Review
Kamis, 29 September 2022 | 16:16 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 27 September 2022 | 11:55 WIB
KONSULTASI UU HPP
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI
Kamis, 22 September 2022 | 13:53 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 28 September 2022 | 09:39 WIB
KURS PAJAK 28 SEPTEMBER - 04 OKTOBER 2022
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Rabu, 14 September 2022 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 14 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2022
Rabu, 07 September 2022 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 07 SEPTEMBER - 13 SEPTEMBER
Komunitas
Senin, 03 Oktober 2022 | 16:52 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Senin, 03 Oktober 2022 | 12:25 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Sabtu, 01 Oktober 2022 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 16:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Reportase

Harga Minyak Sawit Melonjak, Malaysia Dapat Setoran Pajak Lebih Besar

A+
A-
0
A+
A-
0
Harga Minyak Sawit Melonjak, Malaysia Dapat Setoran Pajak Lebih Besar

Ilustrasi. Pekerja menimbang tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Bram Itam, Tanjungjabung Barat, Jambi, Selasa (15/3/2022). ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan/tom.

KUALA LUMPUR, DDTCNews - Pemerintah Malaysia memperkirakan penerimaan dari windfall tax akan melampaui RM1 miliar atau setara dengan Rp3,4 triliun tahun ini seiring dengan melonjaknya harga rata-rata minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO).

Menteri Industri Perkebunan dan Komoditas Datuk Zuraida Kamaruddin mengatakan pemerintah juga akan memperoleh tambahan penerimaan perpajakan dari industri dan ekspor minyak kelapa sawit yang diprediksi mencapai RM2 miliar.

"Perkembangan ini terjadi pada momen yang pas mengingat pemerintah telah menghabiskan miliaran ringgit selama 2 tahun terakhir untuk membantu mengatasi dampak Covid-19 pada masyarakat dan kemerosotan ekonomi," katanya, Senin (21/3/2022).

Baca Juga: Apa Itu Perusahaan Modal Ventura?

Zuraida memperkirakan rata-rata harga CPO akan mencapai RM4.250 per ton dengan produksi 19 juta ton. Menurutnya, kenaikan harga CPO akan berdampak positif pada APBN dan turut membantu mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Untuk diketahui, pemerintah mengenakan windfall tax pada industri kelapa sawit berdasarkan ambang batas harga pasar minyak mentah dalam negeri. Pemerintah meyakini windfall tax dapat membantu pelaksanaan berbagai program sosial dan ekonomi.

Beberapa program tersebut di antaranya membangun sekolah, rumah sakit, jalan raya, dan bantuan sosial untuk keluarga tidak mampu.

Baca Juga: Celah Pajak e-Commerce Berisiko Melebar, Vietnam Siapkan Strategi Ini

Di sisi lain, Kementerian Industri Perkebunan dan Komoditas berupaya menangkap peluang ekonomi di tengah kenaikan harga komoditas global. Misal, dengan membuka lebih banyak pasar ekspor untuk komoditas Malaysia seperti ke Iran, Turki, India, dan China.

"Beberapa negara telah meningkatkan pembelian produk-produk ini, sementara yang lain sedang menyelesaikan kesepakatan perdagangan," ujar Zuraida.

Dia memperkirakan China akan mengimpor tambahan 500.000 ton minyak kelapa sawit dari Malaysia pada 2022, sedangkan India akan menjadi tujuan ekspor utama minyak kelapa sawit Malaysia karena menambah impor 2 juta ton pada tahun ini.

Baca Juga: Korlantas Sebut Kendaraan yang Tunggak Pajak Bisa Ditilang

Menurutnya, India bakal menghadapi kekurangan minyak nabati karena ketergantungannya pada minyak bunga matahari dari Ukraina dan adanya perubahan kebijakan ekspor minyak kelapa sawit di Indonesia.

Untuk itu, Zuraida berharap kelapa sawit Malaysia dapat mengisi kekosongan pasokan minyak nabati di India.

"Kenaikan harga komoditas telah memberikan berkah kepada pemilik perkebunan di Malaysia, baik pada level konglomerasi maupun petani kecil, serta pelaku industri lainnya," tuturnya seperti dilansir theedgemarkets.com. (rig)

Baca Juga: Sengketa PPh Pasal 23 atas Pinjaman Tanpa Bunga

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : malaysia, windfall tax, pajak, pajak internasional, minyak kelapa sawit, CPO, komoditas

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 02 Oktober 2022 | 14:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Siapkan Aturan Teknis Pelaporan Repatriasi dan Investasi Harta PPS

Minggu, 02 Oktober 2022 | 13:30 WIB
NORWEGIA

Pakai Aset Negara, Sektor Perikanan Ini Kena Pajak Khusus

Minggu, 02 Oktober 2022 | 13:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

PPN atau PPnBM yang Tidak Dipungut Instansi Pemerintah

Minggu, 02 Oktober 2022 | 12:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Faktur Pajak atas Transaksi Bebas PPN Terlambat Dibuat, Kena Sanksi?

berita pilihan

Senin, 03 Oktober 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Perusahaan Modal Ventura?

Senin, 03 Oktober 2022 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Korlantas Sebut Kendaraan yang Tunggak Pajak Bisa Ditilang

Senin, 03 Oktober 2022 | 17:11 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 23 atas Pinjaman Tanpa Bunga

Senin, 03 Oktober 2022 | 17:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

'Email dan NIK Sudah Didaftarkan NPWP' Saat Daftar Online, Ini Artinya

Senin, 03 Oktober 2022 | 16:52 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022

Memanfaatkan Sumber Informasi Terbuka untuk Awasi Kepatuhan Pajak HNWI

Senin, 03 Oktober 2022 | 16:30 WIB
PER-14/PJ/2022

Sudah Ada SPT Masa Unifikasi, Lampiran Formulir 1107 PUT 1 Dihapus

Senin, 03 Oktober 2022 | 16:09 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Wah! Ada Email Blast Lagi dari DJP, WP Diminta Perbarui Data Pribadi

Senin, 03 Oktober 2022 | 16:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingat! e-SPT Sudah Ditutup, Pembetulan SPT Tahunan Badan Pakai e-Form

Senin, 03 Oktober 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi: Jangan Sampai Pabriknya Besar-Besar, Tapi Lingkungannya Miskin