Review
Kamis, 29 September 2022 | 16:16 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 27 September 2022 | 11:55 WIB
KONSULTASI UU HPP
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI
Kamis, 22 September 2022 | 13:53 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 28 September 2022 | 09:39 WIB
KURS PAJAK 28 SEPTEMBER - 04 OKTOBER 2022
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Rabu, 14 September 2022 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 14 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2022
Rabu, 07 September 2022 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 07 SEPTEMBER - 13 SEPTEMBER
Komunitas
Senin, 03 Oktober 2022 | 16:52 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Senin, 03 Oktober 2022 | 12:25 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Sabtu, 01 Oktober 2022 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 16:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Reportase

Indonesia Kejar Keanggotaan FATF, Ini Manfaatnya dari Sisi Perpajakan

A+
A-
0
A+
A-
0
Indonesia Kejar Keanggotaan FATF, Ini Manfaatnya dari Sisi Perpajakan

Dirjen Pajak Suryo Utomo.

JAKARTA, DDTCNews - Keanggotaan Indonesia dalam Financial Action Task Force (FATF) berpotensi mendongkrak kredibilitas sistem keuangan dan perekonomian Indonesia.

Bila sistem keuangan Indonesia memiliki kredibilitas dan dipercaya oleh komunitas global, iklim investasi akan ikut meningkat dan suku bunga yang ditanggung oleh perusahaan bakal menurun.

Implikasinya, penerimaan pajak Indonesia juga berpotensi naik. "Bila cost menurun maka harapannya jumlah pajak yang dibayar mengalami peningkatan," ujar Dirjen Pajak Suryo Utomo, Selasa (26/7/2022).

Baca Juga: Sengketa PPh Pasal 23 atas Pinjaman Tanpa Bunga

Bila Indonesia tidak memiliki ketentuan pencegahan pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang memadai, menurut Suryo, Indonesia berpotensi dianggap sebagai negara yang berisiko.

Agar menjadi anggota tetap FATF, Suryo mengatakan pihaknya mendukung proses mutual evaluation review (MER) khususnya dalam hal evaluasi atas penegakan hukum di bidang perpajakan dan keterkaitannya dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Pencegahan tindak pidana yang kami lakukan [di bidang perpajakan] erat terkait dan mendukung implementasi pencegahan TPPU," ujar Suryo.

Baca Juga: Sri Mulyani Harap Indonesia Jadi Anggota Penuh FATF pada 2023

Dengan menjadi anggota tetap FATF, Suryo mengatakan Indonesia bakal mampu meminimalisasi praktik-praktik tindak pidana di bidang perpajakan yang diikuti dengan TPPU.

"Minimal ruang gerak agak dipersempit dan ujung-ujungnya pemberantasan atas tindak pidana perpajakan dan TPPU bisa dilaksanakan," ujar Suryo.

Kredibilitas sistem keuangan dan perekonomian Indonesia juga akan makin diakui oleh negara mitra. "Ujung-ujungnya pasti ekonomi bangkit, Indonesia maju, dan akan pajak ikut di belakangnya. Kami mengharapkan keanggotaan tetap FATF ini," ujar Suryo.

Baca Juga: Isi SPT Tidak Benar, Terdakwa Ini Dipenjara dan Didenda Rp2,63 Miliar

Untuk diketahui, MER adalah penilaian yang dilakukan oleh tim asesor FATF untuk menguji kepatuhan Indonesia terhadap prinsip-prinsip Antipencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT).

MER dilaksanakan oleh FATF atas Indonesia sejak 18 Juli 2022 dan akan berakhir pada 4 Agustus 2022. (sap)

Baca Juga: Wah! Kejar Aset Penunggak Pajak, Kantor Pajak Datangi 3 Bank Sekaligus

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pencucian uang, PPATK, pidana pajak, penegakan hukum, pengadilan pajak, FATF, Suryo Utomo

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 02 September 2022 | 10:13 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pajak atas Kesalahan Pencatatan Biaya Gaji Ekspatriat

Kamis, 01 September 2022 | 16:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Utang Pajak Rp30 M Tak Dilunasi, Apartemen & Saldo Rekening Disita KPP

Kamis, 01 September 2022 | 09:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Disita Lagi! 4 Aset Tanah dan Bangunan Milik Tersangka Pidana Pajak

Selasa, 30 Agustus 2022 | 18:10 WIB
PENGADILAN PAJAK

Dibuka! Rekrutmen Calon Hakim Pengadilan Pajak Tahun Anggaran 2022

berita pilihan

Senin, 03 Oktober 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Perusahaan Modal Ventura?

Senin, 03 Oktober 2022 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Korlantas Sebut Kendaraan yang Tunggak Pajak Bisa Ditilang

Senin, 03 Oktober 2022 | 17:11 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 23 atas Pinjaman Tanpa Bunga

Senin, 03 Oktober 2022 | 17:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

'Email dan NIK Sudah Didaftarkan NPWP' Saat Daftar Online, Ini Artinya

Senin, 03 Oktober 2022 | 16:52 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022

Memanfaatkan Sumber Informasi Terbuka untuk Awasi Kepatuhan Pajak HNWI

Senin, 03 Oktober 2022 | 16:30 WIB
PER-14/PJ/2022

Sudah Ada SPT Masa Unifikasi, Lampiran Formulir 1107 PUT 1 Dihapus

Senin, 03 Oktober 2022 | 16:09 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Wah! Ada Email Blast Lagi dari DJP, WP Diminta Perbarui Data Pribadi

Senin, 03 Oktober 2022 | 16:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingat! e-SPT Sudah Ditutup, Pembetulan SPT Tahunan Badan Pakai e-Form

Senin, 03 Oktober 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi: Jangan Sampai Pabriknya Besar-Besar, Tapi Lingkungannya Miskin