Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Bos IMF: Arsitektur Pajak Internasional Ketinggalan Zaman

4
4

Managing Director IMF Christine Lagarde saat berbicara di Peterson Institute for International Economics, Washington D.C., Senin (25/3/2019). (foto: Instagram Lagarde)

JAKARTA, DDTCNews – International Monetary Fund (IMF) meminta agar seluruh pemangku kepentingan di dunia mulai memikirkan kembali sistem perpajakan korporasi yang lebih mencerminkan perubahan ekonomi global.

Hal ini diungkapkan langsung oleh Managing Director IMF Christine Lagarde saat berbicara di Peterson Institute for International Economics, Washington D.C., Senin (25/3/2019). Menurutnya, arsitektur pajak perusahaan internasional yang berlaku sekarang sudah ketinggalan zaman.

“Arsitektur pajak perusahaan internasional saat ini pada dasarnya ketinggalan zaman. Dengan memikirkan kembali sistem yang ada dan mengatasi akar penyebab kelemahannya, semua negara dapat memperoleh manfaat, termasuk negara-negara berpenghasilan rendah,” katanya.

Baca Juga: Proposal Pajak Ekonomi Digital Bakal Redam Lomba Penurunan Tarif

Dia mengatakan dasar perpajakan internasional perlu dipikirkan kembali. Langkah ini bisa diambil dengan kerja sama dari setiap negara. Kendaraan utama untuk mengoordinasikan pekerjaan multilateral tentang pajak internasional adalah Kerangka Kerja Inklusif (Inclusive Framework) OECD.

Inclusive Framework yang saat ini beranggotakan lebih dari 125 negara tersebut, lanjut Lagarde, sudah menghasilkan kemajuan yang mengesankan dalam konteks partisipasi multinasional. Namun, dia menganggap masih ada kerentanan. Apalagi, selama ini berbagai kebijakan lebih banyak fokus pada kepentingan negara maju.

“Membuat kemajuan membutuhkan koordinasi di antara semua dan ke arah yang benar.Ini sulit, tetapi mungkin,” imbuhnya.

Baca Juga: Duh, Hampir 1 Juta WP Tidak Dapat Pengembalian Pajak

Lagarde percaya diri, IMF memiliki peran dalam membantu negara-negara untuk menciptakan solusi yang menawarkan stabilitas. IMF, sambungnya, sepenuhnya memadukan kepentingan negara-negara berkembang.

IMF, lanjut dia, juga memberikan dukungan teknis tentang masalah pajak ke lebih dari 100 negara setiap tahun. Lagarde mengatakan IMF juga memiliki keahlian untuk menilai dampak ekonomi dari reformasi pajak.

“Mungkin yang terbaik dari semuanya, kita memiliki keanggotaan yang hampir universal, yang memberi kita pemahaman tentang masalah-masalah khusus yang dihadapi negara-negara berkembang,” katanya.

Baca Juga: Konsep, Subjek dan Objek PPh Badan

Penelitian terbaru IMF yang diterbitkan dua minggu lalu menganalisis berbagai opsi dalam tiga kriteria utama. Pertama, menanganiprofit shifting dan kompetisi pajak dengan lebih baik. Kedua, mengatasi hambatan hukum dan administrasi untuk reformasi. Ketiga,memastikan pengakuan penuh atas kepentingan emerging country dan developing country.

Dengan langkah-langkah yang tepat, semua pihak dapat dapat mengembalikan kepercayaan pada keadilan sistem perpajakan internasional yang telah terkikis selama bertahun-tahun. Hal ini menjadi sangat krusial. (kaw)

Baca Juga: Soal Aksi Sepihak Pajak Ekonomi Digital, Ini Kata Robert Pakpahan

“Arsitektur pajak perusahaan internasional saat ini pada dasarnya ketinggalan zaman. Dengan memikirkan kembali sistem yang ada dan mengatasi akar penyebab kelemahannya, semua negara dapat memperoleh manfaat, termasuk negara-negara berpenghasilan rendah,” katanya.

Baca Juga: Proposal Pajak Ekonomi Digital Bakal Redam Lomba Penurunan Tarif

Dia mengatakan dasar perpajakan internasional perlu dipikirkan kembali. Langkah ini bisa diambil dengan kerja sama dari setiap negara. Kendaraan utama untuk mengoordinasikan pekerjaan multilateral tentang pajak internasional adalah Kerangka Kerja Inklusif (Inclusive Framework) OECD.

Inclusive Framework yang saat ini beranggotakan lebih dari 125 negara tersebut, lanjut Lagarde, sudah menghasilkan kemajuan yang mengesankan dalam konteks partisipasi multinasional. Namun, dia menganggap masih ada kerentanan. Apalagi, selama ini berbagai kebijakan lebih banyak fokus pada kepentingan negara maju.

“Membuat kemajuan membutuhkan koordinasi di antara semua dan ke arah yang benar.Ini sulit, tetapi mungkin,” imbuhnya.

Baca Juga: Duh, Hampir 1 Juta WP Tidak Dapat Pengembalian Pajak

Lagarde percaya diri, IMF memiliki peran dalam membantu negara-negara untuk menciptakan solusi yang menawarkan stabilitas. IMF, sambungnya, sepenuhnya memadukan kepentingan negara-negara berkembang.

IMF, lanjut dia, juga memberikan dukungan teknis tentang masalah pajak ke lebih dari 100 negara setiap tahun. Lagarde mengatakan IMF juga memiliki keahlian untuk menilai dampak ekonomi dari reformasi pajak.

“Mungkin yang terbaik dari semuanya, kita memiliki keanggotaan yang hampir universal, yang memberi kita pemahaman tentang masalah-masalah khusus yang dihadapi negara-negara berkembang,” katanya.

Baca Juga: Konsep, Subjek dan Objek PPh Badan

Penelitian terbaru IMF yang diterbitkan dua minggu lalu menganalisis berbagai opsi dalam tiga kriteria utama. Pertama, menanganiprofit shifting dan kompetisi pajak dengan lebih baik. Kedua, mengatasi hambatan hukum dan administrasi untuk reformasi. Ketiga,memastikan pengakuan penuh atas kepentingan emerging country dan developing country.

Dengan langkah-langkah yang tepat, semua pihak dapat dapat mengembalikan kepercayaan pada keadilan sistem perpajakan internasional yang telah terkikis selama bertahun-tahun. Hal ini menjadi sangat krusial. (kaw)

Baca Juga: Soal Aksi Sepihak Pajak Ekonomi Digital, Ini Kata Robert Pakpahan
Topik : IMF, pajak penghasilan, pajak internasional, BEPS, OECD
artikel terkait
Jum'at, 11 November 2016 | 17:27 WIB
BRASIL
Kamis, 08 Juni 2017 | 14:18 WIB
ARAB SAUDI
Rabu, 05 Oktober 2016 | 12:33 WIB
AFRIKA SELATAN
Jum'at, 21 Oktober 2016 | 10:03 WIB
SUDAN SELATAN
berita pilihan
Senin, 13 Mei 2019 | 13:33 WIB
FILIPINA
Jum'at, 12 April 2019 | 17:02 WIB
JERMAN
Jum'at, 12 April 2019 | 18:16 WIB
BREXIT
Jum'at, 12 April 2019 | 18:45 WIB
AMERIKA SERIKAT
Jum'at, 12 April 2019 | 19:02 WIB
FINLANDIA
Senin, 15 April 2019 | 10:30 WIB
AMERIKA SERIKAT
Senin, 15 April 2019 | 15:22 WIB
AMERIKA SERIKAT
Senin, 15 April 2019 | 18:24 WIB
NIGERIA
Senin, 15 April 2019 | 18:43 WIB
JEPANG