Fokus
Data & alat
Kamis, 09 April 2020 | 14:58 WIB
STATISTIK PAJAK WARISAN
Rabu, 08 April 2020 | 09:12 WIB
KURS PAJAK 8 APRIL-14 APRIL 2020
Selasa, 07 April 2020 | 13:30 WIB
STATISTIK DAYA SAING PAJAK
Jum'at, 03 April 2020 | 17:01 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Komunitas
Kamis, 09 April 2020 | 15:59 WIB
EDUKASI PAJAK
Selasa, 07 April 2020 | 17:08 WIB
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Selasa, 07 April 2020 | 16:45 WIB
STISIPOL PAHLAWAN 12 BANGKA
Kamis, 02 April 2020 | 15:11 WIB
LEE JI-EUN:
Reportase

Ingin Jual Recovery Bond, Pemerintah Susun Perppu Surat Utang Negara

A+
A-
3
A+
A-
3
Ingin Jual Recovery Bond, Pemerintah Susun Perppu Surat Utang Negara

Sekretaris Menko Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso.

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah sedang membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk Undang-Undang No.24/2002 tentang Surat Utang Negara (SUN) agar bisa menerbitkan recovery bond untuk menekan dampak virus Corona terhadap perekonomian.

Sekretaris Menko Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan recovery bond akan menjadi jenis SUN baru yang hasil penjualannya akan dipakai untuk menanggulangi dampak virus Corona. Pemerintah ingin menjual recovery bond tersebut kepada Bank Indonesia (BI) atau pihak swasta lain yang mampu membelinya.

“Terutama di saat ini keterbatasan BI yang hanya bisa membeli surat utang dari secondary market. Makanya, pemerintah butuhkan Perppu," katanya melalui konferensi video, Kamis (26/3/2020).

Baca Juga: Ini 4 Insentif Pajak Baru Terkait Barang & Jasa untuk Tangani Corona

Susiwijono mengatakan UU SUN hanya memperbolehkan BI membeli surat utang dari pasar sekunder, yang biasanya ditujukan untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Namun, dengan Perppu tersebut, diharapkan BI bisa langsung memberi surat utang agar dananya bisa segera dimanfaatkan.

Recovery bond merupakan surat utang dalam bentuk rupiah. Dana yang terkumpul dari penjualan recovery bond akan disalurkan untuk dunia usaha dalam bentuk kredit khusus. Kredit itu akan dibuat sangat ringan sehingga tidak semakin membebani dunia usaha yang tertekan akibat virus Corona.

Namun, pemerintah akan menetapkan syarat khusus untuk pengusaha yang ingin mengakses kredit tersebut, yaitu dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja di tengah wabah virus Corona. Jika harus melakukan PHK, pelaku usaha wajib mempertahankan 90% karyawannya.

Baca Juga: Wah, Ada Beleid Insentif PPN Barang & Jasa untuk Penanganan Covid-19

"Gaji tetap tidak berbeda dari sebelumnya," ujarnya.

Susiwijono menambahkan saat ini Kementerian Keuangan tengah menggodok Perppu untuk menerbitkan recovery bond tersebut. Dia memperkirakan Perppu itu akan rampung besok.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga sempat menyatakan keinginannya mencari sumber pembiayaan baru untuk menangani dampak virus Corona. Menurutnya pemerintah bisa mencari sumber pembiayaan secara nonkonvensional, meskipun harus merevisi atau membuat landasan hukum baru. (kaw)

Baca Juga: Jokowi Larang ASN dan Pegawai BUMN Mudik Lebaran Tahun ini

“Terutama di saat ini keterbatasan BI yang hanya bisa membeli surat utang dari secondary market. Makanya, pemerintah butuhkan Perppu," katanya melalui konferensi video, Kamis (26/3/2020).

Baca Juga: Ini 4 Insentif Pajak Baru Terkait Barang & Jasa untuk Tangani Corona

Susiwijono mengatakan UU SUN hanya memperbolehkan BI membeli surat utang dari pasar sekunder, yang biasanya ditujukan untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Namun, dengan Perppu tersebut, diharapkan BI bisa langsung memberi surat utang agar dananya bisa segera dimanfaatkan.

Recovery bond merupakan surat utang dalam bentuk rupiah. Dana yang terkumpul dari penjualan recovery bond akan disalurkan untuk dunia usaha dalam bentuk kredit khusus. Kredit itu akan dibuat sangat ringan sehingga tidak semakin membebani dunia usaha yang tertekan akibat virus Corona.

Namun, pemerintah akan menetapkan syarat khusus untuk pengusaha yang ingin mengakses kredit tersebut, yaitu dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja di tengah wabah virus Corona. Jika harus melakukan PHK, pelaku usaha wajib mempertahankan 90% karyawannya.

Baca Juga: Wah, Ada Beleid Insentif PPN Barang & Jasa untuk Penanganan Covid-19

"Gaji tetap tidak berbeda dari sebelumnya," ujarnya.

Susiwijono menambahkan saat ini Kementerian Keuangan tengah menggodok Perppu untuk menerbitkan recovery bond tersebut. Dia memperkirakan Perppu itu akan rampung besok.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga sempat menyatakan keinginannya mencari sumber pembiayaan baru untuk menangani dampak virus Corona. Menurutnya pemerintah bisa mencari sumber pembiayaan secara nonkonvensional, meskipun harus merevisi atau membuat landasan hukum baru. (kaw)

Baca Juga: Jokowi Larang ASN dan Pegawai BUMN Mudik Lebaran Tahun ini
Topik : virus Corona, recovery bond, surat utang negara, SUN
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
0/1000
artikel terkait
Rabu, 08 April 2020 | 09:35 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Selasa, 07 April 2020 | 18:31 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Selasa, 07 April 2020 | 16:18 WIB
JERMAN
Selasa, 07 April 2020 | 15:46 WIB
PMK 23/2020
berita pilihan
Jum'at, 10 April 2020 | 06:00 WIB
KOTA DEPOK
Kamis, 09 April 2020 | 19:19 WIB
PMK 28/2020
Kamis, 09 April 2020 | 18:31 WIB
PMK 28/2020
Kamis, 09 April 2020 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 09 April 2020 | 17:56 WIB
DKI JAKARTA
Kamis, 09 April 2020 | 17:35 WIB
PENGADILAN PAJAK (5)
Kamis, 09 April 2020 | 17:32 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Kamis, 09 April 2020 | 17:09 WIB
STIMULUS ATASI VIRUS CORONA
Kamis, 09 April 2020 | 16:25 WIB
INDONESIA TAXATION QUARTERLY REPORT Q1-2020