KEBIJAKAN PEMERINTAH

ESDM Pastikan Mayoritas Rumah Tangga Tak Perlu Ajukan Izin Air Tanah

Redaksi DDTCNews | Selasa, 07 November 2023 | 11:30 WIB
ESDM Pastikan Mayoritas Rumah Tangga Tak Perlu Ajukan Izin Air Tanah

Ilustrasi. Petugas memasukkan air bersih ke tandon air saat penyaluran bantuan di Dusun Tondowesi, Desa Pojokklitih, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Selasa (24/10/2023). Sedikitnya 150 kepala keluarga atau 300 jiwa di Dusun Tondowesi terdampak krisis air bersih pada kemarau tahun ini dan setiap dua hari sekali BPBD Kabupaten Jombang menyalurkan bantuan air bersih. ANTARA FOTO/Syaiful Arif/aww.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah memastikan sebagian besar tumah tangga di Indonesia tidak membutuhkan izin penggunaan air tanah. Perlu dicatat, hanya rumah tangga dengan pemakaian air tanah lebih dari 100 m3 per bulan yang memerlukan izin dari Kementerian ESDM.

Ketentuan soal izin penggunaan air tanah yang terbaru diatur dalam Keputusan Menteri ESDM 291.K/GL.01/MEM.G/2023 tentang Standar Penyelenggaraan Persetujuan Penggunaan Air Tanah. Rumah tangga dengan pemakaian air tanah kurang dari 100 m3 per bulan tidak perlu izin.

"Jangan khawatir, sebagian besar rumah tangga di Indonesia tidak memerlukan izin [penggunaan air tanah], karena pemakaiannya rata-rata hanya 20-30 m3 per bulannya, jauh di bawah 100 meter kubik per bulan," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Muhammad Wafid, dikutip pada Selasa (7/11/2023).

Baca Juga:
Bekasi Bakal Gali Potensi Pajak Katering dan Sewa Apartemen

Wafid menjelaskan volume air 100 m3 atau 100.000 liter adalah jumlah yang sangat besar. Angka tersebut setara dengan 200 kali pengisian tandon air bervolume 500 liter atau setara dengan pengisian 5.000 galon volume 20 liter.

Pengaturan pemanfaatan air tanah berkapasitas besar ini sebenarnya bukan hal baru. Wafid mengatakan pengaturan penggunaan air tanah dengan debit besar sudah dari dulu ditetapkan, salah satunya melalui UU Sumber Daya Air (UU 7/2004).

Pengaturan ini dilakukan dalam rangka mengatasi dampak eksploitasi air tanah yang berlebihan yang dapat mengakibatkan menurunnya jumlah cadangan air tanah, hingga menimbulkan dampak lain terhadap lingkungan, seperti penurunan tanah (land subsidence) dan intrusi air laut.

Baca Juga:
Apa Itu Pajak Air Permukaan dalam UU HKPD?

Badan Geologi mencatat beberapa wilayah di Indonesia telah mengalami kerusakan air serius seperti di kota-kota besar di wilayah Jawa. Untuk memperbaiki kerusakan tersebut, imbuhnya, perlu dilakukan upaya konservasi serta manajemen sumber daya air tanah yang berkelanjutan, mengurangi eksploitasi yang berlebihan, dan mengembangkan alternatif sumber air bersih lainnya.

Pajak Air Tanah

Guna mengendalikan konsumsi air tanah sekaligus untuk menambah penerimaan bagi pemerintah, penggunaan air tanah juga dikenai pajak daerah.

Baca Juga:
Ratusan Ribu SPPT Mulai Disebar, Wajib Pajak Diimbau Segera Bayar PBB

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Sesuai dengan penyebutannya, air tanah merupakan air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah (UU PDRD s.t.d.t.d UU HKPD)

Pajak air tanah (PAT) merupakan pajak daerah yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten/kota. Namun, pengenaan PAT tidak mutlak ada pada seluruh daerah. Hal ini lantaran pengenaan pajak daerah tergantung pada keputusan pemerintah daerah untuk mengenakan atau tidak suatu jenis pajak.

PAT menyasar pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Pemanfaatan/pengambilan tersebut dapat dilakukan orang pribadi atau badan untuk berbagai macam keperluan.

Namun, pemanfaatan/pengambilan air untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian, dan perikanan rakyat dikecualikan dari objek pajak. Pemerintah daerah juga dapat mengatur pengecualian lainnya. Misalnya, pengambilan/pemanfaatan air tanah untuk pemadam kebakaran, penelitian, dan sebagainya. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 21 Februari 2024 | 17:30 WIB KABUPATEN BEKASI

Bekasi Bakal Gali Potensi Pajak Katering dan Sewa Apartemen

Rabu, 21 Februari 2024 | 15:30 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Pajak Air Permukaan dalam UU HKPD?

BERITA PILIHAN
Rabu, 21 Februari 2024 | 18:10 WIB LAYANAN PAJAK

Update! M-Pajak Versi 1.3.0 Dirilis DJP, Ini Beberapa Layanannya

Rabu, 21 Februari 2024 | 17:07 WIB KEPATUHAN PAJAK

DJP: Koreksi Transfer Pricing Harus Berangkat dari TPDoc Wajib Pajak

Rabu, 21 Februari 2024 | 16:45 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Insentif PPN Rumah Ditanggung Pemerintah 2024, Download di Sini

Rabu, 21 Februari 2024 | 16:30 WIB PERATURAN MENTERI INVESTASI 6/2023

Penuhi Kriteria Investasi, Impor Mobil Listrik CBU Bebas Bea Masuk

Rabu, 21 Februari 2024 | 15:50 WIB KEBIJAKAN MONETER

Jaga Rupiah dan Inflasi, BI Rate Tetap di Level 6 Persen

Rabu, 21 Februari 2024 | 15:30 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Pajak Air Permukaan dalam UU HKPD?

Rabu, 21 Februari 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jenis-Jenis Insentif Perpajakan untuk Kendaraan Listrik

Rabu, 21 Februari 2024 | 14:35 WIB STATISTIK CUKAI

Mengenal Skema Pengenaan Cukai Rokok Elektrik di Dunia, Begini Datanya

Rabu, 21 Februari 2024 | 14:19 WIB KEANGGOTAAN OECD

OECD Buka Diskusi Aksesi dengan Indonesia, Begini Kata Pemerintah

Rabu, 21 Februari 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Masih Ada 185.662 Rumah Belum Dialiri Listrik, Ini Strategi Pemerintah