DDTC ACADEMY - TAX UPDATE WEBINAR

Implikasi dari Perubahan dalam PP 49/2022, Wajib Pajak Harus Tahu!

Redaksi DDTCNews | Senin, 09 Januari 2023 | 10:45 WIB
Implikasi dari Perubahan dalam PP 49/2022, Wajib Pajak Harus Tahu!

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Melalui UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang diperinci melalui Peraturan Pemerintah (PP) 49/2022, pemerintah telah mengatur perluasan basis PPN. Perluasan basis PPN tersebut dilakukan melalui pengurangan pengecualian agar lebih mencerminkan keadilan serta ketepatan sasaran.

Berdasarkan beleid tersebut, sejumlah barang dan jasa yang semula bukan merupakan barang kena pajak (non-BKP) dan bukan jasa kena pajak (non-JKP) sebagaimana diatur dalam Pasal 4A UU PPN, kini diubah menjadi BKP tertentu dan JKP tertentu yang diberikan kemudahan PPN dibebaskan atau tidak dipungut.

Sebagai konsekuensi dari berlakunya PP 49/2022, terdapat beberapa perubahan serta dampak terhadap proses bisnis perpajakan wajib pajak. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut.

Kewajiban Pengusaha untuk Menjadi PKP

Pelaku usaha yang dahulu melakukan penyerahan yang dikecualikan dari PPN, kini perlu dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) apabila omzetnya telah melampaui Rp4,8 miliar dalam satu tahun.

Merujuk pada Pasal 1 angka 10 PER-03/PJ/2022, PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN.

Kewajiban Menerbitkan Faktur Pajak atas Penyerahan BKP/JKP

Sebagai konsekuensi dari dikukuhkannya seorang wajib pajak sebagai PKP, atas setiap penyerahan BKP/JKP, PKP perlu membuat faktur pajak. Adapun kode faktur pajak yang digunakan untuk BKP/JKP yang memperoleh fasilitas tidak dipungut PPN adalah kode 07. Kemudian, untuk penyerahan BKP/JKP yang memperoleh fasilitas dibebaskan, PKP menerbitkan faktur dengan kode faktur 08.

Faktur juga perlu diberi keterangan atau cap PPN dibebaskan atau tidak dipungut dan mencantumkan peraturan perundang-undangan yang mendasari pemberian fasilitas pembebasan tersebut.

Sebagai catatan, pajak masukan atas jasa yang mendapatkan fasilitas pembebasan PPN tetap tidak dapat dikreditkan. Dan juga fasilitas ini tidak perlu menggunakan SKB PPN.

Kewajiban Melaporkan dalam SPT Masa PPN

Selanjutnya, PKP harus melaporkan penyerahan BKP/JKP dalam SPT Masa PPN. Meski demikian, apabila volume penyerahan BKP/JKP yang dilakukan oleh PKP relatif tinggi, terdapat kemudahan administrasi PPN yang dapat dimanfaatkan. 

Apabila penyerahan BKP/JKP dilakukan kepada pihak yang memenuhi kriteria konsumen akhir, PKP dapat menerbitkan faktur pajak dengan skema digunggung. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) PER-03/2022 s.t.d.d. PER-11/2022.

Adapun PP 49/2022 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 12 Desember 2022. Namun, ketentuan pemberian kemudahan perpajakan sejak 1 April sampai dengan sebelum berlakunya PP 49/2022 ini mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam PP ini.

Ingin memahami lebih dalam terkait dengan perubahan aturan dalam PP 49/2022 dan implikasinya terhadap proses bisnis perpajakan perusahaan Anda?

Ikuti, Tax Update Webinar: Fasilitas PPN Dibebaskan dan Tidak Dipungut Sesuai PP 49/2022. Kunjungi link berikut untuk Info webinar dan pendaftaran:

https://news.ddtc.co.id/pahami-penyesuaian-ketentuan-fasilitas-ppn-pp-49-2022-di-webinar-ini-44590

Membutuhkan informasi lebih lanjut terkait info webinar ini? Hubungi Hotline DDTC Academy +62812-8393-5151 (Vira), email [email protected](Vira), atau melalui akun Instagram DDTC Academy (@ddtcacademy). (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 12 Juni 2024 | 17:14 WIB PP 49/2022

Ini Ketentuan PPN Pakan Ternak dan Hewan Kesayangan

Rabu, 12 Juni 2024 | 09:07 WIB KURS PAJAK 12 JUNI 2024-18 JUNI 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Tertekan Terhadap Nyaris Semua Negara Mitra

Selasa, 11 Juni 2024 | 18:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Rapat dengan DPD, Sri Mulyani Singgung Wacana Kenaikan Tarif PPN

BERITA PILIHAN
Rabu, 12 Juni 2024 | 19:00 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Bea Cukai Musnahkan BKC Ilegal Rp 4 Miliar, Terbanyak Rokok dan Miras

Rabu, 12 Juni 2024 | 18:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Dukung Penerapan Opsen Pajak, DJPK Susun Program Penguatan Basis Data

Rabu, 12 Juni 2024 | 17:45 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tenang, Saldo Deposit WP pada Coretax System Tidak akan Ter-Autodebet

Rabu, 12 Juni 2024 | 17:41 WIB KAMUS PAJAK

Update 2024: Apa Itu Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN)?

Rabu, 12 Juni 2024 | 17:14 WIB PP 49/2022

Ini Ketentuan PPN Pakan Ternak dan Hewan Kesayangan

Rabu, 12 Juni 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Anak Sekolah Perlu NPWP untuk Administrasi, Bisa Pakai Milik Orang Tua

Rabu, 12 Juni 2024 | 16:03 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Meski Sulit Dicapai, Jokowi Tetap Targetkan Stunting Turun ke 14%