Review
Kamis, 01 Desember 2022 | 16:52 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 30 November 2022 | 11:27 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 29 November 2022 | 15:48 WIB
KONSULTASI UU HPP
Kamis, 24 November 2022 | 09:50 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 02 Desember 2022 | 21:10 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 02 Desember 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 02 Desember 2022 | 12:30 WIB
TIPS KEPABEANAN
Senin, 28 November 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Jum'at, 02 Desember 2022 | 12:00 WIB
KMK 63/2022
Rabu, 30 November 2022 | 10:11 WIB
KURS PAJAK 30 NOVEMBER - 06 DESEMBER 2022
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Komunitas
Minggu, 04 Desember 2022 | 07:40 WIB
WAKIL KETUA I PERTAPSI TITI MUSWATI PUTRANTI:
Sabtu, 03 Desember 2022 | 09:34 WIB
KETUA BIDANG KERJA SAMA PERTAPSI BENY SUSANTI:
Sabtu, 03 Desember 2022 | 07:30 WIB
SELEBRITAS
Sabtu, 03 Desember 2022 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK
Reportase

Ingin Pahami Isu Transfer Pricing yang Makin Kompleks? Baca Buku Ini

A+
A-
4
A+
A-
4
Ingin Pahami Isu Transfer Pricing yang Makin Kompleks? Baca Buku Ini

Perpajakan ID.

JAKARTA, DDTCNews – Dalam era perekonomian yang telah mendunia, perkembangan transfer pricing yang makin kompleks telah menjadi perhatian utama, baik bagi wajib pajak maupun otoritas pajak di berbagai negara.

Perkembangan ini ditandai dengan mencuatnya isu alokasi pajak yang lebih adil dan reformasi sistem pajak internasional. Terlebih, sejak Proyek Anti-Penggerusan Basis Pajak dan Pengalihan Laba (Base Erosion and Profit Shifting/BEPS) diluncurkan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan G20.

Perusahaan multinasional dipandang sebagai pelaku utama yang memanfaatkan celah dari interaksi ketentuan pajak di dua yurisdiksi atau lebih sehingga mengakibatkan tidak adanya pemajakan sama sekali (double non-taxation). Salah satu cara yang dipakai ialah melalui manipulasi transfer pricing.

Baca Juga: Khawatir Ganggu Investasi, Hungaria Kukuh Tolak Pajak Minimum Global

Kerugian yang ditimbulkan oleh aktivitas manipulasi transfer pricing pada gilirannya mendorong ditetapkannya ketentuan-ketentuan baru atau revisi dari ketentuan transfer pricing yang sebelumnya telah ada.

Perhatian yang besar dari otoritas pajak terhadap skema transfer pricing juga telah menciptakan persepsi bagi tax manager di seluruh dunia bahwa isu transfer pricing masih menjadi isu yang sangat penting untuk beberapa tahun ke depan.

Praktik transfer pricing di Indonesia juga turut mengalami perkembangan signifikan seiring dengan dikeluarkannya berbagai peraturan dan ketentuan yang mengadopsi perkembangan transfer pricing di dunia.

Baca Juga: Kriteria Dokumen yang Dapat Dibebaskan dari Pungutan Bea Meterai

Merespons perkembangan yang terjadi, buku Transfer Pricing: Ide, Strategi, dan Panduan Praktis dalam Perspektif Pajak Internasional edisi kedua volume I hadir untuk memberikan gambaran lengkap, terkini, dan mendalam mengenai isu transfer pricing dalam kerangka pajak internasional.

Buku tersebut terbagi menjadi empat bagian utama. Pertama, konsep dasar transfer pricing. Mulai dari ide, strategi, dan panduan praktis, perilaku perusahaan multinasional dan transfer pricing, prinsip hukum pajak internasional, suatu tinjauan arm’s length principle, hingga value creation dalam konteks transfer pricing.

Kedua, analisis kesebandingan. Pembahasan dimulai dengan analisis fungsional, kesebandingan, penggunaan pembanding internal dan eksternal dalam analisis transfer pricing, dan membahas panduan dalam memilih perusahaan pembanding yang tepat.

Baca Juga: Ada 3 Jenis Tarif PPh Final atas PHTB, DJP Jelaskan Aturannya

Ketiga, metode analisis transfer pricing. Buku transfer pricing ini menghadirkan wawasan tentang ragam dan aspek pemilihan metode transfer pricing, traditional transaction methods, dan transactional profit methods.

Keempat, beberapa isu dalam pengukuran arm’s length. Isu yang dibahas buku ini antara lain seperti permasalahan dalam comparability adjustment, pendekatan agregasi-segregasi dan segmentasi laporan keuangan, profit level indicator, dan rentang kewajaran.

Tertarik untuk membaca buku ini? DDTC telah menghadirkan buku ini secara digital melalui platform Perpajakan ID. Segera berlangganan Perpajakan ID Premium dan baca buku Transfer Pricing DDTC edisi kedua sekarang! (rig)

Baca Juga: Belum Setor PPh Final UMKM, Toko Kelontong Didatangi Petugas Pajak

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : perpajakan ID, perpajakan ID premium, kanal e-books, buku digital, transfer pricing, pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 03 Desember 2022 | 09:30 WIB
PMK 18/2021

WP Usaha Kecil Bisa Perpanjang Waktu Pelunasan Pajak, Simak Caranya

Sabtu, 03 Desember 2022 | 09:00 WIB
KABUPATEN GRESIK

Ada UU HKPD, Gresik Siapkan Perda Pajak dan Retribusi Daerah yang Baru

Sabtu, 03 Desember 2022 | 08:30 WIB
FILIPINA

DPR Targetkan RUU Kemudahan Membayar Pajak Bisa Disahkan Tahun Ini

Sabtu, 03 Desember 2022 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Ada 4 Status Master File Pengawasan Wajib Pajak, Anda Masuk yang Mana?

berita pilihan

Minggu, 04 Desember 2022 | 15:00 WIB
HUNGARIA

Khawatir Ganggu Investasi, Hungaria Kukuh Tolak Pajak Minimum Global

Minggu, 04 Desember 2022 | 14:00 WIB
BEA METERAI

Kriteria Dokumen yang Dapat Dibebaskan dari Pungutan Bea Meterai

Minggu, 04 Desember 2022 | 13:00 WIB
PERATURAN PAJAK

Ada 3 Jenis Tarif PPh Final atas PHTB, DJP Jelaskan Aturannya

Minggu, 04 Desember 2022 | 12:00 WIB
KP2KP BENTENG

Belum Setor PPh Final UMKM, Toko Kelontong Didatangi Petugas Pajak

Minggu, 04 Desember 2022 | 11:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Beberkan Kriteria Wajib Pajak yang Dibebaskan dari PPh Final PHTB

Minggu, 04 Desember 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis Penghasilan yang Masuk dalam Pencatatan WP Orang Pribadi

Minggu, 04 Desember 2022 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Utang Pemerintah Capai Rp7.496 Triliun, Sri Mulyani: Masih Aman

Minggu, 04 Desember 2022 | 10:00 WIB
KP2KP PINRANG

Bisnis Minuman Membludak, Petugas Pajak Sambangi Pabrik Es

Minggu, 04 Desember 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Banyak Daerah Tak Punya RDTR, Perizinan Jadi Terkendala