KEBIJAKAN PAJAK

Dukung Industrialisasi, Sri Mulyani Beberkan Peran Insentif Fiskal

Dian Kurniati | Kamis, 02 November 2023 | 10:00 WIB
Dukung Industrialisasi, Sri Mulyani Beberkan Peran Insentif Fiskal

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah Indonesia telah memberikan berbagai insentif fiskal untuk mendorong industrialisasi berkelanjutan.

Sejauh ini, lanjut Sri Mulyani, terdapat sejumlah instrumen insentif fiskal yang dapat dipilih investor sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Insentif yang paling populer antara lain tax holiday dan tax allowance.

"Kami juga memberikan dalam bentuk deduction untuk pajak sehingga mereka mampu break even point lebih cepat sehingga positive return yang didapat lebih cepat," katanya dalam Kompas100 CEO Forum, dikutip pada Kamis (2/11/2023).

Baca Juga:
Program Diskon BPHTB PTSL 30 Persen Diperpanjang Sampai Akhir Maret

Sri Mulyani mengatakan insentif tax allowance diberikan dalam bentuk pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah nilai penanaman modal untuk 6 tahun masing-masing sebesar 5%. Insentif ini diberikan kepada 166 bidang usaha dan 17 bidang usaha tertentu di lokasi tertentu.

Untuk tax holiday, pemerintah mengatur sejumlah ketentuan, terutama terkait dengan nilai modal yang ditanamkan. Pada penanaman modal minimum Rp30 triliun, tax holiday yang dapat diberikan bahkan mencapai 20 tahun.

Menurut menteri keuangan, tax holiday dan tax allowance sangat cocok dimanfaatkan oleh investor yang ingin melakukan kegiatan hilirisasi. Kedua insentif tersebut juga telah banyak dimanfaatkan oleh beberapa perusahaan di Indonesia.

Baca Juga:
Muncul Eror ETAX-40001 di e-Faktur, Bisa Coba Ganti Koneksi Internet

Selain itu, ia juga memaparkan Indonesia memiliki skema insentif tax deduction dan pajak ditanggung pemerintah. Mengenai tax deduction, lanjutnya, dapat diberikan untuk perusahaan yang melakukan kegiatan vokasi.

Melalui fasilitas tax deduction, investor yang melakukan kegiatan litbang tertentu bisa memanfaatkan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan litbang tertentu di Indonesia.

Pengurangan tersebut terdiri atas 100% dari jumlah biaya riil dan tambahan pengurangan sebesar paling tinggi 200% dari akumulasi biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan litbang dalam jangka waktu tertentu.

Baca Juga:
Perubahan Struktur Penerimaan Perpajakan RI pada Awal Reformasi Pajak

"Kalau melakukan pendidikan atau pelatihan vokasi, Anda bisa dapatkan super deduction. Itu biasa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja," ujar Sri Mulyani.

Dia menambahkan insentif untuk mendukung industrialisasi berkelanjutan tidak hanya diberikan dalam bentuk pajak, tetapi juga belanja dan pembiayaan. Oleh karena itu, negara membutuhkan fiskal yang sehat agar berbagai kebijakan tersebut dapat terealisasi.

Dengan peningkatan produktivitas dari industrialisasi ini pula, Sri Mulyani meyakini target menjadi negara maju pada 2045 dapat tercapai. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 02 Maret 2024 | 14:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Muncul Eror ETAX-40001 di e-Faktur, Bisa Coba Ganti Koneksi Internet

Sabtu, 02 Maret 2024 | 13:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Perubahan Struktur Penerimaan Perpajakan RI pada Awal Reformasi Pajak

Sabtu, 02 Maret 2024 | 12:30 WIB KABUPATEN MOJOKERTO

Catat! Rumah Makan di Daerah Ini Bakal Dipasangi Alat Pencatat Pajak

BERITA PILIHAN
Sabtu, 02 Maret 2024 | 15:00 WIB BEA CUKAI TEGAL

Bawa Rokok Ilegal, Truk Terobos Exit Tol dan Tersangkut di Terowongan

Sabtu, 02 Maret 2024 | 14:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Muncul Eror ETAX-40001 di e-Faktur, Bisa Coba Ganti Koneksi Internet

Sabtu, 02 Maret 2024 | 13:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Perubahan Struktur Penerimaan Perpajakan RI pada Awal Reformasi Pajak

Sabtu, 02 Maret 2024 | 12:30 WIB KABUPATEN MOJOKERTO

Catat! Rumah Makan di Daerah Ini Bakal Dipasangi Alat Pencatat Pajak

Sabtu, 02 Maret 2024 | 10:30 WIB KINERJA PERDAGANGAN

Pemerintah Waspadai Surplus Neraca Perdagangan yang Terus Mengecil

Sabtu, 02 Maret 2024 | 10:15 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

UMKM Tak Bisa Lagi Pakai PPh Final 0,5 Persen, Masih Ada Insentif Lain

Sabtu, 02 Maret 2024 | 10:00 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

ASN Pindah ke IKN, 47 Tower Rumah Susun Disiapkan

Sabtu, 02 Maret 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Indonesia Dorong AS Otorisasi Pembaharuan Fasilitas GSP