Investasi Migas 2024 di Bawah Target, Stimulus Fiskal Masuk Solusi

JAKARTA, DDTCNews - Realisasi investasi di subsektor migas pada 2024 tercatat senilai US$17,54 miliar. Angka tersebut masih di bawah target yang dipatok pemerintah, yakni US$19,62 miliar. Namun, secara persentasi, realisasi investasi pada 2024, yakni 89,38% dari target, masih lebih baik ketimbang kinerja pada 2023, yakni 83%. 

Ada beberapa kendala yang menghambat realisasi investasi subsektor migas, baik di hulu atau hilir. Di hulu, ganjalan investasi tersebar di beberapa aspek, termasuk formalities, teknis, serta komersial dan keuangan. 

"Isu terperinci kendala dan tantangan investasi hulu migas ini mencakup safety stand down, perizinan, pengadaan lahan, ketersediaan rig, hingga tumpang tindih lahan dengan fasilitas migas," tulis Kementerian ESDM dalam Laporan Kinerja 2024, dikutip pada Senin (17/3/2025). 

Kemudian, di sisi hilir migas, kendala investasi lebih banyak menyangkut operasional kilang. 

Dalam laporannya, Kementerian ESDM mengakui bahwa capaian kinerja investasi pada 2024 masih belum optimal. Ditjen Migas masih perlu berperan lebih aktif dalam meningkatkan investasi subsektor migas. 

Sebenarnya pemerintah tidak tinggal diam dalam menggenjot kinerja investasi sektor migas. Ada beberapa langkah perbaikan yang telah dijalankan sepanjang 2024 lalu. 

Pertama, penyederhanaan perizinan. Sebagian besar perizinan migas telah dilimpahkan ke pelayanan terpadu satu pintu di Kementerian Investasi/BKPM. 

Kedua, penyediaan dan keterbukaan data. Melalui Peraturan Menteri ESDM 7/2019, pemerintah mendorong keterbukaan akses data bagi investor. Selain itu, pemerintah menyediakan data baru dari selesainya akuisisi data seismik 2D 32.200 km open area.

Ketiga, fleksibilitas sistem fiskal. Pemerintah memberikan kebebasan kepada kontraktor migas untuk menentukan pilihan jenis kontrak, baik menggunakan kontrak bagi hasil (PSC) gross split atau cost recovery sehingga diharapkan investasi di subsektor migas makin menarik dan meningkat. 

Keempat, integrasi hulu-hilir. Untuk mempercepat waktu monetisasi yang salah satunya diakibatkan adanya gap harga keekonomian lapangan di sisi hulu dan kemampuan serap di sisi hilir maka disusun kebijakan berupa penurunan harga gas untuk mendorong tumbuhnya industri domestik. 

Kelima, stimulus fiskal. Pemerintah tidak lagi mengedepankan besarnya bagi hasil (split) untuk negara, tetapi lebih diarahkan mendorong agar proyek migas dapat berjalan melalui pemberian insentif bagi beberapa rencana pengembangan (plan of development/POD) yang selama ini dinilai tidak ekonomis oleh kontraktor (sap)