Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Jum'at, 24 September 2021 | 12:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Hadapi PPKM, Pengusaha Ritel Minta Insentif Pajak Hingga Subsidi

A+
A-
0
A+
A-
0
Hadapi PPKM, Pengusaha Ritel Minta Insentif Pajak Hingga Subsidi

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey dalam acara Outlook Ritel Modern & Mall Dalam Situasi Pandemi dan Post Covid-19, Kamis (22/7/2021).

JAKARTA, DDTCNews – Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) meminta setidaknya lima hal kepada pemerintah seiring dengan adanya perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam mengatasi lonjakan kasus Covid-19.

Ketum Aprindo Roy Nicholas Mandey mengatakan terdapat lima isu dari industri ritel terkait dengan perpanjangan PPKM. Pertama, sektor perdagangan ritel modern perlu dijadikan kegiatan prioritas yang dapat beroperasi selama penerapan PPKM.

Saat ini, kegiatan usaha ritel belum dianggap prioritas, padahal sektor ritel merupakan salah satu pembentuk nilai konsumsi rumah tangga yang menyumbang 60% produk domestik bruto (PDB) nasional.

Baca Juga: Implementasi Konsensus Pajak Global Diprediksi 2024, Ini Kata Kemenkeu

"Perdagangan ritel modern perlu dijadikan sektor prioritas sehingga dapat terus beroperasi melayani kebutuhan pokok masyarakat," katanya dalam Outlook Ritel Modern & Mall Dalam Situasi Pandemi dan Post Covid-19, Kamis (22/7/2021).

Kedua, pelaku usaha dapat mengakses kebijakan insentif dan bantuan pemerintah di antaranya seperti fasilitas restrukturisasi kredit komersial perusahaan ritel dari tingkat bunga yang tinggi menjadi bunga alokasi dalam dana PEN.

Ketiga, perlunya kebijakan insentif fiskal dan moneter yang berkelanjutan guna mendukung normalisasi kegiatan usaha. Dua instrumen yang penting adalah kebijakan insentif perpajakan dan suku bunga bank sehingga sektor ritel mampu bertahan.

Baca Juga: DPR Usulkan Perubahan Pasal 32A UU Pajak Penghasilan

"Untuk perpajakan ini sudah dijawab pemerintah pada pekan lalu dengan perpanjangan hingga akhir Desember, itu sudah ok bagi kami," ujar Roy.

Keempat, kebijakan bantuan operasional dalam bentuk subsidi tarif listrik. Hal ini diperlukan lantaran komponen biaya tidak berubah ketika pembatasan diberlakukan. Hal ini pada akhirnya menggerus pendapatan usaha.

Kelima, pemerintah perlu menyeimbangkan kebijakan kesehatan dan ekonomi. Dia menyampaikan penanggulangan pandemi Covid-19 perlu dibarengi dengan kebijakan bantuan sosial yang tepat sasaran untuk menopang konsumsi rumah tangga.

Baca Juga: Belanja Sosial Tembus Rp268 Triliun, Sri Mulyani Singgung Soal Pajak

"Bantuan sosial dan tunai yang akurat dan berkelanjutan akan menjadi akselerator pertumbuhan konsumsi rumah tangga, peningkatan usaha dan investasi sektor ritel modern," tutur Roy. (rig)

Topik : aprindo, pengusaha, kebijakan pajak, insentif pajak, subsidi listrik, nasional

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Cikal Restu Syiffawidiyana

Kamis, 22 Juli 2021 | 23:12 WIB
Poin kelima menurut saya cukup menarik. Penyeimbangan antara pemulihan ekonomi dan kesehatan selalu menjadi hal yang sulit untuk diupayakan. Tapi bagaimanapun, dua-duanya menjadi sumber utama keberhasilan penghidupan rakyat. Bukan hanya pada perusahaan ritel modern, penyeimbangan antara ekonomi dan ... Baca lebih lanjut
1

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 24 September 2021 | 12:30 WIB
PENANAMAN MODAL

Posisi Investasi Indonesia Tertahan Kinerja Saham yang Stagnan

Jum'at, 24 September 2021 | 12:00 WIB
YUNANI

Sempat Dinyatakan Bangkrut, Negara Ini Kini Tebar Insentif Pajak

Jum'at, 24 September 2021 | 11:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Sri Mulyani Sebut Tren Penerimaan Pajak Mulai Dekati Level Prapandemi

Jum'at, 24 September 2021 | 09:30 WIB
RUSIA

Antisipasi Kebijakan Uni Eropa, Pokja Pajak Karbon Dibentuk

berita pilihan

Minggu, 26 September 2021 | 09:30 WIB
KANWIL DJP BANTEN

Penerbit Faktur Pajak Fiktif Divonis Denda Rp41,1 Miliar

Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO

'Insentif PPnBM Mobil Tepat Waktunya'

Minggu, 26 September 2021 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Implementasi Konsensus Pajak Global Diprediksi 2024, Ini Kata Kemenkeu

Minggu, 26 September 2021 | 08:00 WIB
RUU KUP

Insentif Pasal 31E UU PPh Mau Dihapus, DPR Tak Satu Suara

Minggu, 26 September 2021 | 07:00 WIB
RUU KUP

DPR Usulkan Perubahan Pasal 32A UU Pajak Penghasilan

Minggu, 26 September 2021 | 06:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Belanja Sosial Tembus Rp268 Triliun, Sri Mulyani Singgung Soal Pajak

Sabtu, 25 September 2021 | 17:00 WIB
SEMINAR NASIONAL PERPAJAKAN 2021 - FIA UB

Membedah Tren Kebijakan Pajak di Masa Pandemi, Ini Catatan Akademisi

Sabtu, 25 September 2021 | 16:00 WIB
RUU KUP

Soal Pajak Karbon, DPR Usulkan Tarif yang Berbeda dari Pemerintah

Sabtu, 25 September 2021 | 15:17 WIB
SEMINAR NASIONAL PERPAJAKAN 2021 - FIA UB

Tren Reformasi Pajak Di Tengah Pemulihan Ekonomi, Ini 5 Sasarannya