Review
Kamis, 28 Mei 2020 | 05:22 WIB
Seri Tax Control Framework (10)
Rabu, 27 Mei 2020 | 06:06 WIB
Seri Tax Control Framework (9)
Selasa, 26 Mei 2020 | 14:16 WIB
Seri Tax Control Framework (8)
Selasa, 26 Mei 2020 | 10:01 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 27 Mei 2020 | 15:03 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase

Hak Pemajakan atas Pembayaran Jasa Cloud Computing

A+
A-
1
A+
A-
1
Hak Pemajakan atas Pembayaran Jasa Cloud Computing

PENERAPAN cloud computing atau komputasi awan saat ini semakin marak di berbagai bisnis digital seperti perusahaan rintisan (startup company). Cloud computing adalah bisnis yang menjanjikan, terbukti dengan empat unicorn di Indonesia menggunakan cloud computing sebagai landasannya.

Cloud computing telah dipertimbangkan sebagai infrastruktur untuk mempercepat laju digitalisasi dalam pertumbuhan berbagai lini bisnis. Selain itu, sering kali cloud computing digunakan sebagai salah satu strategi dalam meniminalkan biaya dalam pemasokan produk maupun jasa (IBM, 2009).

Terdapat berbagai jenis jasa cloud computing yang ditawarkan, di antaranya: (i) Infrastructure as a Service (IaaS), (ii) Platform as a service (PaaS), dan (iii) Software as a Service (SaaS). Selain itu, terdapat dua jenis penerapan cloud computing, yaitu private cloud computing dan public cloud computing.

Sebagai penyediaan jasa, transaksi cloud computing menimbulkan aspek pajak tertentu. Oleh karena itu, perlu ditetapkan pembayaran jasa tersebut dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan pajak domestik dari negara pengguna jasa.

Dalam praktik, pembayaran atas jasa cloud computing dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu laba usaha berdasar Pasal 7 OECD Model atau royalti sesuai dengan Pasal 12 OECD Model. Perlu diingat klasifikasi pembayaran jasa untuk tujuan perpajakan memerlukan pemahaman yang terperinci.

Hal itu juga menyangkut ketentuan spesifik atas kontrak, terutama menyangkut hak kekayaan intelektual. Apabila disimpulkan pembayaran jasa cloud computing adalah laba usaha, perlu dianalisis apakah penyedia jasa memiliki Bentuk Usaha Tetap (BUT) di negara domisili penerima jasa.

Langkah ini diperlukan untuk menentukan apakah negara domisili penerima jasa (negara sumber) memiliki hak pemajakan. Penjelasan timbulnya BUT dapat merujuk Pasal 5 OECD Model. Pasal ini menjelaskan penerima jasa tidak akan menjadi BUT dari penyedia jasa cloud computing.

Namun, perangkat keras atau server dalam menjalankan usaha cloud computing, dapat diklasifikasikan menjadi tempat usaha (a place of business) dari perusahaan yang mengelola/mengoperasionalkannya. Aturan ini berlaku sepanjang server tidak dipindahkan dalam waktu cukup lama (permanent test).

Sementara itu, apabila pembayaran jasa cloud computing diklasifikasikan sebagai royalti perlu ditinjau lagi ketentuan kontrak yang dibuat secara spesifik dan terkait dengan referensi apa pun yang menyangkut hak kekayaan intelektual.

Apabila pemberi jasa memberikan akses perangkat lunak ke penerima jasa, harus ditinjau apakah penerima jasa memperoleh pengaturan untuk mengeksploitasi program/sistem hingga terdapat perpindahan hak kekayaan intelektual mengenai perangkat lunak, tetapi tidak diatur dalam perjanjian. Dengan demikian, dapat diindentifikasi pembayaran itu masuk dalam ranah pembayaran royalti.

Menelaah Kontrak
DALAM mengklasifikasikan pembayaran jasa tersebut, terdapat penelaahan lebih lanjut atas kontrak campuran (mixed contract) pada jasa cloud computing kompleks yang disebabkan melibatkan beragam jasa.

Adanya beragam jasa dalam kontrak tersebut dapat memiliki perspektif pajak tersendiri atas masing-masing jasa yang terlibat. Oleh karena itu, penelahaan lebih lanjut atas kontrak dalam menentukan mana yang merupakan jasa utama dan jasa pendukung dalam jasa cloud computing perlu dilakukan.

Penelaahan ini bertujuan untuk membedakan apakah atas jasa tersebut telah dilakukan pembagian secara wajar dalam sisi penerapan jasa, pengklasifikasi jasa, dan perlakuan pajak atas jasa yang telah sesuai dari seluruh jumlah yang dipertimbangkan.

Dengan kata lain, perlu ditinjau lebih lanjut jenis masing-masing model jasa cloud computing yang digunakan karena memiliki jasa utama yang berbeda penerapannya. Setelah itu, baru bisa disimpulkan apakah transaksi atas suatu jasa cloud computing harus dikenakan pajak secara terpadu atau terpisah.

Pentingnya hal ini telah tergambarkan oleh Amazon yang merupakan perusahaan publik paling bernilai dengan Amazon Web Services yang mengendalikan 40% pasar cloud secara global serta memiliki pendapatan tahunan US$23 miliar atas penyediaan jasa tersebut.

Dengan demikian, dapat terlihat bahwa model bisnis cloud computing dapat menciptakan nilai. Namun, pembahasan lebih lanjut yang tidak kalah pentingnya adalah menentukan bagaimana dan di mana terciptanya nilai dari bisnis model ini.*

(Disclaimer)
Topik : cloud computing, analisis pajak
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 12 Mei 2020 | 16:17 WIB
ANALISIS PAJAK
Selasa, 12 Mei 2020 | 13:44 WIB
OPINI PAJAK
Sabtu, 09 Mei 2020 | 14:46 WIB
ANALISIS PAJAK
Jum'at, 08 Mei 2020 | 22:17 WIB
ANALISIS PAJAK
berita pilihan
Rabu, 27 Mei 2020 | 18:41 WIB
KABUPATEN BANTUL
Rabu, 27 Mei 2020 | 18:00 WIB
AZERBAIJAN
Rabu, 27 Mei 2020 | 17:09 WIB
INSENTIF FISKAL
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:51 WIB
JAWA BARAT
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:48 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:43 WIB
BANTUAN SOSIAL
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:37 WIB
TIPS E-BILLING
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:19 WIB
AMERIKA SERIKAT
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:06 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI