Fokus
Literasi
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Faktur Fiktif dan SPT Tidak Benar Jadi Modus Operandi Terbanyak

A+
A-
16
A+
A-
16
Faktur Fiktif dan SPT Tidak Benar Jadi Modus Operandi Terbanyak

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya atau faktur pajak fiktif menempati posisi terbanyak dalam ruang lingkup modus operandi tindak pidana perpajakan pada 2020. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (20/10/2021).

Dalam Laporan Tahunan 2020 Ditjen Pajak (DJP) disebutkan ada 100 kasus tindak pidana perpajakan pada tahun lalu. Dari jumlah tersebut, modus operandi berupa penerbitan atau penggunaan faktur pajak fiktif menempati posisi terbanyak.

“[Ruang lingkup] faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya [sebanyak] 44 kasus,” demikian data yang disampaikan otoritas dalam laporan tersebut.

Baca Juga: Restitusi Pajak Turis Asing Terus Meningkat, Pariwisata Makin Pulih

Selain itu, ada 6 ruang lingkup lain dari modus operandi tindak pidana perpajakan. Pertama, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tidak benar pada 27 kasus. Kedua, pajak dipungut tetapi tidak disetor pada 12 kasus.

Ketiga, tidak menyampaikan SPT pada 11 kasus. Keempat, penyalahgunaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) pada 1 kasus. Kelima, tindak pidana pencucian uang pada 2 kasus. Keenam, modus operandi lainnya pada 3 kasus.

Selain mengenai modus operandi tindak pidana perpajakan, ada pula bahasan terkait dengan digitalisasi Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dan beberapa perubahan dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Baca Juga: Prepopulated Dokumen CK-1 dan PEB Diimplementasikan Secara Nasional

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Prioritas Penyidikan Tahun Lalu

Berdasarkan pada Laporan Tahunan 2020 DJP, pelaksanaan penyidikan diutamakan terhadap penyidikan yang mendekati daluwarsa berdasarkan pada Pasal 40 UU KUP dan Pasal 80 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta memperhatikan jangka waktu penahanan berdasarkan Pasal 24 KUHP.

“Selain itu, DJP juga memprioritaskan pelaksanaan penyidikan terhadap perkara pidana di bidang perpajakan yang telah diketahui keberadaan tersangkanya,” tulis DJP dalam laporan tersebut. (DDTCNews)

SP2DK Dikirim Secara Online

Digitalisasi SP2DK pada aplikasi Approweb menjadi salah satu pengembangan yang dilakukan DJP pada tahun lalu. Digitalisasi SP2DK akan menggantikan penerbitan SP2DK di Approweb yang saat ini masih membutuhkan tanda tangan basah kepala kantor. Dengan demikian, SP2DK dibuat secara digital.

Baca Juga: Kepatuhan Pajak Rendah, Otoritas Perketat Pengawasan Lewat Teknologi

“Memiliki kode verifikasi dan tidak memerlukan tanda tangan basah,” tulis DJP dalam Laporan Tahunan 2020.

Dengan adanya digitalisasi tersebut, pengiriman SP2DK akan dilakukan secara online atau daring. SP2DK akan dikirim kepada wajib pajak melalui surat elektronik (surel) resmi DJP. DJP mengatakan SP2DK diterbitkan karena ada dugaan belum terpenuhinya kewajiban pajak. Simak ‘1,49 Juta Wajib Pajak Terima SP2DK pada 2020, Anda Dapat?’. (DDTCNews)

Sita dan Blokir Harta Kekayaan Tersangka Pidana Perpajakan

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menambah wewenang penyidik tindak pidana perpajakan untuk melaksanakan penyitaan dan/atau pemblokiran harta kekayaaan tersangka.

Baca Juga: AS Mau Subsidi Mobil Listrik, Meksiko Ancam Retaliasi Dagang

Mengutip laman resmi DJP, pemblokiran dan/atau penyitaan harta kekayaan bertujuan untuk mengamankan aset tersangka. Hal ini dilakukan sebagai jaminan pemulihan kerugian pada pendapatan negara. Aset diharapkan tidak hilang, dialihkan kepemilikannya, atau dipindahtangankan. (DDTCNews)

Suku Bunga Acuan Bank Indonesia

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) pada 18-19 Oktober 2021 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 3,5%, suku bunga Deposit Facility sebesar 2,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 4,25%.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan keputusan tersebut mempertimbangkan berbagai kondisi ekonomi global maupun domestik. Menurutnya, keputusan itu juga sejalan dengan perlunya menjaga nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi yang tetap rendah.

Baca Juga: RUU HKPD Disahkan, Tarif Maksimal Pajak Kendaraan dan BBNKB Dipangkas

"Keputusan ini sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar dan sistem keuangan di tengah prakiraan inflasi yang rendah dan upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi," katanya. (DDTCNews/Kontan/Bisnis Indonesia)

Cukai Plastik

Rencana pengenaan cukai plastik masih menunggu diterbitkannya peraturan pemerintah. Dengan PP tersebut, pemerintah tidak memerlukan persetujuan DPR. Keperluan dengan DPR hanya berkaitan dengan konsultasi.

“[Rencana cukai plastik] masih dibicarakan dengan BKF,” ujar Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Ditjen Bea dan Cukai Nirwala Dwi Heryanto. (Kontan)

Baca Juga: Tunggakan Pajak Capai Ratusan Juta, Mobil Perusahaan Disita DJP

Pencabutan Permohonan Keberatan dan Banding

Wajib pajak orang pribadi yang akan mengungkapkan harta perolehan 2016-2020 dalam program pengungkapan sukarela (PPS) harus mencabut beberapa permohonan, termasuk keberatan, banding, dan peninjauan kembali.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor mengatakan PPS menjadi sarana yang memudahkan wajib pajak. Sesuai dengan ketentuan umum, harta pada tahun pajak 2016-2020 dapat dikenai PPh tarif umum ditambah sanksi administrasi.

Dengan adanya PPS, kewajiban tersebut dianggap terpenuhi. Selain itu, sanksi dihapuskan. Wajib pajak juga ikut dalam perhitungan tarif PPh final PPS. Menurut Neilmaldrin, ketentuan pencabutan beberapa permohonan tersebut sudah tepat.

Baca Juga: Dua RUU Soal Pajak Ini Tak Lagi Masuk Daftar Prolegnas 2020-2024

“Karena dengan mengikuti PPS, kewajiban pajak wajib pajak selama tahun pajak 2016—2020 dianggap telah benar dan sesuai ketentuan, kecuali berdasarkan hasil penelitian diketahui terdapat ketidaksesuaian antara harta bersih yang diungkapkan dengan keadaan yang sebenarnya,” jelasnya. Simak ‘Kata DJP Soal Pencabutan Permohonan Keberatan & Banding Saat Ikut PPS’. (DDTCNews) (kaw)

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, pajak, tindak pidana perpajakan, faktur pajak, SPT, DJP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 07 Desember 2021 | 09:00 WIB
RUSIA

Otoritas Pajak Mulai Tingkatkan Pengawasan Atas Transaksi Kripto

Selasa, 07 Desember 2021 | 08:27 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Dikurangi, Kriteria Pemberian Fasilitas PPN Jadi 10

Senin, 06 Desember 2021 | 19:00 WIB
MALAYSIA

Pacu Industri Pariwisata 2022, Berbagai Insentif Pajak Disiapkan

Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Tempat Lelang Berikat?

berita pilihan

Selasa, 07 Desember 2021 | 18:34 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Prepopulated Dokumen CK-1 dan PEB Diimplementasikan Secara Nasional

Selasa, 07 Desember 2021 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Debitur KUR Terdampak Erupsi Semeru Dapat Keringanan

Selasa, 07 Desember 2021 | 17:45 WIB
LEGISLASI

Tok! DPR Resmi Setujui RUU HKPD Jadi Undang-Undang

Selasa, 07 Desember 2021 | 17:00 WIB
RUU HKPD

Masa Transisi RUU HKPD 5 Tahun, Begini Penjelasan Sri Mulyani

Selasa, 07 Desember 2021 | 16:30 WIB
METERAI ELEKTRONIK

Simak Perbedaan Cara Pembubuhan Meterai Tempel dan Elektronik

Selasa, 07 Desember 2021 | 16:00 WIB
MEKSIKO

AS Mau Subsidi Mobil Listrik, Meksiko Ancam Retaliasi Dagang

Selasa, 07 Desember 2021 | 15:42 WIB
RUU HKPD

RUU HKPD Disahkan, Tarif Maksimal Pajak Kendaraan dan BBNKB Dipangkas

Selasa, 07 Desember 2021 | 15:30 WIB
KPP PRATAMA SURABAYA GUBENG

Tunggakan Pajak Capai Ratusan Juta, Mobil Perusahaan Disita DJP