Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

1,49 Juta Wajib Pajak Terima SP2DK pada 2020, Anda Dapat?

A+
A-
28
A+
A-
28
1,49 Juta Wajib Pajak Terima SP2DK pada 2020, Anda Dapat?

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Produksi Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) pada 2020 mengalami penurunan. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (19/10/2021).

Dalam Laporan Tahunan Ditjen Pajak (DJP) disebutkan produksi SP2DK pada tahun masuknya pandemi Covid-19 itu sebanyak 2,42 juta surat. Jumlah tersebut mengalami penurunan 38,4% dibandingkan dengan posisi pada tahun sebelumnya sebanyak 3,35 juta surat.

Adapun SP2DK pada tahun lalu yang sudah diterbitkan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) mencapai 1,33 juta atau sekitar 54,9% dari total produksi SP2DK. Pada 2019, SP2DK selesai mencapai 2,75 surat atau 82,1% dari total produksi.

Baca Juga: Telusuri Aset WP yang Tunggak Pajak, DJP Gandeng Pemda

“Jumlah wajib pajak yang menerima SP2DK tahun 2020 [sebanyak] 1.496.513 wajib pajak. Jumlah wajib pajak dengan SP2DK selesai [sebanyak] 817.849 wajib pajak,” tulis otoritas dalam Laporan Tahunan 2020 DJP.

Adapun nilai realisasi atas SP2DK yang terbit pada 2020 mencapai Rp66,85 triliun. Sementara nilai realisasi atas LHP2DK yang terbit pada tahun lalu mencapai Rp70,05 triliun. SP2DK merupakan bagian dari kegiatan pengawasan yang dijalankan DJP. Simak ‘Apa Itu SP2DK?’.

Selain mengenai produksi SP2DK, ada pula bahasan terkait dengan penyesuaian kebijakan terkait dengan jenis kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Penyesuaian tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 141/2021.

Baca Juga: Dana Pemda yang Mengendap di Bank Segera Susut, Ini Alasan Pemerintah

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Pengawasan Berupa Intensifikasi

Pengawasan yang dijalankan DJP berupa intensifikasi dan ekstensifikasi. Untuk intensifikasi, DJP melakukan beberapa upaya. Pertama, pengawasan terhadap wajib pajak yang diprioritaskan untuk tahun/masa pajak yang mendekati jatuh tempo/daluwarsa.

Prioritas pengawasan juga dilakukan terhadap wajib pajak pada sektor usaha yang masih menunjukan peningkatan pembayaran pajak signifikan selama masa pandemi Covid-19, khususnya pada sektor e-commerce.

Baca Juga: Curhat Komunitas Difabel ke DJP: Literasi Pajak Masih Minim

Kedua, pengawasan wajib pajak dilaksanakan berdasarkan kebijakan pengawasan dan pemeriksaan dalam rangka perluasan basis pajak (Surat Edaran Nomor SE-07/PJ/2020). Ketiga, percepatan penyelesaian persiapan pengawasan berbasis kewilayahan.

Keempat, optimalisasi pengawasan wajib pajak dengan memanfaatkan data internal dan eksternal yang sudah tersedia dalam sisten informasi dalam rangka melakukan penelitian dan analisis wajib pajak.

Optimalisasi pengawasan juga memanfaatkan internet dan media komunikasi tanpa tatap muka dalam rangka pengumpulan data dan komunikasi dengan wajib pajak. Ada pula penggunaan teknologi informasi dalam rangka pengawasan wajib pajak yang melakukan aktivitas ekonomi baru.

Baca Juga: Pajak Ikut Danai Program Ramah Penyandang Disabilitas, Apa Saja?

Kelima, pengawasan pembayaran masa dilakukan secara rutin dan terus-menerus terhadap pemenuhan kewajiban pembayaran pajak. Pengawasan juga dilakukan pula atas pemberian insentif bagi wajib pajak yang terdampak pandemi Covid-19.

PPPnBM Mobil dengan Emisi Karbon Rendah

Secara garis besar, PMK 141/2021 mengakomodasi ketentuan dan tarif PPnBM yang telah diatur dalam PP 73/2019 s.t.d.d PP 74/2021. PMK 141/2021 juga mengatur tentang tata cara pengenaan, pemberian, serta penatausahaan dan pembebasan PPnBM.

Adapun melalui PP 73/2019, pemerintah membedakan tarif PPnBM atas mobil dengan emisi rendah karbon rendah. Kendaraan beremisi karbon rendah itu meliputi kendaraan hemat energi, full hybrid, flexy engine, plug-in hybrid electric vehicle, battery electric vehicle, dan fuel cell electric vehicle.

Baca Juga: Penyalahgunaan P3B Melalui Mekanisme Hybrid Mismatch Arrangements

Dalam perkembangannya, pemerintah kembali menyesuaikan tarif PPnBM atas kendaraan plug-in hybrid electric vehicle dan hybrid electric vehicle melalui PP 74/2021. Simak, ‘Peraturan Baru, Ketentuan PPnBM Mobil Listrik Diubah’. (DDTCNews)

PPN Final

Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun meminta pemerintah berhati-hati dalam menyusun ketentuan teknis mengenai pengenaan PPN final. Menurutnya, ketentuan tersebut tidak perlu dikenakan pada kelompok usaha mikro dan kecil.

Dia meminta pemerintah mengesampingkan pengenaan PPN final pada pelaku usaha mikro dan kecil yang saat ini persentasenya sekitar 97% dari total UMKM. Menurutnya, kelompok usaha mikro dan kecil masih membutuhkan dukungan setelah mengalami tekanan berat akibat pandemi Covid-19. (DDTCNews)

Baca Juga: Serapan Insentif Perpajakan Sudah Lampaui Pagu, Ini Kata Airlangga

Tax Ratio

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu mengatakan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) akan mempercepat perbaikan tax ratio. Jika ekonomi pulih lebih cepat, target tax ratio mencapai 10% tidak perlu menunggu pada 2025.

"Dalam jangka menengah, rasio perpajakan bisa mencapai lebih dari 10% paling lambat di 2025. Bisa lebih awal kalau pertumbuhan membaik dan juga administrasi terjadi dengan lebih baik," katanya.

Dia menjelaskan dampak UU HPP akan terasa pada 2022 atau tahun pertama pemberlakuannya. Pada 2022, pemerintah mengestimasikan penerimaan perpajakan mencapai Rp1.649,3 triliun atau sekitar 109,2% dari target pada UU APBN 2022 senilai Rp1.510 triliun.

Baca Juga: Pengenaan Pajak Keuntungan Modal atas Cryptocurrency Akhirnya Ditunda

Dengan realisasi tersebut, rasio pajak mencapai 9,22% terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut lebih tinggi dari estimasi ketika tidak ada UU HPP yang hanya 8,44% PDB. Pada 2023, tax ratio ditargetkan 9,29%. Kemudian, tax ratio akan mencapai 9,53% pada 2024, dan 10,12% pada 2025. (DDTCNews/Bisnis Indonesia)

Pengembangan CRM

Selama 2020, DJP melakukan penyempurnaan dan pengembangan beberapa fungsi dalam compliance risk management (CRM). Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk memastikan CRM dimanfaatkan sebagai tools di hulu pengawasan.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah penyempurnaan (refinement) CRM fungsi pemeriksaan dan pengawasan melalui beberapa kegiatan. Kemudian, ada penyempurnaan CRM penagihan. DJP juga mulai melakukan pengembangan CRM fungsi perpajakan internasional. Simak ‘DJP Sudah Sempurnakan CRM Fungsi Pemeriksaan dan Pengawasan’. (DDTCNews)

Baca Juga: Tegas! Denda Maksimum Bagi Pengelak Pajak Dinaikkan 10 Kali Lipat

Hasil Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan Laporan Tahunan 2020 DJP, otoritas menerbitkan 85.760 laporan hasil pemeriksaan (LHP) sepanjang tahun lalu. Realisasi penerimaan dari hasil pemeriksaan dan penagihan mencapai Rp54,23 triliun.

Rasio cakupan pemeriksaan atau audit coverage ratio/ACR pada tahun lalu 1,54%. ACR mewakili besaran cakupan pemeriksaan yang dihitung berdasarkan perbandingan antara wajib pajak yang diperiksa dan jumlah wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT. (DDTCNews) (kaw)

Baca Juga: Tarif PPh Badan Naik di 2023, Pengusaha Beri Warning Soal Ini
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, pajak, pengawasan pajak, SP2DK, Ditjen Pajak, DJP, pemeriksaan

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to access array offset on value of type bool

Filename: news/comment.php

Line Number: 97

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/layouts/news/comment.php
Line: 97
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/views/layouts/news.php
Line: 182
Function: view

File: /var/www/html/application/controllers/News.php
Line: 193
Function: view

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to access array offset on value of type bool

Filename: news/comment.php

Line Number: 98

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/layouts/news/comment.php
Line: 98
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/views/layouts/news.php
Line: 182
Function: view

File: /var/www/html/application/controllers/News.php
Line: 193
Function: view

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to access array offset on value of type bool

Filename: news/comment.php

Line Number: 99

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/layouts/news/comment.php
Line: 99
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/views/layouts/news.php
Line: 182
Function: view

File: /var/www/html/application/controllers/News.php
Line: 193
Function: view

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

Kamis, 04 November 2021 | 06:41 WIB
Yuk Ubah 12 RIBU per hari sampai 5 tahun saja, jadi TABUNGAN unitlink potensi MILYARAN + INCOME sampai 10 JUTA'an tiap bulan seperti GAJI + SANTUNAN 21 juta. WA ->> 083895993853 Aman + Mudah + Besar + Keren
1

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 06 Desember 2021 | 09:19 WIB
JERSEY

Cegah Peredaran Gelap, Jualan Ganja Kini Dipungut Pajak 20%

Senin, 06 Desember 2021 | 08:28 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Soal Rencana WP UMKM Diwajibkan Lapor Omzet, Ini Kata DJP

Minggu, 05 Desember 2021 | 15:00 WIB
TAIWAN

Nilai Denda Bagi Pelaku Pengelakan Pajak Dinaikkan

Minggu, 05 Desember 2021 | 14:30 WIB
KABUPATEN KATINGAN

Dapat Surat dari Menteri Keuangan, Pemda Datangi KP2KP

berita pilihan

Senin, 06 Desember 2021 | 16:37 WIB
KPP PRATAMA KUBU RAYA

Telusuri Aset WP yang Tunggak Pajak, DJP Gandeng Pemda

Senin, 06 Desember 2021 | 16:30 WIB
KINERJA FISKAL

Dana Pemda yang Mengendap di Bank Segera Susut, Ini Alasan Pemerintah

Senin, 06 Desember 2021 | 16:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Curhat Komunitas Difabel ke DJP: Literasi Pajak Masih Minim

Senin, 06 Desember 2021 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Ikut Danai Program Ramah Penyandang Disabilitas, Apa Saja?

Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
OPINI PAJAK

Penyalahgunaan P3B Melalui Mekanisme Hybrid Mismatch Arrangements

Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
PENANGANAN COVID-19

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Daerah Vaksinasi Rendah Naik 1 Level

Senin, 06 Desember 2021 | 15:27 WIB
INSENTIF PAJAK

Serapan Insentif Perpajakan Sudah Lampaui Pagu, Ini Kata Airlangga

Senin, 06 Desember 2021 | 15:00 WIB
KOREA SELATAN

Pengenaan Pajak Keuntungan Modal atas Cryptocurrency Akhirnya Ditunda

Senin, 06 Desember 2021 | 14:30 WIB
TAIWAN

Tegas! Denda Maksimum Bagi Pengelak Pajak Dinaikkan 10 Kali Lipat

Senin, 06 Desember 2021 | 14:00 WIB
INGGRIS

Tarif PPh Badan Naik di 2023, Pengusaha Beri Warning Soal Ini