Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Senin, 27 September 2021 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Reportase
Perpajakan.id

Pengguna e-Faktur 3.0 Tidak Bisa Beralih Lagi Pakai e-Faktur 2.2

A+
A-
26
A+
A-
26
Pengguna e-Faktur 3.0 Tidak Bisa Beralih Lagi Pakai e-Faktur 2.2

Ilustrasi. (DJP)

JAKARTA, DDTCNews – Pengusaha kena pajak (PKP) yang telah menggunakan e-faktur 3.0 tidak dapat lagi beralih menggunakan versi sebelumnya, yaitu e-faktur 2.2. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (14/9/2020).

Dengan e-faktur 2.2, ketika PKP memperoleh faktur pajak atas perolehan BKP/JKP dari lawan transaksi, mereka harus melakukan input data secara manual. Melalui e-faktur 3.0, PKP tidak perlu lagi memasukkan data secara manual karena otoritas menyediakan data pajak masukan by system.

“Ketika perusahaan Anda sudah ditetapkan sebagai PKP pengguna e-faktur 3.0 atau sudah melakukan instalasi e-faktur 3.0, perusahaan Anda tidak dapat lagi menggunakan e-faktur 2.2,” demikian penjelasan Ditjen Pajak (DJP) dalam laman resminya.

Baca Juga: Cara Menanggapi Surat SP2DK dari Kantor Pajak

Adapun fitur tambahan yang ada dalam aplikasi e-faktur 3.0 antara lain prepopulated pajak masukan, prepopulated pemberitahuan impor barang (PIB), prepopulated surat pemberitahuan (SPT), dan sinkronisasi kode cap fasilitas.

Implementasi prepopulated pajak masukan dan SPT masa PPN pada aplikasi e-Faktur dilakukan secara bertahap. Implementasi secara nasional mulai dilakukan mulai 1 Oktober 2020. Simak artikel ‘Implementasi Penuh Bulan Depan, Ini Kemudahan Pakai e-Faktur 3.0’.

Selain penggunaan e-faktur 3.0, ada pula bahasan mengenai pelayanan tatap muka kantor pajak di tengah pengetatan kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB) DKI Jakarta. Kemudian, ada pula bahasan mengenai proyeksi penerimaan pajak tahun ini yang masih akan meleset dari target.

Baca Juga: Faktur Pajak Fiktif Rugikan Negara Rp29 M, Bos Perusahaan Ditangkap

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Terlanjur Menginstal Aplikasi e-Faktur 3.0

Karena masih diimplementasikan secara bertahap, bagi PKP yang terlanjur melakukan instalasi apliaksi e-Faktur tetapi belum terdaftar atau ditunjuk sebagai pengguna, mereka tetap bisa menggunakannya. Namun, fitur tambahan yang ada dalam e-faktur 3.0 tidak bisa digunakan.

“Anda tetap dapat menggunakan aplikasi e-faktur 3.0 dan tidak perlu kembali ke e-faktur 2.2. Namun demikian, Anda tidak dapat menggunakan fitur tambahan yang ada di e-faktur 3.0,” demikian penjelasan DJP. (DDTCNews)

Baca Juga: Dapat SP2DK dari Kantor Pajak? DJP: Jangan Khawatir
  • Pelayanan Tatap Muka Tetap Buka

DJP tetap membuka pelayanan tatap muka kantor pajak di wilayah DKI Jakarta meskipun PSBB total kembali diterapkan mulai hari ini. Hanya saja, otoritas akan melakukan sejumlah pembatasan untuk pelayanan tatap muka.

“Kami tetap membuka layanan tatap muka di KPP atau Kanwil. Namun, jumlah wajib pajak yang dilayani dibatasi," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama.

Meskipun layanan tatap muka tetap bisa dimanfaatkan wajib pajak, Hestu tetap mengimbau wajib pajak agar mengutamakan pelayanan berbasis elektronik pada masa pandemi Covid-19. Dia menjamin pelayanan DJP kepada wajib pajak berbasis elektronik tidak mengurangi substansi standar pelayanan. (DDTCNews)

Baca Juga: Defisit APBN Melebar, Negara Teluk Ini Bakal Naikkan Tarif PPN
  • Realisasi Penerimaan Pajak Diproyeksi Meleset dari Target

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan realisasi penerimaan pajak tahun ini masih tetap akan meleset meskipun targetnya sudah diturunkan dari Rp1.642,6 triliun (APBN induk) menjadi Rp1.198,8 triliun (dalam Perpres 72/2020).

“Kami proyeksikan sampai akhir tahun memang baseline akan lebih rendah dari Perpres 72/2020. Adanya perkembangan Covid, terutama akhir-akhir ini, kami melihat eskalasi ketidakpastian meningkat untuk tahun 2020 dan masih akan berlangsung pada 2021,” katanya. Simak pula artikel ‘Banggar dan Pemerintah Sepakati Target Penerimaan Pajak 2021 Turun 3%’. (Kontan/DDTCNews)

  • Penerimaan Cukai 2021

Target penerimaan cukai pada 2021 dinaikkan dari Rp178,5 triliun menjadi Rp180 triliun. Kenaikan target penerimaan ini dengan asumsi sudah ada penambahan barang kena cukai baru, seperti kantong plastik. Pemerintah akan segera menyiapkan payung hukumnya.

Baca Juga: PPN atas Sembako, Adil atau Tidak? Cari Tahu di Sini

“Dengan harapan tentu ekstensifikasi barang kena cukai akan bisa disetujui DPR sesuai pembahasan sebelumnya,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Kontan)

  • Core Tax System

Pemerintah menetapkan pagu belanja terkait dengan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (core tax system) pada 2021 senilai Ro684,93 miliar. Tahun depan, pemerintah menargetkan telah dieksekusinya solution development fase 1.

Adapun solution development fase 1 meliputi planning, high level design, detailed design, konfigurasi sistem, dan testing. Selain itu, pada tahun depan diharapkan sudah berlangsung pengadaan production hardware fase 1. (Bisnis Indonesia)

Baca Juga: Rancangan PPN Multitarif, Begini Catatan Fraksi di DPR
  • PPnBM Mobil Baru

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk membebaskan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) mobil baru hingga Desember 2020. Kebijakan ini untuk memulihkan industri otomotif di dalam negeri.

"Kami sudah mengusulkan kepada Menteri Keuangan agar memberikan relaksasi pajak pembelian mobil baru menjadi 0% sampai bulan Desember," katanya. (DDTCNews/Kontan) (kaw)

Baca Juga: Begini Pandangan Fraksi-Fraksi di DPR Soal Kenaikan Tarif PPN
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, e-Faktur, e-Faktur 3.0, e-Faktur 2.2, SPT, PPN, Ditjen Pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Monic Provi Dewinta

Kamis, 17 September 2020 | 10:32 WIB
Untuk itu diharapkan informasi ini dapat disosialisasikan secara tepat sasaran kepada seluruh komponen wajib pajak yang bersangkutan demi kepentingan pelaksanaan kewajiban pajak yang efisien dan efektif
1

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 23 September 2021 | 15:30 WIB
FILIPINA

DPR Akhirnya Setujui Produk Digital Dikenai PPN 12%

Kamis, 23 September 2021 | 12:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Intensifikasi Pemungutan PPN pada Masa Pandemi

Kamis, 23 September 2021 | 08:32 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Lewat Ini, DJP Integrasikan Pelayanan Pajak Hingga Penegakan Hukum

Kamis, 23 September 2021 | 07:30 WIB
PMK 120/2021

Mobil Listrik Dapat Insentif PPnBM, Ini Respons PLN

berita pilihan

Senin, 27 September 2021 | 16:00 WIB
PERU

Negosiasi Ulang, Perusahaan Gas Bakal Dipajaki Lebih Besar

Senin, 27 September 2021 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK

Cara Menanggapi Surat SP2DK dari Kantor Pajak

Senin, 27 September 2021 | 14:51 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Faktur Pajak Fiktif Rugikan Negara Rp29 M, Bos Perusahaan Ditangkap

Senin, 27 September 2021 | 14:48 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Dapat SP2DK dari Kantor Pajak? DJP: Jangan Khawatir

Senin, 27 September 2021 | 14:30 WIB
MESIR

Otoritas Pajak Incar Para Content Creator di Media Sosial

Senin, 27 September 2021 | 14:00 WIB
BAHRAIN

Defisit APBN Melebar, Negara Teluk Ini Bakal Naikkan Tarif PPN

Senin, 27 September 2021 | 13:51 WIB
METERAI ELEKTRONIK

Kemenkeu Siapkan Aturan Teknis Implementasi Meterai Elektronik

Senin, 27 September 2021 | 13:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPh Pasal 22 Impor Tumbuh 292%, Ini Kata Kemenkeu

Senin, 27 September 2021 | 12:11 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

PPN atas Sembako, Adil atau Tidak? Cari Tahu di Sini

Senin, 27 September 2021 | 12:00 WIB
RUU KUP

Rancangan PPN Multitarif, Begini Catatan Fraksi di DPR