Fenomena PHK Marak, Kemnaker Dorong Pengusaha-Buruh Utamakan Dialog

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Ketenagakerjaan mendorong pengusaha dan pekerja/buruh mengedepankan dialog bipartit dalam menyelesaikan kesulitan keuangan perusahaan. Melalui dialog bipartit, diharapkan hubungan industrial di perusahaan tetap berjalan kondusif dan pemutusan hubungan kerja (PHK) bisa dihindari. 

Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri menyebutkan PHK merupakan jalan terakhir apabila hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja tak bisa lagi dipertahankan. 

"Karena sebagai jalan terakhir maka semua pihak harus berupaya agar tidak terjadi PHK," kata Indah dalam keterangan pers, Kamis (24/11/2022). 

Pada umumnya, imbuh Indah, PHK dilakukan sebagai respons perusahaan akibat adanya perubahan ekonomi global yang menuntut perusahaan melakukan penyesuaian atas bisnisnya dan efisiensi terhadap pekerjanya. Padahal menurutnya, ada berbagai langkah yang bisa diambil perusahaan untuk menghindari efisiensi pekerja atau PHK. 

"Beberapa upaya untuk menghindari PHK seperti mengurangi fasilitas pekerja tingkat manajerial, penyesuaian shift dan jam kerja, pembatasan kerja lembur yang keseluruhannya itu sekali lagi harus didiskusikan dan dimusyawarahkan secara bipartit baik pelaksanaan maupun jangka waktunya," ujar Indah. 

Kendati begitu, apabila langkah PHK memang tidak dapat dihindarkan, Indah mengingatkan agar PHK yang dilakukan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik secara prosedur maupun hak-hak yang seharusnya diberikan kepada pekerja. 

"Berkaitan dengan hal ini, kami akan lakukan pembinaan terlebih dahulu sampai prosedur yang dilakukan benar-benar telah dilaksanakan sesuai aturan," katanya. 

Terhadap pekerja/buruh yang terkena PHK, Indah menyebutkan ada beberapa bentul pelindungan yang mesti diterima pekerja/buruh, yakni hak atas akibat PHK berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sesuai perat peraturan perundang-undangan.

Kemudian, ada juga manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Perusahaan juga perlu memberikan manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) dalam bentuk uang tunai. Selain itu, pemerintah juga telah menyediakan program bantalan sosial lainnya seperti manfaat Kartu Prakerja. 

Lebih lanjut, Indah menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah menggodok sejumlah opsi kebijakan yang mendukung resiliensi industri dalam negeri dalam menghadapi gejolak ekonomi global. 

Seperti diberitakan, gelombang PHK mulai melanda sejumlah perusahaan nasional, terutama yang bergerak di bidang teknologi. Terakhir, ada PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk yang terkonfirmasi memangkas sampai dengan 1.300 karyawannya. CEO Grup GoTo Andre Soelistyo mengatakan langkah tersebut diambil sebagai bagian dari strategi efisiensi GoTo untuk mencatatkan pertumbuhan. (sap)