KEANGGOTAAN FATF

Indonesia Kejar Keanggotaan FATF, Ini Manfaatnya dari Sisi Perpajakan

Muhamad Wildan | Selasa, 26 Juli 2022 | 10:30 WIB
Indonesia Kejar Keanggotaan FATF, Ini Manfaatnya dari Sisi Perpajakan

Dirjen Pajak Suryo Utomo.

JAKARTA, DDTCNews - Keanggotaan Indonesia dalam Financial Action Task Force (FATF) berpotensi mendongkrak kredibilitas sistem keuangan dan perekonomian Indonesia.

Bila sistem keuangan Indonesia memiliki kredibilitas dan dipercaya oleh komunitas global, iklim investasi akan ikut meningkat dan suku bunga yang ditanggung oleh perusahaan bakal menurun.

Implikasinya, penerimaan pajak Indonesia juga berpotensi naik. "Bila cost menurun maka harapannya jumlah pajak yang dibayar mengalami peningkatan," ujar Dirjen Pajak Suryo Utomo, Selasa (26/7/2022).

Baca Juga:
Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Bila Indonesia tidak memiliki ketentuan pencegahan pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang memadai, menurut Suryo, Indonesia berpotensi dianggap sebagai negara yang berisiko.

Agar menjadi anggota tetap FATF, Suryo mengatakan pihaknya mendukung proses mutual evaluation review (MER) khususnya dalam hal evaluasi atas penegakan hukum di bidang perpajakan dan keterkaitannya dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Pencegahan tindak pidana yang kami lakukan [di bidang perpajakan] erat terkait dan mendukung implementasi pencegahan TPPU," ujar Suryo.

Baca Juga:
Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Dengan menjadi anggota tetap FATF, Suryo mengatakan Indonesia bakal mampu meminimalisasi praktik-praktik tindak pidana di bidang perpajakan yang diikuti dengan TPPU.

"Minimal ruang gerak agak dipersempit dan ujung-ujungnya pemberantasan atas tindak pidana perpajakan dan TPPU bisa dilaksanakan," ujar Suryo.

Kredibilitas sistem keuangan dan perekonomian Indonesia juga akan makin diakui oleh negara mitra. "Ujung-ujungnya pasti ekonomi bangkit, Indonesia maju, dan akan pajak ikut di belakangnya. Kami mengharapkan keanggotaan tetap FATF ini," ujar Suryo.

Baca Juga:
Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Untuk diketahui, MER adalah penilaian yang dilakukan oleh tim asesor FATF untuk menguji kepatuhan Indonesia terhadap prinsip-prinsip Antipencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT).

MER dilaksanakan oleh FATF atas Indonesia sejak 18 Juli 2022 dan akan berakhir pada 4 Agustus 2022. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara

BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara