Fokus
Data & Alat
Rabu, 30 November 2022 | 10:11 WIB
KURS PAJAK 30 NOVEMBER - 06 DESEMBER 2022
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Rabu, 09 November 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 09 NOVEMBER - 15 NOVEMBER 2022
Reportase

Fenomena PHK Marak, Kemnaker Dorong Pengusaha-Buruh Utamakan Dialog

A+
A-
0
A+
A-
0
Fenomena PHK Marak, Kemnaker Dorong Pengusaha-Buruh Utamakan Dialog

Sejumlah karyawan berjalan usai bekerja di Jakarta, Senin (24/10/2022). Berdasarkan data Center of Economics and Law Studies (Celios), adanya resesi global yang diprediksi terjadi pada 2023 bisa berdampak terhadap gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), karena tahun 2022 pertumbuhan ekonomi global hanya berkisar 3,2 persen, sementara di tahun 2020 mencapai 6,1 persen. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/wsj.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Ketenagakerjaan mendorong pengusaha dan pekerja/buruh mengedepankan dialog bipartit dalam menyelesaikan kesulitan keuangan perusahaan. Melalui dialog bipartit, diharapkan hubungan industrial di perusahaan tetap berjalan kondusif dan pemutusan hubungan kerja (PHK) bisa dihindari.

Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri menyebutkan PHK merupakan jalan terakhir apabila hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja tak bisa lagi dipertahankan.

"Karena sebagai jalan terakhir maka semua pihak harus berupaya agar tidak terjadi PHK," kata Indah dalam keterangan pers, Kamis (24/11/2022).

Baca Juga: Simak! Cara Mendapatkan Fasilitas Dividen Bebas Pajak dan Syaratnya

Pada umumnya, imbuh Indah, PHK dilakukan sebagai respons perusahaan akibat adanya perubahan ekonomi global yang menuntut perusahaan melakukan penyesuaian atas bisnisnya dan efisiensi terhadap pekerjanya. Padahal menurutnya, ada berbagai langkah yang bisa diambil perusahaan untuk menghindari efisiensi pekerja atau PHK.

"Beberapa upaya untuk menghindari PHK seperti mengurangi fasilitas pekerja tingkat manajerial, penyesuaian shift dan jam kerja, pembatasan kerja lembur yang keseluruhannya itu sekali lagi harus didiskusikan dan dimusyawarahkan secara bipartit baik pelaksanaan maupun jangka waktunya," ujar Indah.

Kendati begitu, apabila langkah PHK memang tidak dapat dihindarkan, Indah mengingatkan agar PHK yang dilakukan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik secara prosedur maupun hak-hak yang seharusnya diberikan kepada pekerja.

Baca Juga: Sebut Penetapan Upah Minimum 2023 Kondusif, Menaker: Jaga Daya Beli

"Berkaitan dengan hal ini, kami akan lakukan pembinaan terlebih dahulu sampai prosedur yang dilakukan benar-benar telah dilaksanakan sesuai aturan," katanya.

Terhadap pekerja/buruh yang terkena PHK, Indah menyebutkan ada beberapa bentul pelindungan yang mesti diterima pekerja/buruh, yakni hak atas akibat PHK berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sesuai perat peraturan perundang-undangan.

Kemudian, ada juga manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Perusahaan juga perlu memberikan manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) dalam bentuk uang tunai. Selain itu, pemerintah juga telah menyediakan program bantalan sosial lainnya seperti manfaat Kartu Prakerja.

Baca Juga: Daftar Lengkap Upah Minimum Provinsi 2023, Sumbar Naik Paling Tinggi

Lebih lanjut, Indah menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah menggodok sejumlah opsi kebijakan yang mendukung resiliensi industri dalam negeri dalam menghadapi gejolak ekonomi global.

Seperti diberitakan, gelombang PHK mulai melanda sejumlah perusahaan nasional, terutama yang bergerak di bidang teknologi. Terakhir, ada PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk yang terkonfirmasi memangkas sampai dengan 1.300 karyawannya. CEO Grup GoTo Andre Soelistyo mengatakan langkah tersebut diambil sebagai bagian dari strategi efisiensi GoTo untuk mencatatkan pertumbuhan. (sap)

Baca Juga: Formula Upah Minimum 2023, Variabel Ini Dihitung dan Ditetapkan Pemda

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : ketenagakerjaan, PHK, bipartit, buruh, UU Cipta Kerja, pemutuhan hubungan kerja

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 14 Oktober 2022 | 19:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pencantuman NIK dalam Faktur Pajak, DJP Sebut untuk Kemudahan

Kamis, 13 Oktober 2022 | 18:47 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Kreditkan Pajak Masukan Meski Belum Penyerahan, DJP: Ada Batas Waktu

Jum'at, 07 Oktober 2022 | 16:15 WIB
JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Jokowi Minta BPJS Ketenagakerjaan Hati-Hati Kelola Dana Iuran Pekerja

Rabu, 05 Oktober 2022 | 18:40 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Perseroan Perorangan Pakai PPh Final, DJP: Ada Kewajiban Pelaporan

berita pilihan

Kamis, 01 Desember 2022 | 12:15 WIB
BADAN PUSAT STATISTIK

BPS Catat Inflasi November 2022 Sebesar 5,42%, BBM Masih Punya Andil

Kamis, 01 Desember 2022 | 11:33 WIB
RPP HKFN

Penerbitan Obligasi Daerah Cukup Pakai Perkada, Begini Rancangannya

Kamis, 01 Desember 2022 | 11:09 WIB
EKONOMI DIGITAL

Ekonomi Digital Melesat, Banyak UMKM Perlu Masuk Marketplace dan Ritel

Kamis, 01 Desember 2022 | 10:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Waduh, Aduan Penipuan Berkedok Petugas Bea Cukai Melonjak Drastis

Kamis, 01 Desember 2022 | 10:00 WIB
KPP MADYA DENPASAR

Konfirmasi Soal Omzet, Petugas Pajak Kunjungi Pabrik Roti

Kamis, 01 Desember 2022 | 09:45 WIB
KOTA SAMARINDA

Patuhi UU HKPD, Samarinda Bakal Atur Seluruh Jenis Pajak dalam 1 Perda

Kamis, 01 Desember 2022 | 09:31 WIB
HUT KE-15 DDTC

Daftar Pemenang Lomba Menulis Artikel Pajak 2022 Berhadiah Rp55 Juta

Kamis, 01 Desember 2022 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dukung Program Kendaraan Listrik, Industri Keuangan Ditawari Insentif

Kamis, 01 Desember 2022 | 08:50 WIB
BERITA PERPAJAKAN HARI INI

Masyarakat Perlu Waspadai Penipuan, Bea Cukai: Tak Perlu Takut Lapor