telah usang.

Kondisi tersebut pada gilirannya telah memicu kekhawatiran terkait keadilan. Negara-negara dengan banyak pengguna atau konsumen layanan digital menyadari bahwa mereka menerima sedikit atau tidak ada sama sekali pajak dari perusahaan-perusahaan tersebut.

“Mengapa? Karena mereka tidak memiliki kehadiran fisik di sana,” imbuh Lagarde.

Baca Juga: Perdana, OECD Gelar Hari Kepastian Pajak

Dia pun percaya diri bahwa IMF memiliki peran dalam membantu negara-negara untuk menciptakan solusi yang menawarkan stabilitas. IMF, sambungnya, sepenuhnya memadukan kepentingan negara-negara berkembang. (kaw)

“Saya percaya kita perlu aturan baru di bidang ini. Tidak sulit melihat alasannya,” jelas Lagarde di Peterson Institute for International Economics, Washington D.C., Senin (25/3/2019).

Baca Juga: Minimalkan Sengketa Transfer Pricing, WP Perlu Lihat 2 Pendekatan Ini

Lagarde menyoroti tiga alasan pentingnya pendekatan baru untuk menciptakan sistem pajak internasional. Pertama, adanya kemudahan yang membuat perusahaan multinasional dapat menghindari pajak. Pada saat yang bersamaan, terjadi penurunan tarif pajak perusahaan selama tiga dekade. Hal ini diikuti dengan melemahnya kepercayaan terhadap sistem pajak secara keseluruhan.

Kedua, situasi saat ini sangat berbahaya bagi negara-negara berpenghasilan rendah. Penghindaran pajak ini telah merampas potensi pendapatan negara yang sangat dibutuhkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, mengurangi kemiskinan dan memenuhi tujuan SDGs pada 2030.

“Ekonomi maju telah lama membentuk aturan pajak perusahaan internasional, tanpa mempertimbangkan bagaimana mereka akan mempengaruhi negara-negara berpenghasilan rendah,” tegasnya.

Baca Juga: OECD Rilis Statistik MAP 2018, Kasus Baru Transfer Pricing Terus Naik

Analisis IMF, paparnya, menunjukkan bahwa negara-negara non-OECD telah kehilangan sekitar US$200 miliar pendapatan per tahun karena perusahaan telah menggeser laba mereka ke wilayah-wilayah dengan tarif pajak rendah. Nilai tersebut setara dengan 1,3% dari produk domestik bruto (PDB).

Negara-negara tersebut, sambung Lagarde, membutuhkan tempat. Platform untuk kolaborasi terkait pajak (Collaboration on Tax) akan dapat membantu. Kolaborasi ini, sebutnya, antara IMF, Bank Dunia, OECD, dan PBB.

Ketiga, dorongan untuk memikirkan kembali sistem perpajakan perusahaan internasional karena munculnya model bisnis yang sangat menguntungkan. Kondisi ini lebih digerakkan oleh teknologi dan digital-heavy business models.

Baca Juga: Biaya Bunga Pinjaman yang Boleh Dibebankan Secara Fiskal

Model bisnis ini, lanjut dia, sangat bergantung pada aset tidak berwujud (intangible assets) seperti paten atau perangkat lunak yang sulit dinilai. Ini menunjukkan asumsi hubungan antara pendapatan, laba, dan kehadiran fisik telah usang.

Kondisi tersebut pada gilirannya telah memicu kekhawatiran terkait keadilan. Negara-negara dengan banyak pengguna atau konsumen layanan digital menyadari bahwa mereka menerima sedikit atau tidak ada sama sekali pajak dari perusahaan-perusahaan tersebut.

“Mengapa? Karena mereka tidak memiliki kehadiran fisik di sana,” imbuh Lagarde.

Baca Juga: Perdana, OECD Gelar Hari Kepastian Pajak

Dia pun percaya diri bahwa IMF memiliki peran dalam membantu negara-negara untuk menciptakan solusi yang menawarkan stabilitas. IMF, sambungnya, sepenuhnya memadukan kepentingan negara-negara berkembang. (kaw)

Topik : IMF, pajak penghasilan, pajak internasional, BEPS, OECD
Komentar
Dapatkan hadiah berupa merchandise DDTCNews masing-masing senilai Rp250.000 yang diberikan kepada dua orang pemenang. Redaksi akan memilih pemenang setiap dua minggu sekali, dengan berkomentar di artikel ini! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 31 Desember 2018 | 14:35 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 28 Desember 2017 | 17:12 WIB
HONG KONG
Minggu, 30 September 2018 | 20:33 WIB
OECD INCLUSIVE FRAMEWORK ON BEPS
Jum'at, 28 September 2018 | 12:32 WIB
KASUS PENGHINDARAN PAJAK
berita pilihan
Sabtu, 10 September 2016 | 14:01 WIB
IRLANDIA
Selasa, 11 Juni 2019 | 16:24 WIB
AUSTRALIA
Rabu, 27 Desember 2017 | 11:18 WIB
INGGRIS
Rabu, 22 Mei 2019 | 14:40 WIB
ITALIA
Kamis, 28 Maret 2019 | 16:54 WIB
SELANDIA BARU
Sabtu, 08 Oktober 2016 | 14:30 WIB
AZERBAIJAN
Minggu, 18 September 2016 | 19:02 WIB
INDIA
Rabu, 06 Desember 2017 | 11:30 WIB
GHANA
Senin, 04 Juni 2018 | 16:38 WIB
YORDANIA
Kamis, 05 Juli 2018 | 10:45 WIB
NIKARAGUA