Review
Kamis, 09 Februari 2023 | 17:41 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 08 Februari 2023 | 11:44 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Februari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (5)
Kamis, 02 Februari 2023 | 17:05 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 09 Februari 2023 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Kamis, 09 Februari 2023 | 13:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Selasa, 07 Februari 2023 | 10:00 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Februari 2023 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 08 Februari 2023 | 10:00 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Februari 2023 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 8 FEBRUARI 2023 - 14 FEBRUARI 2023
Rabu, 01 Februari 2023 | 10:00 WIB
KMK 6/2023
Rabu, 01 Februari 2023 | 09:31 WIB
KURS PAJAK 1 FEBRUARI - 7 FEBRUARI 2023
Reportase

Ikut PPS Demi Laporkan Hartanya, Komika Ini Mengaku Dimudahkan

A+
A-
1
A+
A-
1
Ikut PPS Demi Laporkan Hartanya, Komika Ini Mengaku Dimudahkan

Twitter Space Yudha Keling tentang PPS.

JAKARTA, DDTCNews - Komika Yudha Ramadhan, atau yang populer dipanggil Yudha Keling, membagikan pengalamannya mengikuti program pengungkapan sukarela (PPS).

Yudha mengatakan keikutsertaannya dalam PPS untuk membereskan kewajiban perpajakan yang belum dilakukan di masa lalu. Menurutnya, mengikuti PPS jauh lebih mudah ketimbang melakukan pembetulan SPT Tahunan.

"Penghasilan pada tahun-tahun ke belakang, untuk beberapa orang kan ada yang habis untuk konsumsi. Makanya, PPS ini ada untuk memudahkan itu," katanya dalam forum Yudha Keling Twitter Space bersama @DitjenPajakRI, dikutip pada Selasa (21/6/2022).

Baca Juga: DJP Sebut Subjek PPh Final UMKM Ditambah Lewat PP 55/2022

Yudha mengakui baru taat melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam beberapa tahun terakhir. Sementara saat mengawali karier pada 2015-2016, dia belum memahami tentang kewajibannya untuk membayar pajak dan melaporkan SPT Tahunan.

Tertarik mengikuti PPS, dia lantas memilih mendatangi kantor pelayanan pajak (KPP) secara langsung untuk berkonsultasi. Dalam kunjungannya tersebut, dia pun dibantu account representative (AR) untuk mengikuti PPS secara online.

Yudha menyatakan sempat menerima email imbauan mengikuti PPS dari DJP. Setelah mengikuti PPS, dia kembali memperoleh email berisi ucapan terima kasih karena sudah berpartisipasi dalam program tersebut.

Baca Juga: Wah! Shireen Sungkar Datangi Kantor Pajak, Urus NIK-NPWP?

Berkaca dari pengalamannya, dia kemudian mengajak para pengikutnya di Twitter untuk memanfaatkan PPS. Menurutnya, prosedur mengikuti PPS tergolong mudah serta ada petugas pajak yang siap membantu.

"Buat teman-teman yang belum mulai menunaikan kewajibannya sebagai wajib pajak, kalau kita ke KPP, sudah pasti ada AR yang membimbing kita," ujarnya.

Yudha kini telah menyelesaikan semua kewajiban perpajakannya. Dia bahkan memberi nama "Yudha Si Taat Pajak" pada akun Twitter pribadinya @yudhakhel.

Baca Juga: NPWP 15 Digit Tak Berlaku Mulai 2024, Ini Langkah-Langkah Validasi NIK

Sementara itu, Penyuluh Pajak Ahli Muda DJP Bima Pradana menjelaskan penyelenggaraan PPS diatur dalam UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Periode program tersebut juga hanya selama 6 bulan, yakni pada 1 Januari hingga 30 Juni 2022.

PPS dapat diikuti wajib pajak orang pribadi dan badan peserta tax amnesty dengan basis aset per 31 Desember 2015 yang belum diungkapkan. Selain itu, program tersebut juga dapat diikuti wajib pajak orang pribadi yang belum mengikuti tax amnesty dengan basis aset perolehan 2016-2020 yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan 2020.

"Ini membicarakan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela, melalui wajib pajak diminta bayar pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan pengungkapan harta yang posisinya belum dilaporkan," katanya. (sap)

Baca Juga: Begini Ketentuan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukper di PMK 177/2022

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : UU HPP, program pengungkapan sukarela, PPS, PAS Final, PPh final, PMK 196/2021, tax amnesty, selebritas

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 03 Februari 2023 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Buat Kode Billing PPh Final Dividen Orang Pribadi di DJP Online

Jum'at, 03 Februari 2023 | 14:30 WIB
PP 49/2022

Tiket Pesawat Tersambung dengan Rute Luar Negeri, Tidak Kena PPN?

Jum'at, 03 Februari 2023 | 11:07 WIB
KABUPATEN TRENGGALEK

Bupati Ini Ajak Warga Validasi NIK-NPWP Biar Urusan Pajak Lebih Mudah

berita pilihan

Kamis, 09 Februari 2023 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Eigen Losing?

Kamis, 09 Februari 2023 | 17:41 WIB
KONSULTASI PAJAK

Ada Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Bagaimana Ketentuan Pemungutannya?

Kamis, 09 Februari 2023 | 17:30 WIB
KABUPATEN LUWU UTARA

Bupati Ingatkan WP, Lapor SPT Tahunan Harus Benar dan Jangan Telat

Kamis, 09 Februari 2023 | 17:15 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Awal Tahun, Tingkat Inflasi Beras Menanjak ke 7,7%

Kamis, 09 Februari 2023 | 17:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Tak Hanya ASN, TNI/Polri Sekarang Wajib Lapor Harta di SPT Tahunan

Kamis, 09 Februari 2023 | 16:09 WIB
PMK 61/2021

Hak dan Kewajiban Perpajakan WP Pemegang Izin Tambang, Simak Aturannya

Kamis, 09 Februari 2023 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Roadmap Industri Rokok Masih Digodok, Kemenkeu Fokus Soal Cukai

Kamis, 09 Februari 2023 | 15:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Hindari Sistem Down, WP Diimbau Lapor SPT Tahunan Sesegera Mungkin

Kamis, 09 Februari 2023 | 15:00 WIB
KP2KP MUKOMUKO

Pastikan Kebenaran Alamat WP, Petugas Pajak Adakan Pemeriksaan

Kamis, 09 Februari 2023 | 14:30 WIB
PMK 28/2008

Bawa Barang Pindahan dari Luar Negeri Bebas Bea Masuk, Simak Aturannya