Fokus
Komunitas
Minggu, 03 Juli 2022 | 11:30 WIB
Dir. Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri
Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 29 Juni 2022 | 16:01 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Reportase

Ingatkan Soal Omzet Tak Kena Pajak, DJP: Wujud Keberpihakan untuk UMKM

A+
A-
5
A+
A-
5
Ingatkan Soal Omzet Tak Kena Pajak, DJP: Wujud Keberpihakan untuk UMKM

Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menata produk miliknya di Posko Gerai UMKM di Losarang, Indramayu, Jawa Barat, Senin (25/4/2022). ANTARA FOTO/Dedhez Anggara/YU

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) sepertinya tidak bosan-bosan mengingatkan wajib pajak terkait dengan ketentuan omzet usaha tidak kena pajak khusus untuk pelaku UMKM. Kebijakan yang diatur dalam UU 7/2021 tentang HPP ini berlaku sejak tahun pajak 2022.

"Bagi para pelaku UMKM, di UU HPP ada aturan terkait bagian penghasilan bruto yang tidak dikenai pajak khusus untuk UMKM," tulis Kanwil DJP Sumatra Utara I di akun Twitter, dikutip Jumat (29/4/2022).

Melalui infografis, DJP kembali menyampaikan bahwa atas penghasilan usaha mikro dan kecil hingga Rp500 juta tidak dikenai pajak.

Baca Juga: Catat! PPh Final yang Dibayar dalam PPS Bukan Biaya Pengurang Pajak

"Kebijakan ini dituangkan sebagai wujud keberpihakan pemerintah pada wajib pajak orang pribadi pelaku usaha mikro dan kecil," tulis DJP lagi.

Menurut otoritas, pemerintah mengatur besarnya bagian peredaran bruto yang tidak dikenai pajak dalam 1 tahun sebesar Rp500 juta. Hal ini guna memberikan dukungan kepada para pelamu UMKM yang dikenai PPh final dan wajib pajak orang pribadi yang dikenai PPh berdasarkan ketentuan umum.

"Ini sebagai insentif tambahan bagi wajib pajak orang pribadi UMKM yang dikenai PPh final," tulis DJP.

Baca Juga: Simak Lagi Cara Gabung NPWP Suami-Istri, Siapkan Dokumen Pendukungnya

Perlu dipahami juga, ketentuan omzet tidak kena pajak ini tidak berlaku bagi wajib pajak badan UMKM.

Seperti diketahui, ketentuan mengenai batas omzet tidak kena pajak senilai Rp500 juta tercantum pada UU HPP dan mulai berlaku per tahun pajak 2022.

Bila omzet wajib pajak orang pribadi UMKM ternyata kurang dari atau sama dengan Rp500 juta dalam setahun, maka wajib pajak orang pribadi UMKM tersebut tidak perlu membayar PPh final dengan tarif 0,5%.

Baca Juga: Sudah Ada PPS, Pemerintah Pilih Pangkas Target Penerimaan PPh Final

Bila omzet wajib pajak orang pribadi UMKM dalam setahun melampaui Rp500 juta, hanya setiap omzet di atas Rp500 juta saja yang dikenai PPh final UMKM sesuai dengan PP 23/2018. (sap)

Topik : UU HPP, batas omzet tak kena pajak, UMKM, PP 23/2018, PPh final, insentif pajak, Ditjen Pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 02 Juli 2022 | 13:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Sri Mulyani Beberkan Dampak PPS ke Penerimaan Pajak Semester I/2022

Sabtu, 02 Juli 2022 | 07:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Pajak untuk Dunia Usaha Disetop, Pemulihan Bisa Berlanjut?

Jum'at, 01 Juli 2022 | 21:15 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Mau Tahu Hasil Pelaksanaan PPS 2022? Simak Data dari Ditjen Pajak Ini

Jum'at, 01 Juli 2022 | 20:17 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Mayoritas Harta Luar Negeri PPS Tak Direpatriasi, Ini Kata Sri Mulyani

berita pilihan

Selasa, 05 Juli 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Jelang Iduladha, DJBC Perketat Pengawasan Impor Binatang Hidup

Selasa, 05 Juli 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Catat! PPh Final yang Dibayar dalam PPS Bukan Biaya Pengurang Pajak

Selasa, 05 Juli 2022 | 17:45 WIB
KABUPATEN SUKOHARJO

Waduh! Ribuan Kendaraan Tunggak Pajak Kendaraan Sampai Rp50 Miliar

Selasa, 05 Juli 2022 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA SERANG BARAT

Cocokkan Data, Petugas Pajak Sambangi Lokasi Usaha Pengusaha Komputer

Selasa, 05 Juli 2022 | 16:45 WIB
KINERJA FISKAL

Tahun Ini, Pemerintah Bayar Bunga Utang Rp403 Triliun

Selasa, 05 Juli 2022 | 16:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Simak Lagi Cara Gabung NPWP Suami-Istri, Siapkan Dokumen Pendukungnya

Selasa, 05 Juli 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA DENPASAR TIMUR

Minta Konfirmasi Data, Pegawai Pajak Datangi Lokasi Agen Perjalanan

Selasa, 05 Juli 2022 | 15:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Basisnya Tinggi, Penerimaan Pajak Semester II/2022 Diprediksi Rp889 T

Selasa, 05 Juli 2022 | 15:00 WIB
KP2KP NUNUKAN

Petugas Pajak Sisir Usaha di Sekitar Bandara, Gali Info Soal Omzet