Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Jum'at, 24 September 2021 | 12:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Hanya Bulan Ini, Pemutihan Denda Pajak Digelar

A+
A-
1
A+
A-
1
Hanya Bulan Ini, Pemutihan Denda Pajak Digelar

Pemkab Tulungagung, Jawa Timur menggelar program bebas denda pajak daerah 2021. (Bapenda Tulungagung)

TULUNGAGUNG, DDTCNews - Pemkab Tulungagung, Jawa Timur memberikan relaksasi pajak daerah berupa pemutihan denda.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Tulungagung Endah Inawati mengatakan program pembebasan denda pajak daerah dilakukan untuk memeriahkan peringatan Kemerdekaan ke-76 RI. Menurutnya, periode insentif pajak hanya berlaku pada bulan ini.

Pembebasan denda berlaku untuk pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, minerba Galian C, air tanah, serta pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan (PBB-P2). Hanya 3 jenis pungutan yang tidak mendapatkan fasilitas, yaitu pajak sarang burung walet, BPHTB dan pajak penerangan jalan.

Baca Juga: PAD Menyusut, Pajak dan Retribusi Jangka Panjang Perlu Digenjot

"Awal Agustus kita memberikan kelonggaran berupa pengurangan sanksi administrasi yang terlambat dalam membayar pajak daerah," katanya, dikutip pada Senin (2/8/2021).

Endah menjelaskan pemkab membagi dua saluran pembayaran pajak pada periode bebas sanksi administrasi. Pertama, 7 jenis pajak daerah yang meliputi pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, Galian C, dan air tanah bebas denda jika dibayar melalui kantor Bapenda Tulungagung.

Kedua, pembayaran PBB-P2 bisa bebas denda bila dilakukan melalui beberapa saluran pembayaran seperti jaringan Bank Jatim, BRI, BNI, Bank Mandiri, dan kantor PT Pos Indonesia. Dia berharap insentif yang hanya berlaku satu bulan dapat optimal dimanfaatkan masyarakat.

Baca Juga: Berperan Terhadap Penerimaan, Juru Parkir Jadi Sasaran Pembinaan Pemda

Pemkab membebaskan denda pajak untuk kewajiban pembayaran tahun pajak 2020 dan 2021. Selain itu, setoran pokok pajak masyarakat sangat diharapkan untuk menopang pendapatan asli daerah (PAD) Tulungagung.

Menurutnya, komponen pembayaran pajak merupakan tulang punggung PAD Kabupaten Tulungagung. Jika setoran PAD optimal maka pemerintah mendapatkan sumber pendanaan untuk belanja dalam meningkatkan kesejahteraan warga.

"Semoga masyarakat Tulungagung dapat memanfaatkan momen ini dengan sebaik-baiknya," imbuhnya, seperti dilansir jatimtimes.com. (kaw)

Baca Juga: Mulai Aktif Terjun ke Lapangan, Pegawai Pajak Dibekali Ini oleh DJP

Topik : Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, pemutihan pajak, pajak daerah

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Mochamad Nezar Gribaldy

Senin, 02 Agustus 2021 | 22:18 WIB
Dengan adanya intensif ini semoga dapat meringankan masyarakat tulung agung dan juga dapat memaksimalkan PAD tulung agung
1

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 18 September 2021 | 06:00 WIB
KABUPATEN BANGLI

Tak Perlu Repot, Cek Tagihan Pajak PBB Bisa Lewat Aplikasi Ini

Jum'at, 17 September 2021 | 16:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pegawai Kantor Pajak Mulai Terjun ke Lapangan, Simak Penjelasan DJP

Jum'at, 17 September 2021 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

RUU HKPD Bakal Naikkan Pendapatan Daerah, Begini Perhitungan Kemenkeu

Jum'at, 17 September 2021 | 13:00 WIB
KOTA BATAM

Masih Jauh dari Target, Warga Diimbau Manfaatkan Pemutihan Pajak PBB

berita pilihan

Minggu, 26 September 2021 | 09:30 WIB
KANWIL DJP BANTEN

Penerbit Faktur Pajak Fiktif Divonis Denda Rp41,1 Miliar

Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO

'Insentif PPnBM Mobil Tepat Waktunya'

Minggu, 26 September 2021 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Implementasi Konsensus Pajak Global Diprediksi 2024, Ini Kata Kemenkeu

Minggu, 26 September 2021 | 08:00 WIB
RUU KUP

Insentif Pasal 31E UU PPh Mau Dihapus, DPR Tak Satu Suara

Minggu, 26 September 2021 | 07:00 WIB
RUU KUP

DPR Usulkan Perubahan Pasal 32A UU Pajak Penghasilan

Minggu, 26 September 2021 | 06:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Belanja Sosial Tembus Rp268 Triliun, Sri Mulyani Singgung Soal Pajak

Sabtu, 25 September 2021 | 17:00 WIB
SEMINAR NASIONAL PERPAJAKAN 2021 - FIA UB

Membedah Tren Kebijakan Pajak di Masa Pandemi, Ini Catatan Akademisi

Sabtu, 25 September 2021 | 16:00 WIB
RUU KUP

Soal Pajak Karbon, DPR Usulkan Tarif yang Berbeda dari Pemerintah

Sabtu, 25 September 2021 | 15:17 WIB
SEMINAR NASIONAL PERPAJAKAN 2021 - FIA UB

Tren Reformasi Pajak Di Tengah Pemulihan Ekonomi, Ini 5 Sasarannya