Berita
Kamis, 24 September 2020 | 18:31 WIB
RUU CIPTA KERJA
Kamis, 24 September 2020 | 17:21 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Kamis, 24 September 2020 | 17:11 WIB
INPRES 8/2020
Kamis, 24 September 2020 | 17:06 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Review
Kamis, 24 September 2020 | 09:50 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 14:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 20:22 WIB
REPORTASE DARI TILBURG BELANDA
Selasa, 22 September 2020 | 09:39 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 24 September 2020 | 16:12 WIB
PENELITIAN PERPAJAKAN
Kamis, 24 September 2020 | 14:22 WIB
PAJAK DAERAH (17)
Rabu, 23 September 2020 | 18:42 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 17:04 WIB
TIPS FAKTUR PAJAK
Data & alat
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 16 September 2020 | 15:58 WIB
STATISTIK STIMULUS FISKAL
Kolaborasi
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 13:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI
Reportase

Pengguna e-Faktur 3.0 Tidak Bisa Beralih Lagi Pakai e-Faktur 2.2

A+
A-
21
A+
A-
21
Pengguna e-Faktur 3.0 Tidak Bisa Beralih Lagi Pakai e-Faktur 2.2

Ilustrasi. (DJP)

JAKARTA, DDTCNews – Pengusaha kena pajak (PKP) yang telah menggunakan e-Faktur 3.0 tidak dapat lagi beralih menggunakan versi sebelumnya, yaitu e-Faktur 2.2. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (14/9/2020).

Dengan e-Faktur 2.2, ketika PKP memperoleh faktur pajak atas perolehan BKP/JKP dari lawan transaksi, mereka harus melakukan input data secara manual. Melalui e-Faktur 3.0, PKP tidak perlu lagi memasukkan data secara manual karena otoritas menyediakan data pajak masukan by system.

“Ketika perusahaan Anda sudah ditetapkan sebagai PKP pengguna e-Faktur 3.0 atau sudah melakukan instalasi e-Faktur 3.0, perusahaan Anda tidak dapat lagi menggunakan e-Faktur 2.2,” demikian penjelasan Ditjen Pajak (DJP) dalam laman resminya.

Baca Juga: Biar Dapat Kepercayaan Wajib Pajak, DJP: Korupsi Perlu Ditekan

Adapun fitur tambahan yang ada dalam aplikasi e-Faktur 3.0 antara lain prepopulated pajak masukan, prepopulated pemberitahuan impor barang (PIB), prepopulated surat pemberitahuan (SPT), dan sinkronisasi kode cap fasilitas.

Implementasi prepopulated pajak masukan dan SPT masa PPN pada aplikasi e-Faktur dilakukan secara bertahap. Implementasi secara nasional mulai dilakukan mulai 1 Oktober 2020. Simak artikel ‘Implementasi Penuh Bulan Depan, Ini Kemudahan Pakai e-Faktur 3.0’.

Selain penggunaan e-Faktur 3.0, ada pula bahasan mengenai pelayanan tatap muka kantor pajak di tengah pengetatan kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB) DKI Jakarta. Kemudian, ada pula bahasan mengenai proyeksi penerimaan pajak tahun ini yang masih akan meleset dari target.

Baca Juga: KPK Perkuat Kerja Sama dengan Ditjen Pajak, Ada Apa?

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Terlanjur Menginstal Aplikasi e-Faktur 3.0

Karena masih diimplementasikan secara bertahap, bagi PKP yang terlanjur melakukan instalasi apliaksi e-Faktur tetapi belum terdaftar atau ditunjuk sebagai pengguna, mereka tetap bisa menggunakannya. Namun, fitur tambahan yang ada dalam e-Faktur 3.0 tidak bisa digunakan.

“Anda tetap dapat menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0 dan tidak perlu kembali ke e-Faktur 2.2. Namun demikian, Anda tidak dapat menggunakan fitur tambahan yang ada di e-Faktur 3.0,” demikian penjelasan DJP. (DDTCNews)

Baca Juga: DJP Sediakan Data Prepopulated dalam e-Faktur 3.0, Penentunya Tetap WP
  • Pelayanan Tatap Muka Tetap Buka

DJP tetap membuka pelayanan tatap muka kantor pajak di wilayah DKI Jakarta meskipun PSBB total kembali diterapkan mulai hari ini. Hanya saja, otoritas akan melakukan sejumlah pembatasan untuk pelayanan tatap muka.

“Kami tetap membuka layanan tatap muka di KPP atau Kanwil. Namun, jumlah wajib pajak yang dilayani dibatasi," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama.

Meskipun layanan tatap muka tetap bisa dimanfaatkan wajib pajak, Hestu tetap mengimbau wajib pajak agar mengutamakan pelayanan berbasis elektronik pada masa pandemi Covid-19. Dia menjamin pelayanan DJP kepada wajib pajak berbasis elektronik tidak mengurangi substansi standar pelayanan. (DDTCNews)

Baca Juga: HUT ke-52, Kadin Sebut Jadi Mitra Sejati Pemerintah di Bidang Ekonomi
  • Realisasi Penerimaan Pajak Diproyeksi Meleset dari Target

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan realisasi penerimaan pajak tahun ini masih tetap akan meleset meskipun targetnya sudah diturunkan dari Rp1.642,6 triliun (APBN induk) menjadi Rp1.198,8 triliun (dalam Perpres 72/2020).

“Kami proyeksikan sampai akhir tahun memang baseline akan lebih rendah dari Perpres 72/2020. Adanya perkembangan Covid, terutama akhir-akhir ini, kami melihat eskalasi ketidakpastian meningkat untuk tahun 2020 dan masih akan berlangsung pada 2021,” katanya. Simak pula artikel ‘Banggar dan Pemerintah Sepakati Target Penerimaan Pajak 2021 Turun 3%’. (Kontan/DDTCNews)

  • Penerimaan Cukai 2021

Target penerimaan cukai pada 2021 dinaikkan dari Rp178,5 triliun menjadi Rp180 triliun. Kenaikan target penerimaan ini dengan asumsi sudah ada penambahan barang kena cukai baru, seperti kantong plastik. Pemerintah akan segera menyiapkan payung hukumnya.

Baca Juga: Lima Langkah Mudah Update e-Faktur versi 3.0

“Dengan harapan tentu ekstensifikasi barang kena cukai akan bisa disetujui DPR sesuai pembahasan sebelumnya,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Kontan)

  • Core Tax System

Pemerintah menetapkan pagu belanja terkait dengan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (core tax system) pada 2021 senilai Ro684,93 miliar. Tahun depan, pemerintah menargetkan telah dieksekusinya solution development fase 1.

Adapun solution development fase 1 meliputi planning, high level design, detailed design, konfigurasi sistem, dan testing. Selain itu, pada tahun depan diharapkan sudah berlangsung pengadaan production hardware fase 1. (Bisnis Indonesia)

Baca Juga: PPN DTP Kertas Koran Membantu, Tapi..
  • PPnBM Mobil Baru

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk membebaskan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) mobil baru hingga Desember 2020. Kebijakan ini untuk memulihkan industri otomotif di dalam negeri.

"Kami sudah mengusulkan kepada Menteri Keuangan agar memberikan relaksasi pajak pembelian mobil baru menjadi 0% sampai bulan Desember," katanya. (DDTCNews/Kontan) (kaw)

Baca Juga: Implementasi e-Faktur 3.0, DJP Masih Sediakan Skema Impor Data CSV
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, e-Faktur, e-Faktur 3.0, e-Faktur 2.2, SPT, PPN, Ditjen Pajak
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Monic Provi Dewinta

Kamis, 17 September 2020 | 10:32 WIB
Untuk itu diharapkan informasi ini dapat disosialisasikan secara tepat sasaran kepada seluruh komponen wajib pajak yang bersangkutan demi kepentingan pelaksanaan kewajiban pajak yang efisien dan efektif
1
artikel terkait
Selasa, 22 September 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 21 September 2020 | 17:02 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 21 September 2020 | 16:18 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
berita pilihan
Kamis, 24 September 2020 | 18:31 WIB
RUU CIPTA KERJA
Kamis, 24 September 2020 | 17:21 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Kamis, 24 September 2020 | 17:11 WIB
INPRES 8/2020
Kamis, 24 September 2020 | 17:06 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 24 September 2020 | 16:49 WIB
PERPRES 94/2020
Kamis, 24 September 2020 | 16:15 WIB
EKOSISTEM LOGISTIK NASIONAL
Kamis, 24 September 2020 | 16:12 WIB
PENELITIAN PERPAJAKAN
Kamis, 24 September 2020 | 15:56 WIB
KERJA SAMA PERPAJAKAN
Kamis, 24 September 2020 | 15:54 WIB
SWISS
Kamis, 24 September 2020 | 15:25 WIB
ADMINISTRASI PAJAK