Review
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Kamis, 26 Januari 2023 | 14:40 WIB
KONSULTASI PERPAJAKAN
Rabu, 25 Januari 2023 | 17:15 WIB
LAPORAN DARI AUSTRALIA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

Dukung Program Kendaraan Listrik, Industri Keuangan Ditawari Insentif

A+
A-
1
A+
A-
1
Dukung Program Kendaraan Listrik, Industri Keuangan Ditawari Insentif

Ilustrasi. Pengunjung mencoba kendaraan motor dengan energi listrik saat pameran di Balaikota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (26/11/2022). ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/hp.

JAKARTA, DDTCNews - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan berbagai kebijakan insentif untuk mendukung program percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB).

Direktur Humas OJK Darmansyah mengatakan insentif yang diberikan kepada industri jasa keuangan, seperti perbankan, pasar modal, dan industri keuangan nonbank, akan mempercepat transisi kendaraan yang lebih ramah lingkungan.

"Insentif dikeluarkan untuk meningkatkan peranan industri jasa keuangan dalam mendukung program KBLBB baik untuk pembelian KBLBB maupun pengembangan industri hulu KBLBB," katanya, dikutip pada Kamis (1/12/2022).

Baca Juga: Partai Oposisi Usulkan Pengenaan Windfall Tax untuk Danai Stimulus

Insentif yang diberikan di bidang perbankan berupa relaksasi perhitungan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) dengan menurunkan bobot risiko kredit dari 75% menjadi 50% bagi produksi dan konsumsi kendaraan listrik. Adapun relaksasi itu telah diperpanjang hingga 31 Desember 2023.

Ada juga pemberian relaksasi penilaian kualitas kredit untuk pembelian kendaraan listrik dan/atau pengembangan industri hulu dari kendaraan listrik dengan plafon sampai dengan Rp5 miliar dapat hanya didasarkan atas ketepatan membayar pokok dan/atau bunga.

OJK juga menegaskan penyediaan dana kepada debitur dengan tujuan pembelian kendaraan listrik dan/atau pengembangan industri hulu kendaraan listrik seperti industri baterai, industri charging station, dan industri komponen dapat dikategorikan sebagai pemenuhan ketentuan penerapan keuangan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam POJK No.51/POJK.03/2017.

Baca Juga: Insentif Atas Impor Alkes dan Vaksin Covid Selama 3 Tahun Tembus Rp3 T

Selain itu, terdapat pengecualian batas maksimum pemberian kredit (BMPK) untuk penyediaan dana dalam rangka produksi kendaraan listrik beserta infrastrukturnya.

Di bidang pasar modal, lanjut Darmansyah, beberapa insentif dan inisiatif yang diberikan di antaranya diskon pungutan atas biaya pernyataan pendaftaran green bond, termasuk untuk pendanaan kendaraan listrik, menjadi sebesar 25% dari pungutan semula.

"Ini kemudian direspons pula oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan turut memberikan diskon tarif biaya pencatatan tahunan green bond tersebut sebesar 50% dari tarif biaya pencatatan," ujarnya.

Baca Juga: UU Direvisi, Pejabat Rusia Tak Perlu Ungkap Laporan Pajaknya ke Publik

OJK juga menawarkan berbagai alternatif mekanisme pendanaan di pasar modal untuk mendorong pertumbuhan industri kendaraan listrik seperti melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi.

Misal, pendanaan untuk stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) atau stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU).

Untuk IKNB, insentif diberikan kepada perusahaan pembiayaan dan perusahaan asuransi. Pada perusahaan pembiayaan, salah satunya soal penyaluran dana kepada nasabah dalam rangka produksi dan konsumsi kendaraan listrik yang dapat diberikan relaksasi bobot risiko aset yang disesuaikan menjadi 50%, berlaku untuk pembiayaan yang dibukukan terhitung sejak 18 November 2022 sampai dengan 31 Desember 2023.

Baca Juga: Pelaku Usaha Gencar Ekspansi, Sri Mulyani Harap Tetap Patuh Pajak

Untuk perusahaan asuransi, salah satunya pengenaan risiko sendiri (deductible) dapat diterapkan nilai yang lebih rendah dari batasan minimum sebagaimana diatur dalam SEOJK 6/2017, serta berlaku hingga 31 Desember 2023.

"Dalam menerapkan kebijakan relaksasi tersebut di atas, OJK meminta lembaga jasa keuangan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang baik," tutur Darmansyah.

Dari sisi fiskal, pemerintah telah lebih memberikan insentif pajak untuk kendaraan listrik. Melalui 74/2021, kendaraan listrik dikenakan pajak pembelian atas barang mewah (PPnBM) 15% dengan dasar pengenaan pajak (DPP) 0% dari harga jual mulai 16 Oktober 2021. (rig)

Baca Juga: Awas! Faktur Pajak Bisa Dianggap Tidak Dibuat Jika Ini Terjadi

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : OJK, insentif, industri jasa keuangan, program kendaraan listrik, KBLBB, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 25 Januari 2023 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Komit Evaluasi Kinerja KEK dalam Menarik Investasi

Rabu, 25 Januari 2023 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Ada Perubahan Aturan, DJBC Buka Forum Asistensi bagi Pengusaha Rokok

berita pilihan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

5 Alasan Wajib Pajak Bisa Ajukan Permintaan Sertifikat Elektronik Baru

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Partai Oposisi Usulkan Pengenaan Windfall Tax untuk Danai Stimulus

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:00 WIB
PMK 203/2017

Pembebasan Bea Masuk US$500 Diberikan Per Penumpang, Bukan Per Barang

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Atas Impor Alkes dan Vaksin Covid Selama 3 Tahun Tembus Rp3 T

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:00 WIB
KABUPATEN BELITUNG

WP Bandel, Pajak Hilang dari Bisnis Sarang Burung Walet Capai Rp10 M

Sabtu, 28 Januari 2023 | 08:45 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

SPT Tahunan Badan Tak Bisa Pakai e-SPT, e-Form Belum Tampung PTKP UMKM

Sabtu, 28 Januari 2023 | 07:30 WIB
SELEBRITAS

Wah! Yayan Ruhian 'Mad Dog' Datangi Kantor Pajak, Ada Apa Nih?

Sabtu, 28 Januari 2023 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK

Pajak Kita untuk Wujudkan Cita-Cita Bangsa

Jum'at, 27 Januari 2023 | 18:07 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Dirjen Pajak Ingatkan WP Lapor SPT Tahunan, Jangan Mepet Deadline