Berita
Jum'at, 17 September 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 17 September 2021 | 07:30 WIB
BANTUAN SOSIAL
Jum'at, 17 September 2021 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Review
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 12:00 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 16 September 2021 | 17:10 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (3)
Kamis, 16 September 2021 | 16:49 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 15 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 15 September 2021 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Impor 1,2 Juta Vaksin, Pemerintah Bebaskan Bea Masuk dan PDRI

A+
A-
13
A+
A-
13
Impor 1,2 Juta Vaksin, Pemerintah Bebaskan Bea Masuk dan PDRI

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah memberikan fasilitas fiskal berupa pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) senilai total Rp50,95 miliar atas impor vaksin Covid-19 sebanyak 1,2 juta dosis.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan berdasarkan catatan Airway bill (AWB) PEK99463221, nilai pabean impor vaksin itu diperkirakan US$20,57 juta atau Rp290,63 miliar. Oleh karena itu, nilai pembebasan bea masuknya senilai Rp14,56 miliar dan pajak dalam rangka impor Rp36,39 miliar.

“Fasilitas yang kami berikan adalah pembebasan bea masuk dan atau cukai, tidak dipungut PPN dan pajak penjualan barang mewah, serta dibebaskan pungutan PPh Pasal 22," katanya melalui konferensi video, Senin (7/12/2020).

Baca Juga: Pemerintah Jamin UMKM Bisa Akses Insentif Pajak dan Retribusi

Sri Mulyani mengatakan telah menerbitkan PMK 188/PMK.04/2020 yang mengatur fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan atas impor vaksin, bahan baku vaksin, peralatan produksi vaksin, serta peralatan vaksinasi Covid-19.

Menurutnya, subjek yang dapat memanfaatkan fasilitas tersebut yakni pemerintah pusat seperti Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta pemerintah daerah dan badan hukum atau nonbadan hukum yang mendapat penugasan atau penunjukkan dari Kemenkes. Selain itu, Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) juga memberikan pelayanan rush handling agar proses impor lebih cepat.

Vaksin yang tiba malam tadi dikemas dalam 33 paket dengan berat bruto 9,22 ton. Isinya berupa 1,2 juta vial 1 dosis vaksin, serta 568 vial 1 dosis vaksin untuk sampel pengujian.

Baca Juga: Ini 5 Kelompok Biaya yang Dapat Insentif Supertax Deduction Vokasi

Dengan pelayanan rush handling, menurut Sri Mulyani, paket vaksin segera dikeluarkan dari pesawat begitu mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Setelah diperiksa DJBC, vaksin segera dikirim ke gudang Bio Farma di Bandung dengan pengawalan TNI dan Polri.

"Ditjen Bea dan Cukai telah melakukan dukungan keseluruhan untuk pelayanan impor vaksin tersebut sesuai dengan PMK No. 188," ujarnya.

Sri Mulyani memastikan Kemenkeu akan terus memberikan dukungan berupa penganggaran dan perencanaan pelaksanaan program vaksinasi Covid-19, terutama yang dibayarkan oleh pemerintah. (kaw)

Baca Juga: Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Impor Alkes Tembus Rp1,06 Triliun

Topik : vaksin, virus Corona, Covid-19, insentif, bea masuk, PDRI, Sri Mulyani

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

lestari

Rabu, 09 Desember 2020 | 18:29 WIB
Kondisi saat ini lebih baik di rumah saja. Jangan sampai anak istri/keluarga kita kena imbasnya. Di rumah gk ada kerjaan? Mau penghasilan sehari bisa jutaan rupiah? Hub aja 0823-6991-4226 (WA)
1

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 12 September 2021 | 07:00 WIB
APBN 2021

Mulai untuk Vaksinasi Hingga UMKM, Sri Mulyani Jelaskan Manfaat SiLPA

Sabtu, 11 September 2021 | 15:30 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Percepatan Vaksinasi yang Berujung pada Pajak

Sabtu, 11 September 2021 | 12:00 WIB
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Jangan Telat! Pemutihan Pajak Kendaraan Berakhir Bulan Ini

Jum'at, 10 September 2021 | 18:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Fasilitas PPN untuk Jasa Keuangan Jangan Dihapus, Ini Kata APPI

berita pilihan

Jum'at, 17 September 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Amankan Penerimaan Pajak, DJP Awasi Sektor Usaha Ini

Jum'at, 17 September 2021 | 07:30 WIB
BANTUAN SOSIAL

Coba Cek Rekening! 4,6 Juta Pekerja Sudah Terima Subsidi Gaji

Jum'at, 17 September 2021 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Periode Stimulus Diperpanjang, OJK Terbitkan 2 Aturan Baru

Kamis, 16 September 2021 | 18:00 WIB
ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

Dana Pemda Mengendap di Bank Tembus Rp140 Triliun, Ini Kata Kemendagri

Kamis, 16 September 2021 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Jamin UMKM Bisa Akses Insentif Pajak dan Retribusi

Kamis, 16 September 2021 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Sebagian Usulan Kenaikan Pajak Joe Biden Didukung Parlemen

Kamis, 16 September 2021 | 17:10 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (3)

Ini 5 Kelompok Biaya yang Dapat Insentif Supertax Deduction Vokasi

Kamis, 16 September 2021 | 17:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Lacak Penghasilan Wajib Pajak Kaya, Menkeu Minta Dukungan Kongres

Kamis, 16 September 2021 | 16:51 WIB
INGGRIS

Berantas Penghindaran Pajak, Otoritas Tak Cuma Buru Pelaku