Fokus
Literasi
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Elon Musk Bersuara Soal Skema Pajak 'Unrealized Gains' bagi Miliarder

A+
A-
0
A+
A-
0
Elon Musk Bersuara Soal Skema Pajak 'Unrealized Gains' bagi Miliarder

Elon Musk. (foto: cnet1.cbsistatic.com)

WASHINGTON D.C., DDTCNews – Bos Tesla dan SpaceX, Elon Musk, ikut bersuara atas proposal Partai Demokrat yang akan memajaki apresiasi nilai belum terwujud atau unrealized gains atas aset milik miliarder seperti saham dan surat utang.

Billionaires Income Tax rencananya akan diberlakukan atas wajib pajak AS dengan kekayaan di atas US$1 miliar atau memiliki penghasilan tahunan sebesar US$100 juta selama 3 tahun berturut-turut. Wacana ini praktis menyulut pro dan kontra, tak hanya bagi orang kaya, namun juga para investor kelas menengah.

Melalui cuitannya, Elon Musk menyindir bahwa pemerintah yang sedang 'kekurangan uang' sedang menyasar pajak dari rakyat. Bahkan, menurutnya, lambat laun pemerintah bisa saja akan memajaki investasi dari para pensiunan.

Baca Juga: Banyak yang Makin Kaya Selama Pandemi, Negara Ini Pajaki Barang Mewah

“Benar sekali. Mereka mulai kehabisan sumber uang dan mereka akan mulai menargetkan kalian,” cuit Elon dikutip marketwatch.com, Kamis (28/10/2021).

Direktur Komunikasi Gedung Putih, Jen Psaki, merespon terkait protes yang dilayangkan. Menurutnya, orang-orang golongan terkaya di Amerika Serikat dapat mengeluarkan sedikit lebih banyak uang untuk investasi kepada negara.

Jen menegaskan bahwa investasi ini bertujuan untuk meningkatkan keteganakerjaan, ekonomi, dan daya saing negara. Manfaatnya pun dapat dirasakan oleh setiap lapisan masyarakat.

Baca Juga: Begini Strategi Malaysia Pastikan Ekspatriat Patuh Pajak

Pajak atas keuntungan modal yang belum terealisisasi ini kemungkinan besar akan dimasukan ke dalam tagihan belanja sosial yang sedang diundangkan. Meski begitu, implementasi skema pajak tersebut pun masih menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. (sap)

Topik : pajak internasional, unrealized gain tax, Joe Biden, Amerika Serikat, tax the rich

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 02 Agustus 2022 | 18:00 WIB
FILIPINA

Rancang Kebijakan Pajak Karbon, Filipina Belajar dari Indonesia

Senin, 01 Agustus 2022 | 09:36 WIB
THAILAND

Ada Potensi Pajak, Anggota DPR Ini Usul Judi di Kasino Dilegalkan

Minggu, 31 Juli 2022 | 13:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Ingin Bangun 11 Pabrik Cip di AS, Samsung Minta Keringanan Pajak

Minggu, 31 Juli 2022 | 13:00 WIB
SPANYOL

Shakira Tolak Tagihan Pajak Rp219 Miliar

berita pilihan

Kamis, 11 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Energi Terbarukan, 12 Perusahaan Ini Dapat Fasilitas Kepabeanan

Kamis, 11 Agustus 2022 | 08:26 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

NIK Sebagai NPWP, Bagaimana DJP Jaga Keamanan Data Wajib Pajak?

Rabu, 10 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Keterbukaan Informasi Perpajakan Punya Peran dalam Menekan Korupsi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Menyimak Lagi Siasat DJBC Lindungi Perusahaan dari Pukulan Pandemi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha?

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:05 WIB
PER-03/PJ/2022

Upload Faktur Pajak Muncul Eror ETAX-API-10041, Perhatikan Tanggalnya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 16:10 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Kembangkan CRM-BI, Data Keuangan dan Aset Wajib Pajak Berperan

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PMK 112/2022

NIK Jadi NPWP Bisa Dorong Standardisasi Identitas, Ini Alasannya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:09 WIB
PER-03/PJ/2022

Isi Keterangan Jenis Barang dalam Faktur Pajak? Begini Ketentuannya