AMERIKA SERIKAT

Elon Musk Bersuara Soal Skema Pajak 'Unrealized Gains' bagi Miliarder

Redaksi DDTCNews | Jumat, 29 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Elon Musk Bersuara Soal Skema Pajak 'Unrealized Gains' bagi Miliarder

Elon Musk. (foto: cnet1.cbsistatic.com)

WASHINGTON D.C., DDTCNews – Bos Tesla dan SpaceX, Elon Musk, ikut bersuara atas proposal Partai Demokrat yang akan memajaki apresiasi nilai belum terwujud atau unrealized gains atas aset milik miliarder seperti saham dan surat utang.

Billionaires Income Tax rencananya akan diberlakukan atas wajib pajak AS dengan kekayaan di atas US$1 miliar atau memiliki penghasilan tahunan sebesar US$100 juta selama 3 tahun berturut-turut. Wacana ini praktis menyulut pro dan kontra, tak hanya bagi orang kaya, namun juga para investor kelas menengah.

Melalui cuitannya, Elon Musk menyindir bahwa pemerintah yang sedang 'kekurangan uang' sedang menyasar pajak dari rakyat. Bahkan, menurutnya, lambat laun pemerintah bisa saja akan memajaki investasi dari para pensiunan.

Baca Juga:
Otoritas Ini Mulai Pertimbangkan Kembali Program Diskon Cukai Solar

“Benar sekali. Mereka mulai kehabisan sumber uang dan mereka akan mulai menargetkan kalian,” cuit Elon dikutip marketwatch.com, Kamis (28/10/2021).

Direktur Komunikasi Gedung Putih, Jen Psaki, merespon terkait protes yang dilayangkan. Menurutnya, orang-orang golongan terkaya di Amerika Serikat dapat mengeluarkan sedikit lebih banyak uang untuk investasi kepada negara.

Jen menegaskan bahwa investasi ini bertujuan untuk meningkatkan keteganakerjaan, ekonomi, dan daya saing negara. Manfaatnya pun dapat dirasakan oleh setiap lapisan masyarakat.

Pajak atas keuntungan modal yang belum terealisisasi ini kemungkinan besar akan dimasukan ke dalam tagihan belanja sosial yang sedang diundangkan. Meski begitu, implementasi skema pajak tersebut pun masih menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara