Review
Selasa, 02 Maret 2021 | 09:40 WIB
OPINI PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 10:30 WIB
TAJUK PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 09:00 WIB
ANALISIS PAJAK
Rabu, 24 Februari 2021 | 16:39 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Senin, 01 Maret 2021 | 10:15 WIB
KMK 13/2021
Rabu, 24 Februari 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 24 FEBRUARI - 2 MARET 2021
Minggu, 21 Februari 2021 | 09:00 WIB
STATISTIK MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE
Rabu, 17 Februari 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 FEBRUARI - 23 FEBRUARI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Ingat, Pengecualian PPh Dividen Sudah Berlaku Sejak 2 November 2020

A+
A-
8
A+
A-
8
Ingat, Pengecualian PPh Dividen Sudah Berlaku Sejak 2 November 2020

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Pengecualian dividen dari objek pajak penghasilan (PPh) berlaku sejak UU Cipta Kerja diundangkan, yakni 2 November 2020. Ketentuan tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (23/2/2021).

Dalam PP 9/2021 disebutkan pengecualian dividen atau penghasilan lain dari objek PPh – sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh yang telah diubah melalui penerbitan UU Cipta Kerja – berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

“[Pengecualian] berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,” bunyi penggalan Pasal 2A ayat (1) PP 94/20210 yang telah diubah lewat PP 9/2021.

Baca Juga: Pensiunan Boleh Tidak Lapor SPT Tahunan, Asalkan …

Dividen yang dikecualikan dari objek PPh itu merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rapat umum pemegang saham atau dividen interim itu termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

Adapun yang dimaksud dengan penghasilan lain merupakan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap (BUT) di luar negeri dan penghasilan aktif dari luar negeri tidak melalui BUT.

Selain mengenai PPh dividen, ada pula bahasan tentang laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mencatat adanya kenaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) terkait dengan dugaan tindak pidana perpajakan sepanjang 2020.

Baca Juga: Penghasilan dari Pengembangan Dana Abadi Umat Tetap Jadi Objek PPh

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Skema Penyetoran Sendiri

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 2A ayat (5) PP 94/20210 yang telah diubah lewat PP 9/2021, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri atau wajib pajak badan dalam negeri, tidak dipotong PPh.

Jika wajib pajak orang pribadi dalam negeri tidak memenuhi ketentuan investasi, atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri terutang PPh pada saat dividen diterima atau diperoleh.

Baca Juga: Tanggung Pajak Mobil dan Rumah, Pemerintah Ingin Orang Kaya Belanja

“Pajak penghasilan yang terutang … wajib disetor sendiri oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri,” demikian bunyi penggalan Pasal 2A ayat (7).

Sesuai dengan Pasal 2A ayat (8) PP 94/2010 yang telah diubah dengan PP 9/2021, ketentuan mengenai tata cara penyetoran sendiri oleh wajib pajak orang pribadi masih akan diatur lebih lanjut melalui peraturan menteri keuangan (PMK). (DDTCNews)

  • Ketentuan Pengecualian PPh Dividen

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh, untuk dividen dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan dalam negeri sudah langsung dikecualikan dari objek PPh. Namun, untuk dividen dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi, harus memenuhi syarat diinvestasikan di Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

Baca Juga: Ada Aplikasi e-Form Versi Terbaru di DJP Online, Sudah Coba?

Adapun untuk dividen dan penghasilan setelah pajak dari BUT di luar negeri bisa dikecualikan dari objek PPh sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kebutuhan bisnis lainnya Indonesia dalam jangka waktu tertentu serta memenuhi salah satu persyaratan.

Persyaratan yang dimaksud adalah pertama, dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan paling sedikit 30% dari laba setelah pajak. Kedua, dividen berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia sebelum dirjen pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut. (DDTCNews)

  • Pengajuan Restitusi

Ditjen Pajak (DJP) menyebut PPh atas dividen yang diterima wajib pajak dalam negeri yang terlanjur dipungut setelah berlakunya UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, bisa diajukan restitusi. Permohonan restitusi bisa diajukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PMK 187/2015.

Baca Juga: Perubahan Peraturan Konsultan Pajak Harus Fokus pada Tujuan Strategis

Pada masa transisi sejak UU Cipta Kerja berlaku dan sebelum diterbitkannya PMK yang memerinci ketentuan mengenai pengecualian dividen dari pengenaan PPh, DJP menetapkan dividen dalam negeri yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi tetap dipotong PPh sesuai dengan ketentuan.

Khusus untuk dividen dari dalam negeri yang diterima oleh wajib pajak badan dalam negeri, DJP menetapkan tidak ada pemotongan PPh. Kemudian, pemotong PPh pun tidak perlu memiliki surat keterangan bebas (SKB). Simak ‘PPh Dividen Terlanjur Dipotong, DJP Bilang Bisa Restitusi’. (DDTCNews)

  • Kenaikan LTKM Dugaan Pidana Perpajakan

PPATK mencatat ada1.602 LTKM yang terkait dengan dugaan tindak pidana perpajakan sepanjang 2020. Jumlah tersebut meningkat bila dibandingkan catatan pada 2019. LTKM terkait dengan dugaan tindak pidana perpajakan yang diterima PPATK pada 2019 mencapai 1.481 LTKM.

Baca Juga: Pengurangan Penghasilan Tanpa Bukti Penerimaan Sumbangan, Apa Bisa?

"Berdasarkan LTKM selama tahun 2020, diketahui sebanyak 38,4% LTKM saja yang mampu diidentifikasi oleh pihak pelapor terindikasi tindak pidana, dan selebihnya sebanyak 61,6% LTLM tidak terisi atau belum mengindikasikan tindak pidana," tulis PPATK dalam Buletin Statistik Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme. Simak ‘Naik, Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Dugaan Pidana Perpajakan’. (DDTCNews/Bisnis Indonesia)

  • Permintaan Data dan Informasi

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor mengatakan otoritas selalu melakukan permintaan data transaksi keuangan kepada PPATK untuk pelaksanaan proses pemeriksaan atau penyidikan pajak terhadap wajib pajak di Tanah Air.

Namun, DJP tidak hanya meminta data kepada PPATK. Pasalnya, permintaan data dan informasi secara rutin dilakukan terhadap 69 instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lainnya (ILAP). Selain itu, DJP juga menerima data keuangan dari perbankan. (Bisnis Indonesia)

Baca Juga: Aturan Baru! Penghasilan Lembaga Haji Ini Resmi Bebas Pajak
  • Konsinyasi

Pemerintah mulai memperjelas ketentuan mengenai perlakuan pajak pertambahan nilai (PPN) atas penyerahan barang berwujud secara konsinyasi akibat diubahnya UU PPN melalui UU Cipta Kerja. Dalam PP 9/2021, pemerintah merevisi PP 1/2012 dan menyisipkan Pasal 17A.

Pasal 17A itu menyatakan penyerahan barang kena pajak (BKP) berwujud bagi consignor terjadi pada saat harga atas penyerahan BKP berwujud diakui sebagai piutang atau penghasilan ataupun ketika pengusaha kena pajak (PKP) consignor menerbitkan faktur pajak. (DDTCNews/Kontan)

  • Evaluasi Perda Pajak dan Retribusi Daerah

Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri memiliki kewenangan untuk mengevaluasi peraturan daerah (perda) pajak dan retribusi daerah hingga aturan pelaksanaanya.

Baca Juga: Batas Waktu Pengangsuran atau Penundaan Bayar Pajak Diubah

Pada Pasal 18 PP 10/2021, kedua kementerian tersebut akan mengevaluasi perda pajak dan retribusi yang berpotensi bertentangan dengan kepentingan umum, bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, tidak sesuai dengan kebijakan fiskal nasional, atau menghambat ekosistem investasi dan kemudahan berusaha.

“Pengawasan ... dilakukan berdasarkan laporan hasil pemantauan, laporan masyarakat, pemberitaan media, kunjungan lapangan, analisis perkembangan realisasi pajak dan retribusi, dan/atau sumber informasi lainnya," bunyi Pasal 19 ayat (1) PP 10/2021. (DDTCNews) (kaw)

Baca Juga: 'Tidak Cuma Sibuk Ngurusi Hak, tapi Juga Harus Ingat Bayar Pajak’
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, PPh, dividen, UU Cipta Kerja, PP 9/2021, Ditjen Pajak, DJP
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 01 Maret 2021 | 12:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Senin, 01 Maret 2021 | 11:42 WIB
PMK 18/2021
Senin, 01 Maret 2021 | 08:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Selasa, 02 Maret 2021 | 19:15 WIB
YORDANIA
Selasa, 02 Maret 2021 | 18:22 WIB
PELAPORAN SPT
Selasa, 02 Maret 2021 | 17:42 WIB
KEBIJAKAN MONETER
Selasa, 02 Maret 2021 | 17:30 WIB
SINGAPURA
Selasa, 02 Maret 2021 | 17:26 WIB
PMK 18/2021
Selasa, 02 Maret 2021 | 16:15 WIB
INSENTIF PAJAK
Selasa, 02 Maret 2021 | 16:00 WIB
PMK 21/2021
Selasa, 02 Maret 2021 | 15:45 WIB
KABUPATEN NGAWI
Selasa, 02 Maret 2021 | 15:41 WIB
PELAPORAN SPT