Berita
Senin, 02 Agustus 2021 | 20:20 WIB
AMERIKA SERIKAT
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:57 WIB
KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:32 WIB
PENANGANAN PANDEMI
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG
Fokus
Data & Alat
Senin, 02 Agustus 2021 | 17:00 WIB
KMK 43/2021
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

E-Faktur 3.0 Berlaku Nasional Besok, DJP Kirim Email untuk 542.000 PKP

A+
A-
8
A+
A-
8
E-Faktur 3.0 Berlaku Nasional Besok, DJP Kirim Email untuk 542.000 PKP

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama (kanan) memberikan penjelasan terkait e-faktur 3.0 dalam Media Briefing, Rabu (30/1/2020). (tangkapan layar Zoom)

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) sudah mengirimkan informasi mengenai implementasi e-faktur 3.0 secara nasional kepada ribuan pengusaha kena pajak (PKP) melalui surat elektronik (email).

Dalam Media Briefing, Rabu (30/1/2020), Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan email yang dikirimkan kepada 542.000 PKP tersebut berisi informasi agar PKP mempersiapkan diri dengan adanya pembaruan aplikasi e-faktur 3.0.

“Karena berlakunya besok [1 Oktober 2020], kami kemarin sudah mengirimkan email kepada 542.000 PKP untuk mengingatkan agar mereka mempersiapkan diri, men-download aplikasi yang baru, dan melakukan hal-hal yang diperlukan supaya besok berjalan dengan lancar,” ujar Hestu.

Baca Juga: BKP Strategis yang Tidak Dipungut PPN, Download Aturannya di Sini

DJP, sambungnya, juga telah melakukan sosialisasi kepada para PKP, asosiasi, dan konsultan pajak terkait dengan implementasi secara nasional e-faktur 3.0. Para fiskus di lapangan juga terus melakukan sosialisasi.

Implementasi e-faktur 3.0, lanjut Hestu, merupakan suatu perkembangan yang sangat baik untuk PKP. Pasalnya, ada berbagai kemudahan yang disediakan DJP melalui aplikasi tersebut. Simak pula artikel ‘Implementasi Nasional e-Faktur 3.0 Mulai Besok, Ini Kata Dirjen Pajak’.

Dalam aplikasi e-faktur 3.0, ada beberapa fitur baru. Fitur tersebut antara lain prepopulated pajak masukan berupa pemberitahuan impor barang (PIB), prepopulated pajak masukan berupa e-faktur, prepopulated VAT refund, sinkronisasi kode cap pada aplikasi e-faktur, dan prepopulated SPT Masa PPN.

Baca Juga: Kantor Baru KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Diresmikan

Hestu mengatakan seluruh dalam email yang dikirimkan ke PKP, DJP juga sudah memberikan berbagai petunjuk yang perlu dilakukan oleh PKP. Selain itu, informasi lengkap mengenai saluran informasi yang bisa dihubungi jika ada kendala juga ada dalam email tersebut.

“Jadi, PKP harus tahu bahwa besok aplikasinya akan berubah ke versi berikutnya,” imbuh Hestu.

Sebagai informasi kembali, salah satu aspek yang perlu menjadi perhatian PKP terkait dengan implementasi e-faktur 3.0 adalah database. Pasalnya, untuk mencegah terjadinya kesalahan (corrupt database), pengguna aplikasi perlu melakukan back-up database (folder db yang sedang digunakan).

Baca Juga: Perluasan Cakupan OECD Pilar 1 Berdampak Terhadap PTE? Ini Kata DJP

Kemudian, agar aplikasi dapat berjalan dengan lancar, pengguna perlu menyalin database (folder db) di aplikasi lama yang kemudian dipindahkan dalam folder aplikasi e-faktur terbaru. Simak pula artikel ‘Pengguna e-Faktur 3.0 Tidak Bisa Beralih Lagi Pakai e-Faktur 2.2’. (kaw)

Topik : e-Faktur, e-Faktur 3.0, faktur pajak, Ditjen Pajak, DJP, PKP, PPN, pajak masukan, e-Faktur 2.2

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 30 Juli 2021 | 13:39 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa atas Pembuktian Kebenaran Faktur Pajak Ganda

Jum'at, 30 Juli 2021 | 10:06 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ekonomi Digital Meningkat, World Bank: Threshold PKP Perlu Diturunkan

Jum'at, 30 Juli 2021 | 08:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

DJP Bisa Terbitkan SP2DK untuk Pengawasan, Wajib Pajak Harus Apa?

berita pilihan

Senin, 02 Agustus 2021 | 20:39 WIB
DDTC NEWSLETTER

BKP Strategis yang Tidak Dipungut PPN, Download Aturannya di Sini

Senin, 02 Agustus 2021 | 20:20 WIB
AMERIKA SERIKAT

SPT Pajak Donald Trump Bakal Dibuka

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:57 WIB
KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II

Kantor Baru KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Diresmikan

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:32 WIB
PENANGANAN PANDEMI

PPKM Level 4 Diperpanjang Hingga 9 Agustus 2021, Ini Penjelasan Jokowi

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Penuhi Kebutuhan Hakim Agung Khusus Pajak, KY Siapkan Dua Solusi

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:35 WIB
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Hanya Bulan Ini, Pemutihan Denda Pajak Digelar

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:30 WIB
KOREA SELATAN

Bakal Timbulkan Pajak Berganda, Ratusan Perusahaan Ajukan Keberatan

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:17 WIB
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Lantik Inspektur Jenderal yang Baru, Sri Mulyani Minta Ini

Senin, 02 Agustus 2021 | 17:50 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Ini Penyebab Para Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Tak Lolos Seleksi

Senin, 02 Agustus 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Perluasan Cakupan OECD Pilar 1 Berdampak Terhadap PTE? Ini Kata DJP