Pungli dan Premanisme Ganggu Investasi, BKPM Koordinasi dengan Polri

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk memberantas aksi premanisme ormas dan pungutan liar (pungli).

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani berharap ke depan tidak ada lagi investor yang diganggu oleh preman dan pungli.

"Kami berkoordinasi dengan Kapolri dan juga dengan pemerintah daerah untuk memastikan hal-hal ini jangan terjadi," katanya, Selasa (29/4/2025).

Rosan menuturkan praktik premanisme dan pungli telah memberikan dampak negatif terhadap iklim investasi. BKPM juga telah menerima aduan dari investor terkait dengan hal tersebut. Namun, Rosan tak memerinci perusahaan-perusahaan yang menyampaikan aduan tersebut.

"Saya sudah perintahkan untuk laporan ini kita koordinasi langsung. Baik pada level kapolri, kapolda, kapolres, dan kapolsek kami sudah berkoordinasi untuk memastikan hal-hal ini tidak boleh terjadi lagi," ujar Rosan.

Sebagai informasi, realisasi investasi di Indonesia per kuartal I/2025 sudah mencapai Rp465,2 triliun, tumbuh 15,9% dibandingkan dengan realisasi per kuartal I/2024.

Realisasi tersebut setara dengan 24,4% dari target investasi pada tahun ini senilai Rp1.905,6 triliun. Adapun tenaga kerja Indonesia yang terserap berkat penanaman modal pada kuartal I/2025 mencapai 594.104 orang.

Tingginya pertumbuhan realisasi investasi pada kuartal I/2025 diklaim mencerminkan kepercayaan investor terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kita ketahui investasi adalah long term commitment. Mereka melihat di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo, peace and stability itu sangat baik dan terjaga sehingga investasi yang masuk bisa berjalan sesuai target," tutur Rosan. (rig)

Ingin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkini?
Ikuti DDTCNews WhatsApp Channel dan dapatkan berita pilihan langsung di genggaman Anda.
Ikuti sekarang! Klik tautan: link.ddtc.co.id/WACDDTCNews