Review
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Desember 2021 | 12:38 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 30 November 2021 | 08:13 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Minggu, 28 November 2021 | 10:07 WIB
Kepala KPP Pratama Gianyar Moch. Luqman Hakim
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Komunitas
Selasa, 30 November 2021 | 11:40 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Minggu, 28 November 2021 | 19:45 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 26 November 2021 | 16:17 WIB
AGENDA PAJAK - DDTC ACADEMY
Jum'at, 26 November 2021 | 16:13 WIB
UNIVERSITAS PARAHYANGAN
Reportase
Perpajakan.id

Ini 2 Tahapan Rencana Perubahan PPnBM Jadi PPN

A+
A-
2
A+
A-
2
Ini 2 Tahapan Rencana Perubahan PPnBM Jadi PPN

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Melalui rancangan revisi Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pemerintah akan mengubah skema pengenaan PPnBM menjadi PPN dengan tarif lebih tinggi.

Pengenaan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) yang lebih tinggi dapat dilakukan karena lebih sederhana. Skema ini juga dapat meningkatkan penerimaan dengan penambahan kelompok barang kena pajak (BKP) yang tergolong mewah serta meredam distorsi ekonomi dan ketidakadilan.

“Serta lebih mudah dalam pengawasan sehingga lebih efektif untuk mencegah upaya penghindaran pajak,” tulis pemerintah dalam Naskah Akademik (NA) RUU KUP, dikutip pada Minggu (11/7/2021).

Baca Juga: Diskon Tarif PPN Listrik Diperpanjang Sampai Akhir 2021

Implementasi perubahan skema pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) atas penyerahan BKP yang tergolong mewah menjadi pengenaan PPN dengan tarif lebih tinggi akan diberlakukan melalui 2 tahapan.

Pada tahapan pertama, pengenaan tarif PPN yang lebih tinggi akan diberlakukan bagi kelompok BKP yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor. Terhadap BKP yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor akan tetap dikenakan PPnBM.

Pasalnya, penerimaan PPnBM selama 2015—2019 berada pada kisaran Rp9 triliun sampai dengan Rp13 triliun. Berdasarkan pada data Surat Pemberitahuan (SPT) Masa, penerimaan PPnBM yang berasal dari kendaraan bermotor mendominasi lebih dari 90% penerimaan PPnBM.

Baca Juga: Pasca-Putusan MK, Penetapan Upah Minimum Tetap Mengacu UU Ciptaker

Berdasarkan pada hasil perhitungan, pertambahan penerimaan PPN akan berbanding lurus dengan pertambahan persentase kenaikan tarif PPN. Pengenaan tarif PPN yang lebih tinggi pada kelompok BKP tergolong mewah selain kendaraan bermotor akan menambah penerimaan PPN menjadi lebih tinggi.

Namun demikian, mengingat selisih pertambahan tarif PPN tidak setinggi pengenaan tarif PPnBM, terjadi selisih penerimaan negara yang cukup signifikan dari berkurangnya objek PPnBM.

Di sisi lain, perubahan skema pengenaan PPnBM menjadi pengenaan PPN dengan tarif yang lebih tinggi akan lebih efektif untuk mencegah upaya penghindaran pajak yang dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan skema PPnBM.

Baca Juga: BI Ingin Insentif PPN Rumah DTP Diperpanjang Hingga 2022

Selain itu, perubahan tersebut dapat memberikan ruang bagi pemerintah untuk menambah kelompok BKP yang tergolong mewah seperti barang-barang fashion berupa tas, arloji dan pakaian mewah, atau barang-barang elektronik dengan spesifikasi tertentu yang hanya dikonsumsi masyarakat berpenghasilan tinggi. Hal ini akan berdampak pada penambahan penerimaan negara.

Pada tahapan kedua, pengenaan tarif PPN yang lebih tinggi terhadap kelompok BKP yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor. Perhitungan penerimaan PPN pada tahapan kedua juga mendapatkan hasil yang serupa dengan perhitungan tahapan pertama.

Pertambahan penerimaan PPN pada tahapan kedua ini akan berbanding lurus dengan pertambahan persentase peningkatan tarif PPN.

Baca Juga: Putusan MK Soal UU Cipta Kerja Berpotensi Tekan Kinerja Investasi 2022

Selisih penerimaan negara akibat peralihan skema pengenaan pajak terhadap kelompok BKP yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor akan terkompensasi apabila terhadap kelompok BKP yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor dikenakan tarif PPN sebesar 25%.

Sebagai informasi kembali, rencana perubahan pengenaan PPnBM menjadi PPN dengan tarif lebih tinggi tersebut menjadi bagian dari penerapan skema PPN multitarif. Nantinya, pada sistem PPN akan terdapat tarif umum, tarif yang lebih rendah untuk barang atau jasa kebutuhan pokok masyarakat, serta tarif lebih tinggi untuk barang kategori mewah. (kaw)

Baca Juga: Kebijakan Pajak 2022 Ditetapkan, PPN Produk Tekstil Bakal Dibebaskan
Topik : revisi UU KUP, PPN, PPN multitarif, PPnBM

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 25 November 2021 | 13:00 WIB
PAKISTAN

Tarik Pinjaman Demi Lunasi Utang, Negara Ini Jorjoran Pungut Pajak

Kamis, 25 November 2021 | 08:30 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Pilih Jadi PKP, UMKM Nanti Bisa Pakai PPN Final

Rabu, 24 November 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Pajak Jadi 'Penyelamat' Kala Pandemi, Evaluasi Diperlukan

berita pilihan

Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:30 WIB
ITALIA

Diskon Tarif PPN Listrik Diperpanjang Sampai Akhir 2021

Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN

Apa Itu Satgas Patroli Laut?

Jum'at, 03 Desember 2021 | 18:30 WIB
PAKISTAN

Pengusaha Keluhkan Tak Bisa Klaim Insentif, Industri Terancam Mandek

Jum'at, 03 Desember 2021 | 18:26 WIB
PMK 171/2021

PMK Baru, Sri Mulyani Atur Pelaksanaan Sistem SAKTI

Jum'at, 03 Desember 2021 | 18:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Jokowi Ingin Pandemi Jadi Momentum untuk Transformasi Ekonomi

Jum'at, 03 Desember 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penyusunan Aturan Pelaksana UU HPP Dikebut, DJP: PPS Paling Urgen

Jum'at, 03 Desember 2021 | 17:24 WIB
KPP PRATAMA BEKASI BARAT

Tunggakan Rp701 Juta Tak Dilunasi, Rekening Wajib Pajak Disita DJP

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajaki Orang Kaya, DJP Perlu Antisipasi Passive Income

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:39 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Sudah Ada Kantor Pajak yang Catatkan Penerimaan Lebih dari 100%

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:30 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Kencangkan Pengawasan, Petugas Pajak Aktif Kunjungan Sampaikan SP2DK