BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Ada 2 topik yang cukup menarik perhatian netizen dalam sepekan terakhir. Pertama, dicabutnya Peraturan Dirjen Pajak PER-51/PJ/2009. Kedua, kelanjutan penyusunan aturan teknis mengenai perpanjangan PPh final bagi pelaku UMKM.
Mari kita ulas satu per satu.
Pertama, terkait dengan dicabutnya PER-51/PJ/2009, beleid itu sebelumnya mengatur tentang besaran kupon makanan/minuman bagi pegawai, penetapan daerah tertentu, serta batasan sarana dan fasilitas di lokasi kerja.
Pengaturan ketentuan dalam PER-51/PJ/2009 itu berkaitan dengan biaya pemberian natura dan/atau kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja. Pencabutan beleid itu dilakukan menyusul berlakunya PER-8/PJ/2025 pada 21 Mei 2025.
PER-51/PJ/2009 merupakan petunjuk pelaksana dari PMK 83/2009. Pada dasarnya, PER 51/PJ/2009 memerinci ketentuan besaran kupon makanan dan/atau minuman serta natura dan/atau kenikmatan di daerah tertentu yang bisa dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja.
Berdasarkan PER-51/PJ/2009, nilai kupon makanan dan/atau minuman yang diberikan kepada pegawai yang karena sifat pekerjaannya tidak dapat memanfaatkan pemberian makanan dan/aau minuman di kantor dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja, sepanjang nilainya wajar.
Merujuk Pasal 2 ayat (2) PER-51/PJ/2009, nilai kupon dapat dianggap wajar apabila nilai kupon tersebut tidak melebihi pengeluaran penyediaan makanan dan/atau minuman per pegawai yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja (kantor).
Lebih lanjut, sesuai dengan ketentuan PMK 83/2009, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu dapat menjadi pengurang penghasilan bruto.
Nah, PER-51/PJ/2009 memerinci ketentuan penetapan daerah tertentu, tata cara pengajuan permohonan penetapan sebagai daerah tertentu, serta batasan mengenai sarana dan fasilitas yang diberikan.
Sebenarnya, ketentuan yang diatur dalam PER-51/PJ/2009 sudah tidak relevan sejak berlakunya UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), Peraturan Pemerintah (PP) 50/2022 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 66/2023.
Kedua, berkaitan dengan nasib perpanjangan PPh final bagi UMKM sebesar 0,5%.
Ditjen Pajak (DJP) menegaskan pemerintah tetap memberikan perpanjangan periode PPh final dengan tarif 0,5% bagi UMKM orang pribadi meski PP 55/2022 belum direvisi.
Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pemerintah masih menyiapkan revisi PP 55/2022. Menurutnya, Kementerian Keuangan juga masih menunggu pembahasan revisi PP tersebut pada Kementerian Sekretariat Negara.
"Status PP-nya saat ini masih menunggu jadwal pembahasan antarkementerian dari Kementerian Setneg," katanya.
Pasal 59 PP 55/2022 mengatur jangka waktu PPh final UMKM paling lama 7 tahun pajak untuk orang pribadi; 4 tahun pajak untuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, BUMDes/BUMDesma, atau perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 orang; serta 3 tahun pajak untuk perseroan terbatas.
Jangka waktu tertentu pengenaan PPh final ini tetap meneruskan jangka waktu berdasarkan PP 23/2018 atau tidak diulang dari awal. Apabila orang pribadi terdaftar setelah berlakunya PP 23/2018 pada 2018, artinya PPh final dimanfaatkan maksimal hingga tahun pajak 2024.
Namun, pemerintah pada Desember 2024 mengatakan bakal memperpanjangan jangka waktu pemanfaatan rezim PPh final 0,5% untuk UMKM orang pribadi melalui revisi PP.
Selain kedua topik tersebut, ada pula beberapa bahasan lain yang menarik untuk diulas kembali. Di antaranya, dibentuknya satuan tugas khusus (satgassus) mengenai penerimaan negara, penerimaan pajak yang merosot, penurunan ambang batas (threshold) peningkatan angsuran PPh Pasal 25, hingga dilantiknya ratusan pejabat eselon III dan IV di lingkungan Kementerian Keuangan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara sudah terbentuk sejak lama.
Sri Mulyani mengatakan dirinya turut diundang ketika pihak kepolisian resmi meluncurkan satgas khusus tersebut. Setelahnya, Kemenkeu juga telah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan satgassus untuk membahas kegiatan optimalisasi penerimaan negara.
"Ini [Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara] mungkin diperkuat lagi dan tentu merupakan hal yang positif untuk terus mendukung [penerimaan]. APBN kita yang sehat harus didukung penerimaan yang kuat," ujar Sri Mulyani.
Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak periode Januari hingga Mei 2025 baru mencapai Rp683,3 triliun, turun 10,14% dari periode yang sama tahun lalu.
Menurut Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, menurunnya kinerja penerimaan pajak tersebut disebabkan oleh tingginya pengembalian pajak atau biasa disebut dengan restitusi.
"Memang di [penerimaan pajak] netonya ada negatif karena ada kewajiban restitusi yang jatuh tempo," katanya.
Peraturan Dirjen Pajak No. PER-11/PJ/2025 menurunkan ambang batas (threshold) peningkatan angsuran PPh Pasal 25 atau dinamisasi dari awalnya 150% kini menjadi 125%.
Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan threshold ini direvisi turun agar simetris dengan threshold penurunan angsuran PPh Pasal 25 dalam hal wajib pajak mengalami penurunan usaha.
"Jadi, penurunan ke 125% tersebut untuk balancing dinamisasi dari sisi fiskus dan dari sisi wajib pajak," katanya.
Kementerian Keuangan berencana menambah syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk menjadi kuasa hukum di Pengadilan Pajak.
Penambahan syarat dimaksud termuat dalam RPMK tentang Persyaratan, Permohonan, Perpanjangan, dan Pencabutan Sebagai Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak. RPMK ini akan menggantikan PMK 184/2017 tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak.
"Latar belakang penyempurnaan PMK tersebut ialah untuk memberikan perlindungan kepada pencari keadilan dan meningkatkan kualitas kuasa hukum itu sendiri sehingga proses penyelesaian sengketa di Pengadilan Pajak menjadi lebih efektif dan cepat," kata Sekretaris Pengganti Sekretariat Pengadilan Pajak Roni Ziyardi Yasmi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik ribuan pejabat eselon III, pejabat eselon IV, dan pejabat fungsional pada berbagai unit eselon I, termasuk pada Ditjen Pajak (DJP).
Dalam acara pelantikan tersebut, terdapat 175 pejabat eselon III, 27 pejabat eselon IV, dan ratusan pejabat fungsional DJP yang dilantik pada hari ini.
"Saya mendapatkan informasi bahwa 45% dari penempatan dan jabatan yang Anda duduki ini adalah mutasi antar-unit. Ini artinya Anda semua akan punya pengalaman baru dan tanggung jawab baru di lingkungan yang sebelumnya bukan lingkungan unit Anda," katanya. (sap)
